Pemerintah Perlu Perhatikan Perlindungan Satwa
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Pemerintah Perlu Perhatikan Perlindungan Satwa

Jumat, 15 November 2019 | 13:41 WIB
Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Protection of Forest & Fauna (Profauna) berharap pemerintahan baru lebih memperhatikan masalah perlindungan satwa. Komitmen dan spirit pemerintahan sebelumnya dimulai dari Era Soeharto yang menelurkan Keputusan Presiden (Keppres) No 4 Tahun 1993 perlu dilanjutkan dengan upaya konkret yang faktual saat ini.

Chairman Profauna, Rosek Nursahid menjelaskan permasalahan perlindungan satwa memang terus berkembang dan makin membutuhkan perhatian khusus. “Perburuan, penangkapan, dan perdagangan satwa liar yang dilindungi makin masif. Ini mengancam ekosistem flora dan fauna yang menjadi perhatian global,” kata Rosek Nursahid daam keterangan yang diterima Jumat (15/11/2019).

Menurut dia, isu-isu perburuan dan perdagangan satwa makin menunjukkan kondisi kritis. “Ambil contoh satwa burung, beberapa jenis tertentu hampir punah karena kurangnya perhatian dari pemerintah,” tegas Rosek Nursahid.

Sebenarnya, lanjut dia, komitmen pemerintah dalam melindungi satwa sudah menjadi perhatian khusus di zaman Presiden Soeharto. Di era Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Dalam keppres itu disebutkan tiga satwa yang dinyatakan sebagai satwa nasional yakni Komodo, Ikan Siluk Merah, dan Elang Jawa. “Seiring perkembangan zaman, tantangan melindungi satwa dan fauna juga bergeser,” papar Rosek Nursahid.

Rosek menilai jika dahulu tantangannya adalah regulasi, sekarang berupa implementasi penegakan hukum di lapangan. “Banyak kasus yang disidangkan di pengadilan justru dijerat dengan hukuman minimal. Hal ini karena aturan kita mengatur hukuman maksimal, sehingga faktanya berbeda di lapangan,” ujar Rosek Nursahid.

Rosek mendesak, pemerintahan baru serta kalangan DPR membuat regulasi yang mengatur hukuman minimal. “Profauna mendesak regulasi tentang hukuman minimal 2 tahun untuk orang yang terbukti melakukan perburuan, penangkapan, serta perdagangan satwa yang dilindungi,” tegas Rosek Nursahid.

Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kependudukan di era Orde Baru, Emil Salim, pernah mengisahkan perlakuan penguasa terhadap binatang. Emil mengungkapkan kisah tentang Soeharto dan penggiringan kawanan gajah agar masuk kembali ke dalam hutan. Emil Salim menuliskan kisah itu dalam buku “Pak Harto The Untold Stories” terbitan Gramedia, tahun 2012 silam.

Emil Salim menceritakan peristiwa itu terjadi saat dia menjadi menteri yang mengawasi dan melestarikan alam. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Palembang. Isi telepon menyatakan, tentara di sana sedang bersiap-siap menembak rombongan gajah yang “mengamuk”. Kawanan gajah tersebut merusak kebun-kebun dari sebuah desa transmigrasi yang baru saja didirikan. Mendapatkan laporan itu, Emil lantas mempelajarinya.

Ternyata gajah-gajah yang hidup di hutan pedalaman Sumatera itu memang memiliki ritual, yaitu pergi ke laut setahun sekali untuk memperoleh garam. Jalan yang harus mereka lalui selalu sama. Sayangnya, jalan tersebut belakangan digunakan untuk membuat kebun, dan hal itu tidak diketahui oleh Dinas Transmigrasi saat itu. Penduduk yang ketakutan itu kemudian meminta bantuan para tentara. “Pak Harto menyarankan digunakannya perangkat bunyi-bunyian seperti terompet, kayu yang dipukul-pukul, kentongan dan sebagainya untuk menggiring gajah,” ujar Emil Salim.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BNPT Ingin Napiter Masuk Pusderad Sebelum Bebas

Setiap napiter yang akan bebas sudah mau bersumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

NASIONAL | 15 November 2019

Kodim 0734 Yogyakarta Bangun Displin dan Moral Kebangsaan Lewat Binter

Perkembangan digitalisasi yang tak diimbangi disiplin dan moral akan membawa dampak negatif bagi wawasan kebangsaan, termasuk sikap apatisme dan individualistik

NASIONAL | 15 November 2019

Kasus Impor Bawang Putih, KPK Periksa Sekjen DPR

Pemeriksaan terhadap Indra dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP, I Nyoman Dhamantra.

NASIONAL | 15 November 2019

KPK Dukung Jokowi Berantas Mafia Hukum

Febri menyatakan, KPK siap jika Presiden membutuhkan bantuan membangun sistem pencegahan terkait mafia hukum.

NASIONAL | 15 November 2019

Wawan Klaim Sudah Jadi Pengusaha Sebelum Atut Gubernur Banten

KPK mengecilkan kesuksesan bisnis Wawan lantaran ditenggarai ada pengaruh dari kakak kandungnya.

NASIONAL | 15 November 2019

Kecelakaan Maut di Tol Kembali Terjadi, 4 Tewas

Kecelakaan tabrakan maut di jalan tol kembali terjadi. Kali ini sebuah bus menabrak truk tronton di tol Gempol-Pasuruan Jawa Timur, 4 orang tewas.

NASIONAL | 15 November 2019

Diduga Terlibat Penusukan Wiranto, Densus 88 Tangkap Pegawai PT KS

Seorang staf PT Krakatau Steel (PT KS Persero) Tbk ditangkap Densus 88 Antiteror karena diduga terkait jaringan teroris.

NASIONAL | 15 November 2019

Ronny Sompie: Pemerintah Tak Pernah Larang Rizieq ke Indonesia

Dirjen Imigrasi Kementeriam Hukum dan HAM Ronny F Sompie mengatakan pemerintah Indonesia tidak pernah menangkal (cekal) Rizieq Syihab kembali ke Indonesia

NASIONAL | 15 November 2019

Sopir Bus Sinar Jaya Jadi Tersangka Kecelakaan Maut di Cipali

Sebelumnya, polisi melakukan gelar perkara dan mendapatkan dua alat bukti sebagai persyaratan penetapan tersangka.

NASIONAL | 15 November 2019

BMKG Catat 79 Kali Gempa Susulan di Maluku Utara

Sementara ini belum adanya laporan kerusakan infrastruktur ataupun jatuhnya korban jiwa.

NASIONAL | 15 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS