Dua Kabupeten di NTT Gagal Tetapkan APBD 2020
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

Dua Kabupeten di NTT Gagal Tetapkan APBD 2020

Sabtu, 28 Desember 2019 | 09:48 WIB
Oleh : WBP

Kupang, Beritasatu.com- Dua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Timor Tengah Utara dan Rote Ndao, gagal menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 hingga batas waktu 30 November 2019.

"Dengan pertimbangan tertentu, batas waktu penetapan APBD 2020 kedua kabupaten tersebut sempat diperpanjang beberapa hari. Namun, tidak terealisasikan," kata Kepala Badan Keuangan Daerah NTT Zakarias Moruk di Kupang, Sabtu (28/12/2019).

Menurut dia, APBD 2020 kedua kabupaten tidak ditetapkan karena belum ada kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD setempat. “Informasi yang kami dapat bahwa belum ada kata sepakat antara kepala daerah dan DPRD, masing-masing mempertahankan argumennya," kata Zakarias Moruk.

Ia menyayangkan kondisi tersebut karena akan merugikan masyarakat, meskipun APBD 2020 bisa dilaksanakan melalui Peraturan Bupati (Perbub). Dengan demikian, lanjut dia, pagu dana APBD yang digunakan dalam perbup nantinya tidak bisa di atas APBD 2019 sekarang ini. “Padahal, anggaran bisa saja bertambah karena meningkatnya pendapatan daerah maupun dari pusat. Namun tidak bisa digunakan sehingga merugikan masyarakat setempat,” kata Zakarias Moruk.

Zakarias menjelaskan pihaknya telah menerima Rancangan Perbub tentang Pelaksanaan APBD 2020 dari kedua pemerintah daerah yang terakhir diserahkan pada Jumat (27/12/2019). Selanjutnya, akan dikaji sebelum disahkan Gubernur NTT.

Pelaksanaan APBD di kedua daerah itu, menurut dia, akan diawasi langsung oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi akan membentuk tim untuk melakukan evaluasi terkait kendala penetapan APBD 2010 di kedua daerah tersebut. Sesuai aturan lanjut dia, kepala daerah maupun DPRD dapat dikenai sanksi tidak menerima gaji selama 6 bulan. “Dari hasil evaluasi nanti, kami pelajari letak persoalannya ada di mana. Apakah di kepala daerah atau DPRD? Salah satu di antaranya bisa dikenai sanksi, bisa juga keduanya,” kata Zakarias Moruk.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Banjir Genangi Wisata Air Panas Padusan Pacet Mojokerto

Obyek wisata pemandingan air panas Pacet dilanda banjir badang akibat hujan lebat yang mengguyur puncak Gunung Arjuno, Welirang dan Penanggungan.

NASIONAL | 28 Desember 2019

Bekingi Illegal Drilling, Oknum Anggota Polres Batanghari Ditembak

Tersangka terpaksa dilimpuhkan dengan timah panas karena melawan petugas.

NASIONAL | 28 Desember 2019

Soal Novel, PBNU Minta Publik Apresiasi Polri

Penangkapan tersebut juga menggugurkan spekulasi yang berkembang bahwa Polri disebut tidak profesional dan transparan.

NASIONAL | 28 Desember 2019

Tim Advokasi Novel Minta Jangan Hanya Tangkap Pelaku Lapangan

Kurnia juga meminta kepolisian mengungkap motif pelaku tiba-tiba menyerahkan diri, apabila benar bukan ditangkap.

NASIONAL | 28 Desember 2019

Belasan Hektare Padi di Lebong Rusak Diterjang Banjir

Belasan hektar tanaman padi di Kabupaten Lebong, Bengkulu rusak akibat banjir.

NASIONAL | 28 Desember 2019

IPI Fokus Dukung Pemerintah Berdayakan Pesantren

Kepedulian tinggi terhadap perkembangan pesantren.

NASIONAL | 28 Desember 2019

SP3 KPK Harus Tetap Mengacu pada KUHAP

Akan menjadi persoalan jika syarat dua tahun penyidikan dipenuhi sebagaimana diatur UU KPK, sementara syarat SP3 dalam KUHAP tidak terpenuhi.

NASIONAL | 28 Desember 2019

Fadli Zon Minta Pengungkapan Kasus Novel Transparan

Fadli mengatakan, Polisi seharusnya bisa menungkap kasus itu dengan sempurna. Sebab, dia yakin Polisi bisa bergerak cepat.

NASIONAL | 27 Desember 2019

Pesan Natal, Presiden Jokowi Tegaskan Negara Jamin Kebebasan Beragama

Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang dianugerahi keberagaman, kemajemukan, baik suku, agama dan bahasa, selalu bisa belajar atas keberagaman itu.

NASIONAL | 27 Desember 2019

Buruh Migran Indonesia Asal Madiun Tewas di Hong Kong

Puguh menyebutkan, korban Minarti bekerja di Hong Kong sebagai asisten rumah tangga. Tahun ini adalah kontrak kerjanya yang kedua sebagai TKW.

NASIONAL | 27 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS