Kapolri Perintahkan Kabareskrim Bentuk Tim Gabungan Usut Asabri
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Kapolri Perintahkan Kabareskrim Bentuk Tim Gabungan Usut Asabri

Jumat, 17 Januari 2020 | 15:13 WIB
Oleh : WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Kapolri Jenderal Pol Idham Azis memerintahkan Kepala Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membentuk tim gabungan terkait penanganan kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

"Saya sudah memerintahkan Kabareskrim untuk membuat tim gabungan," ujar Kapolri Idham Azis di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Dirut Asabri: Dana Asuransi yang Dikelola Aman, Tidak Dikorupsi

Idham menjelaskan tim gabungan itu terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Tim gabungan itu, kata Idham, akan melakukan langkah-langkah verifikasi dan penyelidikan atas kasus dugaan penyelewengan dana yang diperkirakan merugikan negara Rp 10 triliun hingga Rp 16 triliun itu. "Kita kan baru masuk dalam taraf proses verifikasi penyelidikan, tentu langkah-langkah progresnya akan kita lihat ke depan, dan nanti itu akan dikerjakan langsung oleh tim yang dipimpin oleh Bapak Kabareskrim," kata Idham Azis.

Buka Kasus Asabri dan Jiwasraya, Erick Mengaku Dapat Ancaman

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta masyarakat mempercayakan penanganan kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) kepada kepolisian. "Karena dari 940.000 atau 980.000 prajurit TNI-Polri (nasabah), itu 600 ribunya Polri," katanya, di Kantor Kemko Polhukam, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Artinya, kata dia, Polri pasti merasa harus bertanggung jawab secara moral untuk menuntaskan penyelidikan kasus tersebut.

Bahkan, Mahfud mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak perlu dan tidak boleh ikut menangani karena perundang-undangan tidak membolehkan, sebab akan berbenturan.

"Kalau sudah polisi, ya, polisi. Tidak boleh (KPK). Kan sudah ada di UU, suatu kasus korupsi yang ditangani KPK tidak boleh ditangani polisi atau kejaksaan. Sebaliknya kasus ditangani polisi dan kejaksaan juga tidak boleh KPK," kata Mahfud MD.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Yenny Wahid Kecam Tepuk Pramuka Berbau SARA

Yenny Wahid Kecam Tepuk Pramuka Berbau SARA

NASIONAL | 17 Januari 2020

KPK Jadwalkan Periksa Perdana Caleg PDIP Sebagai Tersangka

Ditjen Imigrasi menyebut Harun telah meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 6 Januari 2020.

NASIONAL | 17 Januari 2020

BMKG: Kecil Kemungkinan Asap Australia Menyebar ke Indonesia

Pergerakan penyebaran asap dominan terjadi di belahan bumi selatan.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Polisi Usut Cabang Keraton Agung Sejagat di Daerah

Keraton cabang Klaten itu terletak di Desa Brajan, Kecamatan Prambanan.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Dirut KAI Tinjau Langsung Pelayanan di Stasiun Medan

Dirut PT KAI itu juga melakukan interaksi dengan beberapa calon penumpang yang menggunakan jasa transportasi Kereta Api di Stasiun Medan tersebut.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Babel Perbanyak Bus Bantuan untuk Tekan Kecelakaan Pelajar

"Selama ini warga dan pelajar di perdesaan menggunakan sepeda motor, karena angkutan bus belum melayani atau menjangkau daerah pelosok," kata Gubernur.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Penyederhanaan Birokrasi Ditargetkan Selesai Tahun Ini

“Sehingga terbentuk birokrasi yang lebih dinamis, agile, dan profesional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung pelayanan publik."

NASIONAL | 17 Januari 2020

KPK: Laporan PDIP ke Dewas Tak Ganggu Penyidikan Suap PAW

Terdapat tujuh poin yang dilaporkan Tim Hukum PDIP kepada Dewas KPK.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Suhendra Tekankan Pentingnya Merangkul Aceh Demi Keutuhan dan Kemakmuran Bangsa

Suhendra banyak masyarakat Aceh belum menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang seharusnya.

NASIONAL | 17 Januari 2020

KPK Terus Koordinasi dengan Polri Cari Harun Masiku

Harun telah keluar Indonesia menuju Singapura pada hari Senin (6/1/2020) melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sekitar pukul 11.00 WIB.

NASIONAL | 17 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS