Presiden Bagikan 2.500 Sertifikat Tanah di Manggarai Barat
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Presiden Bagikan 2.500 Sertifikat Tanah di Manggarai Barat

Selasa, 21 Januari 2020 | 11:57 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / WBP

Manggarai Barat, Beritasatu.com - Pada hari ketiga kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 2.500 sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di Kantor Bupati Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa (21/1/2020).

Presiden Jokowi dalam sambutannya menjelaskan alasan pemerintah terus mendistribusikan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Salah satunya, masih marak konflik dan sengketa tanah yang terjadi di seluruh Tanah Air.

"Dulu 2015 setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, setiap saya ke daerah, apa yang saya dengar? Sengketa tanah, konflik tanah, konflik lahan, sengketa lahan, di mana-mana di seluruh Indonesia. Apa penyebabnya? Masyarakat kita memiliki lahan, memiliki tanah, tapi belum pegang sertifikat," kata Presiden Jokowi.

Pada 2015, dari 126 juta bidang tanah yang harusnya bersertifikat, baru 46 juta bidang tanah yang rampung. Sisanya, sebanyak 80 juta lahan belum memiliki tanda bukti hak hukum berupa sertifikat tersebut. "Artinya punya tanah, tapi gak pegang sertifikat, kemudian tumpang tindih akhirnya sengketa di mana-mana," kata Presiden Jokowi.

Minimnya penyerahan sertifikat kepada masyarakat juga dikarenakan sebelumnya pemerintah hanya mengeluarkan sekitar 500-600.000 sertifikat setiap tahunnya. Maka itu, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Saat itu saya perintahkan pada menteri, siapkan, 2017 saya minta 5 juta harus keluar dari Kantor BPN, bukan 500.000 lagi. Caranya seperti apa? Pak Menteri yang cari agar 5 juta itu keluar. Tahun 2018, 7 juta minta keluar sertifikat, 2019 sebanyak 9 juta harus keluar. Mungkin ini Kantor BPN enggak tidur semua, enggak apa, yang jelas rakyat harus dilayani. Sertifikat harus dipegang oleh rakyat. Kalau enggak terus sengketa lahan," kata Presiden Jokowi.

PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Turut mendampingi Presiden dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah tersebut yaitu, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno beserta Ibu Siti Faridah Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra.

Selain itu, hadir pula Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula, dan Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara.



Sumber:Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kasus Suap PAW, KPK Periksa Pengacara PDIP

Donny merupakan salah satu pihak yang ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (8/1/2020) lalu.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Kasus Imam Nahrawi, KPK Periksa Tono Suratman

Tono sebelumnya juga sempat diperiksa pada Februari 2019.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Haerul, Montir Pembuat Pesawat dari Mesin Motor Ninja Kebanjiran Apresiasi

Kendati tidak tamat SD, Haerul yang berprofesi sebagai montir terus berusaha mewujudkan impiannya untuk membuat dan menerbangkan pesawat.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Eks Kadinkes Tangsel Disebut Terima Setoran Terkait Proyek Pengadaan

Eks Kadinkes Tangsel, Dadang yang juga dihadirkan sebagai saksi membenarkan adanya jatah 4 persen dan pengambilan uang oleh anak buahnya itu.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Ngabalin dan Rokhmin Dahuri Masuk 13 Tokoh Penasihat Menteri KKP

Pengangkatan penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan dilakukan agar langkah KKP membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah arah.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Tim Gabungan Operasi Udara Cari Kapal Panji Saputra

TNI AL turut mengerahkan pesawat CN 235 TNI AL dari Koarmada III Sorong yang target utama pencarian seputar wilayah tenggara Pulau Ambon.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Billy Mambrasar Menginspirasi Komunitas Earth Hour di Yogyakarta

Generasi muda Indonesia ke depan harus lebih mawas dan ikut berkontribusi dalam peningkatan angka target indikator SDGs.

NASIONAL | 20 Januari 2020

Harun Masiku Ditetapkan Jadi DPO KPK

Firli kembali mengimbau Harun untuk menyerahkan diri.

NASIONAL | 20 Januari 2020

PKB Rekomendasikan Machfud Arifin di Pilwalkot Surabaya

Musyafak Rouf membenarkan, pihaknya menyerahkan kepada Bacawali Surabaya untuk memilih bakal calon wakilnya sendiri.

NASIONAL | 20 Januari 2020

Jokowi Siapkan Puncak Waringin Jadi Creative Hub

Menurut Presiden Jokowi melalui creative hub nantinya para pengusaha UMKM akan diberikan sejumlah pelatihan.

NASIONAL | 20 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS