KPK Pastikan Kasus RJ Lino Tinggal Tunggu Perhitungan Kerugian Negara
INDEX

BISNIS-27 431.53 (4.55)   |   COMPOSITE 4906.55 (33.97)   |   DBX 934.495 (0.84)   |   I-GRADE 129.531 (1.16)   |   IDX30 408.573 (3.79)   |   IDX80 107.231 (0.89)   |   IDXBUMN20 271.434 (1.86)   |   IDXG30 114.42 (0.82)   |   IDXHIDIV20 364.598 (3.29)   |   IDXQ30 119.596 (1.09)   |   IDXSMC-COM 210.435 (0.75)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (1.61)   |   IDXV30 101.606 (1.02)   |   INFOBANK15 772.076 (9.87)   |   Investor33 357.854 (3.9)   |   ISSI 144.258 (0.7)   |   JII 521.112 (4.05)   |   JII70 177.199 (1.13)   |   KOMPAS100 960.444 (9.22)   |   LQ45 749.999 (6.63)   |   MBX 1355.95 (10.61)   |   MNC36 267.764 (2.74)   |   PEFINDO25 261.843 (1.08)   |   SMInfra18 232.762 (0.66)   |   SRI-KEHATI 301.662 (3.53)   |  

KPK Pastikan Kasus RJ Lino Tinggal Tunggu Perhitungan Kerugian Negara

Kamis, 28 November 2019 | 16:54 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost (RJ) Lino telah memasuki tahap akhir. Saat ini, KPK tinggal menunggu perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Tinggal satu unsur saja (untuk memenuhi) Pasal 2 dan 3 (UU Tipikor) terkait dengan kerugian negara yang kita minta BPK untuk audit," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata usai membuka Workshop Optimalisasi Kerjasama Penegak Hukum dan Otoritas Pajak dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pajak (Komparasi Praktek Terbaik Negara Lain) di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Alex, sapaan Alexander Marwata menyatakan, seluruh saksi terkait kasus ini sudah diperiksa. Saat ini, hanya perhitungan kerugian keuangan negara yang menjadi hambatan KPK dalam menuntaskan kasus yang telah ditangani sejak 2015 lalu tersebut. Alex memastikan setelah mendapat hasil perhitungan kerugian negara, KPK bakal segera melimpahkan kasus ini ke tahap penuntutan untuk disidangkan. "Saksi-saksi semua sudah diperiksa. Nanti kita lempar (ke persidangan), tunggu putusan hakim ya seperti itu," kata Alex.

Untuk itu, Alex menyatakan, KPK tidak akan menghentikan kasus RJ Lino dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Meskipun, dalam Pasal 40 UU nomor 19/2019 tentang perubahan atas UU 30/2002 tentang KPK disebutkan Lembaga Antikorupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Alex menjelaskan, aturan itu menggunakan frasa 'dapat' yang jika ditafsirkan tidak harus digunakan. Menurutnya, SP3 hanya dapat digunakan terhadap kasus korupsi yang alat buktinya tidak dapat diperoleh KPK. "Saya yakin itu SP3. Tapi selama proses penyidikan masih jalan dan sekarang masih tahap penghitungan kerugian negara," katanya.

Perhitungan kerugian keuangan negara kasus ini terhambat lantaran otoritas Tiongkok tidak memberikan akses kepada KPK untuk mengakses data QCC yang diproduksi perusahaan Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM) yang beroperasi di Negeri Tirai Bambu tersebut. Diberitakan sebelumnya, selain menggandeng BPK, KPK juga menggunakan tenaga ahli di Indonesia untuk menghitung kerugian keuangan negara kasus ini.

Dalam kasus ini, KPK menyangka Lino telah melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, HDHM sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mardani Dorong DPT Diurus Kemdagri Bukan KPU

Menurut Mardani, dorongan ini untuk meringankan kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta membuat penyusunan DPT lebih efektif dan efisien.

NASIONAL | 28 November 2019

Pengamat Sarankan MPR Amandemen Pasal 7 UUD 1945

Suhendra membantah idenya itu tidak demokratis.

NASIONAL | 28 November 2019

BPIP: SKB Cegah ASN Terlibat Ujaran Kebencian

Pemerintah tidak ingin ASN terlibat dalam penyebaran ujaran kebencian.

NASIONAL | 28 November 2019

KPK Minta Ditjen Pajak Laporkan Perusahaan Nakal

KPK ingin ada pertukaran informasi antara KPK dan Ditjen Pajak.

NASIONAL | 28 November 2019

Uang Pelicin Pengaturan Skor Persikasi vs Perses Sumedang "Cuma" Rp 12 Juta

Nominal angkanya kurang lebih Rp 12 juta, tetapi ini sering dilakukan dan polisi masih pendalaman.

NASIONAL | 28 November 2019

KPK Minta Ditjen Pajak Kirim 10 Penyidik Pajak Terbaik

Penyidik pajak dibutuhkan KPK untuk mengusut sejumlah kasus korupsi dengan tingkat kesulitan tertentu, terutama yang berkaitan dengan pajak

NASIONAL | 28 November 2019

Satgas Antimafia Bola Tahan 6 Tersangka Pengaturan Skor

Satgas Antimafia Bola masih memburu dua orang berinisial T dan HN, anggota Exco PSSI Jawa Barat.

NASIONAL | 28 November 2019

Atasi Kisruh PPDB, Pemerintah Didesak Terbitkan Pepres Zonasi

Persentase kuota jalur PPDB zonasi sebaiknya ditetapkan oleh pemda karena pemda harus menyesuaikan dengan karakteristik daerah.

NASIONAL | 28 November 2019

UHN Peringkat 2 PTS Terbaik di Sumut

Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan Haposan Siallagan sangat bergembira dengan dengan torehan prestasi yang dicatatkan LPPM UHN ini.

NASIONAL | 28 November 2019

Kongres Perempuan Jateng Lahirkan Tujuh Rekomendasi untuk Pemerintah

Perempuan Jateng, juga meminta pemerintah agar mengonsolidasikan dan mensinergikan seluruh pengetahuan, karya, temuan dan keterampilan perempuan.

NASIONAL | 28 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS