Wapres Optimistis Upaya Pemberantasan Korupsi Semakin Membaik
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Wapres Optimistis Upaya Pemberantasan Korupsi Semakin Membaik

Senin, 9 Desember 2019 | 11:34 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin optimistis upaya pemberantasan korupsi akan menunjukkan hasil yang semakin positif pada hari-hari mendatang. Optimisme ini didasari tren Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang semakin membaik dari tahun ke tahun.

"Pemerintah optimistis upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada tahun-tahun ke depan akan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari semakin baiknya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Transparency International Indonesia (TII) merilis skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2018 mengalami kenaikan satu poin dibandingkan dengan tahun 2017 yakni dari skor 37 menjadi 38," kata Ma'ruf Amin dalam sambutan puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Ma'ruf menyatakan Hakordia merupakan momentum menyadarkan seluruh pihak atas bahaya korupsi, yang menjadi persoalan krusial di negeri ini. Korupsi merupakan kejahatan sistemik dan menjadi masalah serius bagi pembangunan di Indonesia, karena menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan. "Arahan Presiden kepada seluruh anggota kabinet saat pelantikan 23 Oktober 2019 lalu, yaitu, 'Jangan korupsi. Ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi.' Pernyataan ini merupakan komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dipimpin langsung oleh Presiden," tegas Ma'ruf Amin.

Dikatakan, Jokowi juga memberikan arahan agar aksi pencegahan korupsi diprioritaskan pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti pelayanan administrasi pertanahan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan. Ma'ruf memastikan pemerintah secara konsisten akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan regulasi dan tata kelola kelembagaan. Kebijakan dimaksud diimbangi dengan bekerjanya pengawasan yang efektif, baik internal maupun eksternal, yang melibatkan partisipasi publik melalui keterbukaan informasi.

"Pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menutup peluang korupsi. Kebijakan yang diterapkan antara lain melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup e-planning, e- procurement, e-budgeting, dan e-government," kata Ma'ruf Amin.

Dikatakan, pada 20 Juli 2018, Presiden mengesahkan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Perpres ini merupakan penjabaran komitmen Pemerintah bersama KPK untuk mewujudkan upaya pencegahan korupsi yang lebih bersinergi, fokus, efektif dan efisien. Stranas PK 2019-2020 memiliki tiga fokus yaitu: perizinan dan tata Niaga; keuangan negara; reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Ketiga fokus tersebut diterjemahkan dalam 11 aksi dan 27 sub-aksi. "Pemerintah berharap Stranas PK dapat dilaksanakan secara optimal dengan dukungan KPK dan seluruh pihak yang terkait," kata Ma'ruf Amin.

Dalam kesempatan ini, pemerintah mengapresiasi kerja KPK secara kelembagaan terutama dalam mencegah korupsi. Dari program-program pencegahan korupsi selama empat tahun terakhir, KPK berhasil menyelamatkan potensi keuangan negara sebesar Rp 60 triliun, dari berbagai kegiatan. Di sisi lain, pemerintah mendorong KPK memperkuat kerja sama internasional karena korupsi merupakan kejahatan serius yang sering kali melewati batas negara. Kerja sama internasional melalui forum multilateral, regional, dan bilateral sangat diperlukan dalam pemberantasan korupsi lantaran uang dan koruptor tidak mengenal territorial boundaries. Kerja sama ini tidak hanya untuk menangani kasus, akan tetapi menjadi media tukar pengalaman dan pendidikan, serta peningkatan kualitas SDM.

"Pemerintah berharap KPK juga dapat mengintensifkan kerja sama dalam bentuk agency to agency, misalnya dengan CPIB Singapore; FBI USA; SFO Inggris; ICAC Hong Kong; MACC Malaysia; CCDI, MoJ, and Supreme People of Procuratorate (SPP) China; Anti-Corruption Bureau Brunei; AFP Australia; dan NAZAHA Saudi Arabia," kata Ma'ruf Amin.

Ma'ruf menekankan korupsi merupakan musuh bersama. Untuk itu, persoalan korupsi harus dihadapi dan dilawan bersama oleh seluruh entitas yang ada, baik di dalam negeri, maupun melalui dukungan kerja sama internasional. "Hal ini sejalan dengan tema peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, yaitu, 'Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju'," kata Ma'ruf Amin.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jawaban Presiden Ketika Dialog Hukuman Mati Koruptor dengan Siswa SMK

Apabila kasus korupsinya bencana alam, maka pelaku dimungkinkan dijerat dengan hukuman mati.

NASIONAL | 9 Desember 2019

KPK Klaim Selamatkan Rp 63,9 T Uang Negara dari Korupsi

KPK kerap menerima banyak keluhan dari pengusaha menyangkut perizinan.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Jabodetabek Siap-siap Menghadapi Hujan Ekstrem

BMKG memprediksi potensi curah hujan tiga hari ke depan di wilayah Jabodetabek umumnya pada kisaran intensitas ringan hingga sedang.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Presiden Jelaskan Alasan Tak Hadiri Peringatan Hakordia di KPK

Presiden menyebut, peringatan Hakordia merupakan momentum pengingat untuk mengevaluasi dan melanjutkan gerakan antikorupsi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Chatib Basri Jadi Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri

"Menjadi Wakil Komisaris Utama di bank sebesar Mandiri bukanlah hal yang mudah, ini sekaligus sebuah tantangan," kata Chatib Basri.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Pengadaan Barang dan Jasa Dominasi Perkara Korupsi yang Ditangani KPK

Korupsi di sektor pengadaan tak hanya terjadi saat proses pengadaan berlangsung. Lebih dari itu, korupsi saat ini terjadi dari awal perencanaan pengadaan.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Presiden Jokowi: Sekecil Apa pun Tetap Korupsi

“Sekali lagi, pembiasaan-pembiasaan yang berkaitan dengan nilai-nilai integritas, berkaitan dengan nilai-nilai kejujuran sejak dini harus kita mulai."

NASIONAL | 9 Desember 2019

Didampingi Menkumham, Jokowi Hadiri Pentas #PrestasiTanpaKorupsi

Pemerintah mendorong mendorong penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Ajang PRURide di Yogyakarta Kembalikan Citra "Kota Sepeda"

847 peserta profesional dan hampir 3.000 peserta mengikuti ajang Funride tersebut.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Jokowi Peringati Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57 Bukan di KPK

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan undangan kepada Jokowi untuk menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia telah disampaikan.

NASIONAL | 9 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS