Jawaban Presiden Ketika Dialog Hukuman Mati Koruptor dengan Siswa SMK
INDEX

BISNIS-27 448.146 (-0.92)   |   COMPOSITE 5091.82 (10.35)   |   DBX 966.643 (4.95)   |   I-GRADE 139.941 (-0.19)   |   IDX30 428.154 (-1.48)   |   IDX80 113.358 (-0.09)   |   IDXBUMN20 291.199 (-0.02)   |   IDXG30 119.599 (-0.63)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-1.43)   |   IDXQ30 124.629 (-0.42)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.25)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.24)   |   IDXV30 107.251 (-0.03)   |   INFOBANK15 832.7 (-0.92)   |   Investor33 373.408 (-0.42)   |   ISSI 150.953 (-0.04)   |   JII 549.986 (-1.27)   |   JII70 187.543 (-0.07)   |   KOMPAS100 1019.5 (-0.12)   |   LQ45 788.563 (-1.51)   |   MBX 1407.83 (2.21)   |   MNC36 279.661 (-0.32)   |   PEFINDO25 277.129 (3.76)   |   SMInfra18 242.149 (-1.27)   |   SRI-KEHATI 316.134 (-0.44)   |  

Jawaban Presiden Ketika Dialog Hukuman Mati Koruptor dengan Siswa SMK

Senin, 9 Desember 2019 | 11:28 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan tanya jawab dengan pelajar SMK Negeri 57 Jakarta, Senin (9/12/2019). Hal itu berlangsung saat acara pentas #PrestasiTanpaKorupsi di Aula SMK Negeri 57.

Salah satu siswa, Harli Hermansyah menanyakan kurang tegasnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Harli juga secara khusus menekankan tidak adanya hukuman mati terhadap para pelaku korupsi yang merugikan negara dan rakyat.

“Mengapa negara kita mengatasi korupsi tidak terlalu tegas? Kenapa enggak berani, di negara maju misalnya (koruptor) dihukum mati? Kenapa kita hanya penjara, tidak ada hukuman tegas, hukuman mati?,” tanya Harli.

Menjawab itu, Presiden menuturkan, Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat ketentuan hukuman mati. “Di UU (kalau) ada yang korupsi dihukum mati,” kata Presiden.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly yang turut hadir di acara tersebut menambahkan, apabila kasus korupsinya bencana alam, maka pelaku memang dimungkinkan dijerat dengan hukuman mati.

“Kalau korupsi bencana alam dimungkinan. Kalau enggak, tidak (dihukum mati). Misalnya ada gempa, tsunami di Aceh atau NTB (Nusa Tenggara Barat), kita ada anggaran untuk penanggulangan bencana, duit itu dikorupsi, bisa (dijerat hukuman mati),” ucap Presiden setelah mendengar penjelasan Yasonna.

Namun menurut Presiden, sampai sekarang belum ada kasus tersebut. “Tapi sampai sekarang belum ada. Di luar bencana belum ada. Tapi apa pun yang namanya korupsi, baik bencana besar, kecil, itu sama saja namanya juga korupsi, tidak boleh,” tegas Presiden.

Presiden menyebut pemerintah saat ini dalam proses membuat sistem agar para pejabat tidak bisa melakukan korupsi. "Semua butuh proses. Negara-negara lain butuh proses. Ini bukan barang gampang ditangani,” kata Jokowi.

Presiden optimistis seluruh pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senantiasa berupaya mencegah dan memberantas korupsi. “Yakin lah kita semua, pemerintah, KPK terus berupaya mengurangi, menghilangkan korupsi di negara kita,” ujar Presiden.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Klaim Selamatkan Rp 63,9 T Uang Negara dari Korupsi

KPK kerap menerima banyak keluhan dari pengusaha menyangkut perizinan.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Jabodetabek Siap-siap Menghadapi Hujan Ekstrem

BMKG memprediksi potensi curah hujan tiga hari ke depan di wilayah Jabodetabek umumnya pada kisaran intensitas ringan hingga sedang.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Presiden Jelaskan Alasan Tak Hadiri Peringatan Hakordia di KPK

Presiden menyebut, peringatan Hakordia merupakan momentum pengingat untuk mengevaluasi dan melanjutkan gerakan antikorupsi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Chatib Basri Jadi Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri

"Menjadi Wakil Komisaris Utama di bank sebesar Mandiri bukanlah hal yang mudah, ini sekaligus sebuah tantangan," kata Chatib Basri.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Pengadaan Barang dan Jasa Dominasi Perkara Korupsi yang Ditangani KPK

Korupsi di sektor pengadaan tak hanya terjadi saat proses pengadaan berlangsung. Lebih dari itu, korupsi saat ini terjadi dari awal perencanaan pengadaan.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Presiden Jokowi: Sekecil Apa pun Tetap Korupsi

“Sekali lagi, pembiasaan-pembiasaan yang berkaitan dengan nilai-nilai integritas, berkaitan dengan nilai-nilai kejujuran sejak dini harus kita mulai."

NASIONAL | 9 Desember 2019

Didampingi Menkumham, Jokowi Hadiri Pentas #PrestasiTanpaKorupsi

Pemerintah mendorong mendorong penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Ajang PRURide di Yogyakarta Kembalikan Citra "Kota Sepeda"

847 peserta profesional dan hampir 3.000 peserta mengikuti ajang Funride tersebut.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Jokowi Peringati Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57 Bukan di KPK

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan undangan kepada Jokowi untuk menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia telah disampaikan.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Hujan dan Angin Kencang Landa Wilayah DIY

Kepala BPBD DIY Biwara Yuswantana menjelaskan secara umum, dampak hujan dan angin kencang di wilayah Kota Yogya, hanya pohon tumbang.

NASIONAL | 9 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS