KPK Ingatkan Politisi Tidak Sesatkan Publik
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

KPK Ingatkan Politisi Tidak Sesatkan Publik

Jumat, 11 Oktober 2019 | 22:21 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh pihak, terutama para penyelenggara negara termasuk para politisi di Parlemen untuk tidak menyesatkan publik tentang Lembaga Antikorupsi. Peringatan ini disampaikan Jubir KPK, Febri Diansyah menanggapi sejumlah pemberitaan miring mengenai termasuk tudingan yang dilontarkan politisi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan.

"Kami mengajak semua pihak, terutama para penyelenggara negara, termasuk politisi untuk berbicara secara benar dan tidak menyesatkan publik dengan informasi-informasi yang tidak benar. Informasi palsu adalah musuh bagi bagi kebebasan informasi dan hama bagi demokrasi," kata Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (11/10/2019).

Febri meminta masyarakat untuk menelisik profil pihak yang menyampaikan informasi. Dalam sejumlah informasi bohong tentang KPK, pihak yang menyampaikan justru pernah menjadi terpidana kasus penipuan, atau ada yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang diproses KPK. "Rekam jejak kebohongan tentu saja sulit dihapus," kata Febri Diansyah.

Febri mengatakan, salah satu cara untuk menyerang KPK adalah menggunakan informasi palsu, baik yang disebarkan oleh orang-orang tertentu atau menggunakan teknologi di media sosial. Bahkan, terdapat sejumlah hoax yang disebar pada 2017 dan telah dibantah KPK kembali didaur ulang saat ini untuk menyerang lembaga antikorupsi. "Akhir-akhir ini kami temukan sejumlah informasi yang dulu pernah muncul pada tahun 2017 kembali didaur ulang, padahal informasi palsu tersebut sudah pernah dijelaskan sebelumnya," kata Febri Diansyah.

Untuk itu, KPK meminta masyarakat tidak termakan hoax tersebut. Masyarakat, kata Febri dapat memeriksa setiap informasi mengenai KPK melalui laman resmi KPK, www.kpk.go.id atau menghubungi Call Center KPK yang ontime 24 jam di nomor 198. Febri meyakini masyarakat sudah cukup dewasa dan cerdas untuk memilah mana informasi palsu dan mana informasi yang bisa dipercaya. "Upaya pemberantasan korupsi ini memang tidak mudah dan selalu akan melewati ujian. Namun kita harus terus bergerak," tegas Febri Diansyah.

Dalam kesempatan ini, Febri membantah berbagai tudingan yang dilontarkan Arteria saat menjadi narasumber program talkshow Mata Najwa yang disiarkan salah satu televisi swasta pada Rabu (9/10/2019). Berbagai tudingan yang dilontarkan Arteria itu terkait laporan tahunan, barang sitaan hingga KPK gadungan. "KPK melihat terdapat sejumlah Informasi keliru yang jika tidak kami klarifikasi secara tepat pada publik maka berisiko menyesatkan publik. Sebagai bagian dari tanggungjawab KPK untuk menyampaikan Informasi yang benar pada masyarakat, maka perlu kami sampaikan beberapa klarifikasi," kata Febri Diansyah.

Terkait laporan tahunan yang disebut Arteria tidak pernah dibuat KPK, Febri menegaskan laporan tahunan merupakan salah satu produk rutin yang wajib disusun KPK. Dikatakan laporan tahunan ini disampaikan pada DPR, Presiden, BPK dan juga publik. "KPK telah menyusun laporan ini dan mengirimkan pada DPR, Presiden, BPK dan instansi lain yang terkait. Selain itu, KPK juga mempublikasikannya di situs https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan," kata Febri Diansyah.

Bahkan, kata Febri untuk Laporan Tahunan 2018, KPK menggunakan format baru yang menekankan pada grafis agar lebih mudah dipahami dan dikonsumsi generasi saat ini dan juga masyarakat secara luas. Laporan itu juga dipublikasikan KPK di situs resminya. "Pada laman tersebut dapat ditemukan Laporan Tahunan KPK hingga tahun 2018 lalu. Laporan ini berisi tentang kinerja KPK secara keseluruhan. Di dalamnya terdapat hasil-hasil kerja KPK yang terdiri dari monitoring, supervisi, koordinasi, penindakan, dan pencegahan. Laporan ini setiap tahunnya diluncurkan secara resmi dengan mengundang para pemangku kepentingan. Baik itu dari unsur pemerintah maupun masyarakat sipil yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat," papar Febri Diansyah.

Bentuk fisik dari laporan tahunan KPK selalu diserahkan secara langsung kepada Ketua DPR, Ketua BPK, kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahakamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kepala Bappenas. Lembaga lain di luar itu, mendapatkan fisik laporan tahunan melalui pengiriman via pos. Tidak hanya laporan tahunan, KPK juga mempublikasikan Laporan Keuangan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan pelayanan Informasi publik. Dokumen laporan ini juga dengan mudah dapat diakses di website www.kpk.go.id.

Selain soal laporan tahunan, Arteria menuding terdapat barang sitaan KPK yang tidak dimasukkan ke kas negara. Menjawab tudingan ini, Febri menilai Arteria tidak memahami perbedaan antara barang sitaan dan barang rampasan. "Terdapat kekeliruan pemahaman ketika disampaikan bahwa ada barang sitaan yang tidak dimasukan ke kas negara.
Pernyataan ini kami duga berangkat dari ketidakmampuan membedakan antara barang rampasan dengan barang sitaan," kata Febri Diansyah.

Dijelaskan, penyitaan dilakukan sejak proses penyidikan. Sementara, barang yang telah disita dapat dirampas atau tidak, bergantung pada putusan hakim. "Dalam kondisi tertentu Hakim dapat memerintahkan dilakukan perampasan, atau digunakan untuk perkara lain, atau dikembalikan pada pemiliknya," kata Febri Diansyah.

Febri mencontohkan mengenai emas batangan seberat 2 kilogram yang disita dalam perkara pembangunan Pasar Besar Madiun tahun 2009-2012 dengan terpidana Bambang Irianto. Dikatakan, KPK mengembalikan barang tersebut pada 9 Juli 2018 lantaran Hakim pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya memerintahkan mengembalikan barang sitaan tersebut kepada pihak terpidana. "Justru salah jika KPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan Putusan pengadilan tersebut," kata Febri Diansyah.

Febri juga menyebut informasi mengenai penyerahan kebun kelapa sawit yang dilontarkan Arteria sebagai informasi yang keliru. KPK, tegasnya tidak pernah menyita kebun sawit. "Informasi yang benar adalah, dalam perkara dengan terdakwa M. Nazaruddin, pada putusan tertera perampasan untuk negara yakni aset PT Inti Karya Plasma Perkasa beserta segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut," kata Febri Diansyah.

Lantaran Hakim memerintahkan dilakukan perampasan aset, KPK menindaklanjutinya dengan eksekusi dan lelang yang dilakukan KPK bersama KPNKNL, Kementerian Keuangan. "Aset tersebut telah dilelang pada 16 Juni 2017 melalui KPKNL Pekanbaru yang telah menetapkan pemenang lelang atas nama PT. Wira Karya Pramitra," jelas Febri Diansyah.

Terkait motor besar yang juga disinggung Arteria, Febri menjelaskan KPK menyita barang berupa motor besar dalam beberapa perkara, salah satunya motor Harley Davidson dengan nomor polisi B 5662 JS dalam perkara suap Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga (Persero) pada tahun 2017. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutuskan motor tersebut dirampas untuk negara dan telah dilelang pada 4 Desember 2018 dengan harga Rp 133.095.000. Terkait pencucian uang Abdul Latif selaku Bupati Hulu Sungai Tengah, KPK menyita delapan unit motor besar yang terdiri dari empat Harley Davidson, satu BMW, satu Ducati, dan dua motor trail. "Hingga saat ini perkaranya masih proses penyidikan," kata Febri Diansyah.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Pegiat Antikorupsi Doa Bersama Bagi Pendemo yang Meninggal

Ketua WP KPK, Yudi Purnomo dan penyidik Novel Baswedan turut ikut dalam aksi renungan dan doa tersebut.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Pemilik Akun Hanum Rais Dilaporkan soal Ujaran Kebencian Penusukan Wiranto

Jalaluddin melaporkan tiga akun twitter dan dua akun Facebook.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Perppu KPK Dinilai Nihilkan Kesepakatan Kebangsaan

Arteria berharap polemik UU KPK diselesaikan melalui mekanisme hukum

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Rejo: Serangan ke Wiranto Bentuk Aksi Jaringan Teroris

Tak menutup kemungkinan pelaku teror akan meyusup di tengah-tengah masyarakat kemudian melancarkan aksinya seperti yang menimpa pak Wiranto

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Perkuat Kerja Sama Internasional, KSPSI Gandeng Serikat Buruh Belarusia

Kerja sama dengan serikat buruh Belarusia bertujuan meningkatkan kualitas pekerja antar negara.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

KLHK Rancang Pembangunan Berkelanjutan di Ibu Kota Baru

Australia sendiri punya pengalaman bagus karena berhasil memindahkan ibu kota ke Canberra.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Tokoh Muda Papua Kecam Separatis yang Senang Wiranto Ditusuk

Ujaran kebencian yang dilancarkan oleh kelompok separatis dan radikalisme itulah yang membuat Papua semakin panas.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Polisi: Belum Cukup Bukti Tangkap Abu Rara sebagai Teroris

Bisa jadi, Abu Rara tidak mengetahui yang dia tusuk adalah Menko Polhukam Wiranto.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Jimly Khawatirkan Keselamatan Presiden

Jokowi kerap blusukan dan tidak mengambil jarak dengan publik untuk berjabat tangan maupun berswafoto.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Ninoy Sebut Pengurus Masjid Tutupi Penganiayaan atas Perintah Tersangka

Menyoal siapa yang menyuruh Iskandar untuk menyatakan tidak ada penganiayaan, Ninoy tidak mau membeberkannya.

NASIONAL | 11 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS