Sebulan UU Baru Berlaku, KPK Melempem
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Sebulan UU Baru Berlaku, KPK Melempem

Jumat, 15 November 2019 | 14:40 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Performa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terutama di bidang penindakan melempem belakangan ini. Setidaknya sejak UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 30/2002 tentang KPK berlaku pada 17 Oktober 2019 atau sekitar sebulan lalu, tak ada satu pun penyelenggara negara yang dibekuk melalui operasi tangkap tangan (OTT) maupun ditetapkan sebagai tersangka atas suatu kasus korupsi hasil dari proses penyelidikan oleh Lembaga Antikorupsi. Padahal Ketua KPK, Agus Rahardjo sebelumnya memastikan berlakunya UU yang baru tak menyurutkan langkah KPK untuk memberantas korupsi. Agus mengatakan, KPK akan tetap melancarkan OTT maupun meningkatkan penanganan perkara di tingkat penyelidikan ke tahap penyidikan sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup. Apalagi, dalam setahun KPK kerap menyebut menerima sekitar 7.000 laporan.

Berdasarkan catatan SP, sebelum UU baru berlaku KPK getol menangkap dan menetapkan tersangka terhadap penyelenggara negara atau pihak lain yang terlibat praktik rasuah. Bahkan, menjelang UU yang baru berlaku, KPK mencetak hattrick atau melancarkan tiga OTT dalam tempo tiga hari berturut-turut pada Senin (15/10/2019) hingga Rabu (17/10/2019). Dari tiga OTT itu, KPK menangkap dan menersangkakan Bupati Indramayu, Supendi, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII, Refly Ruddy Tangkere serta Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin. Tak hanya itu, tepat pada hari mulai berlakunya UU yang baru, KPK menetapkan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan serta sejumlah pihak lain sebagai tersangka kasus dugaan suap atau jual beli fasilitas dan sel mewah di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus serupa sebelumnya. Selain OTT dan kasus pengembangan, KPK pun meningkatkan penanganan perkara dari hasil penyelidikan atau case building. Pada Senin (14/10/2019), KPK menetapkan mantan Bupati Seruyan, Darwin Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung Kabupaten Seruyan tahun 2007-2012. Tanpa OTT atau penetapan tersangka baru, praktis tim penindakan KPK saat ini hanya berupaya menyelesaikan kasus-kasus lama yang memang menjadi pekerjaan rumah Lembaga Antikorupsi.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengakui banyak pertanyaan yang diterimanya terkait kinerja KPK belakangan ini. Termasuk para aktivis dan tokoh antikorupsi yang bertemu dengan pimpinan KPK pada Jumat (15/11/2019). Saut menegaskan, KPK tak gentar untuk terus memberantas korupsi. Namun, Saut meminta masyarakat tidak mendorong-dorong KPK untuk mengada-ngada suatu kasus.

"Tadi juga ditanyakan 'Pak Saut kok jadi seperti penakut? Nggak. Kita nggak takut. Kita jalan ya, kalaupun ada peradilan dari kasus lama setelah keluarnya undang-undang ini kita hadapin nanti kalau ada namanya praperadilan. Jadi nggak bisa juga dipaksa nangkepin orang begitu. Belum nemu," kata Saut di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Saut mengatakan, UU KPK yang baru bukan halangan bagi pihaknya menggelar operasi senyap. Menurut Saut, OTT akan digelar jika pihaknya menemukan oknum yang akan melakukan tindak pidana suap. KPK pernah tidak melancarkan OTT selama tiga bulan. "Ya lihat saja kemarin, KPK juga ada dua bulan tiga bulan enggak (OTT)," kata Saut Situmorang.

Untuk itu, Saut membantah KPK saat ini sedang ragu dan gamang setelah berlakunya UU yang baru. Saut memastikan tim penindakan KPK terus bekerja. Namun, kerja-kerja KPK, terutama tim penyelidik tidak untuk dipublikasikan.
"Hari ini kita masih bekerja, penyelidik masih terus bekerja, tapi aku nggak bisa nunjukin kamu kan siapa yang saya lagi ikutin hari ini. Kan begitu ya," kata Saut Situmorang.

Pada hari ini, pimpinan KPK bertemu dengan sekitar 15 tokoh antikorupsi. Beberapa di antaranya, mantan pimpinan KPK, Erry Riyana Hardjapamekas; mantan anggota Pansel Capim KPK Jilid IV dan mantan Ketua Dewan Juri Bung Hatta Anti-corruption Award, Betty Alisjahbana; Pendiri PSHK, Bivitri Susanti; peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar dan lainnya.

Betty Alisjahbana mengakui kehadirannya bersama sejumlah tokoh lain untuk mengetahui kondisi KPK setelah UU baru berlaku sebulan ini. Betty berharap, pimpinan dan pegawai KPK tetap fokus memberantas korupsi. "Kami memberikan dukungan moral pada pimpinan KPK dan seluruh jajaranya agar tetap fokus untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Betty Alisjahbana.

Dukungan terhadap KPK juga diberikan para tokoh dengan terus mendorong diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti UU (perpu). Selain itu, kata Betty, pihaknya juga berencana mengajukan judicial review atas UU nomor 19/2019. "Jadi itu bentuk-bentuk dukungan kami dan pada intinya kami ingin agar KPK terus kuat," kata Betty Alisjahbana.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

PTTEP Gandeng LSM Lokal Dukung Pencapaian SDGs

PTTEP Indonesia berkomitmen membangun kemitraan dengan LSM lokal dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

NASIONAL | 15 November 2019

Pemerintah Perlu Perhatikan Perlindungan Satwa

Isu-isu perburuan dan perdagangan satwa makin menunjukkan kondisi kritis.

NASIONAL | 15 November 2019

BNPT Ingin Napiter Masuk Pusderad Sebelum Bebas

Setiap napiter yang akan bebas sudah mau bersumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

NASIONAL | 15 November 2019

Kodim 0734 Yogyakarta Bangun Displin dan Moral Kebangsaan Lewat Binter

Perkembangan digitalisasi yang tak diimbangi disiplin dan moral akan membawa dampak negatif bagi wawasan kebangsaan, termasuk sikap apatisme dan individualistik

NASIONAL | 15 November 2019

Kasus Impor Bawang Putih, KPK Periksa Sekjen DPR

Pemeriksaan terhadap Indra dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP, I Nyoman Dhamantra.

NASIONAL | 15 November 2019

KPK Dukung Jokowi Berantas Mafia Hukum

Febri menyatakan, KPK siap jika Presiden membutuhkan bantuan membangun sistem pencegahan terkait mafia hukum.

NASIONAL | 15 November 2019

Wawan Klaim Sudah Jadi Pengusaha Sebelum Atut Gubernur Banten

KPK mengecilkan kesuksesan bisnis Wawan lantaran ditenggarai ada pengaruh dari kakak kandungnya.

NASIONAL | 15 November 2019

Kecelakaan Maut di Tol Kembali Terjadi, 4 Tewas

Kecelakaan tabrakan maut di jalan tol kembali terjadi. Kali ini sebuah bus menabrak truk tronton di tol Gempol-Pasuruan Jawa Timur, 4 orang tewas.

NASIONAL | 15 November 2019

Diduga Terlibat Penusukan Wiranto, Densus 88 Tangkap Pegawai PT KS

Seorang staf PT Krakatau Steel (PT KS Persero) Tbk ditangkap Densus 88 Antiteror karena diduga terkait jaringan teroris.

NASIONAL | 15 November 2019

Ronny Sompie: Pemerintah Tak Pernah Larang Rizieq ke Indonesia

Dirjen Imigrasi Kementeriam Hukum dan HAM Ronny F Sompie mengatakan pemerintah Indonesia tidak pernah menangkal (cekal) Rizieq Syihab kembali ke Indonesia

NASIONAL | 15 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS