KPK Terus Berupaya Genjot IPK Indonesia
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

KPK Terus Berupaya Genjot IPK Indonesia

Minggu, 26 Januari 2020 | 19:49 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menggenjot skor Indek Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan upaya pencegahan yang simultan dengan penindakan. Selain itu, KPK juga mendorong seluruh kementerian, lembaga negara dan aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan strategi nasional pencegahan korupsi (stranas PK).

"Usaha tetap sesuai dengan UU KPK baru sesuai bunyi Pasal 6 UU nomor 19 tahun 2019 dan sesuai dengan rencana pemerintah dalam stranas PK. Mudah-mudahan pimpinan KPK periode 2019-2023 dapat meningkatkan upaya pencegahan simultan dengan penindakan dan mendorong seluruh K/L dan aparat penegak hukum melaksanakan tugas sesuai Stranas PK," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar saat dikonfirmasi, Minggu (26/1/2020).

Meski demikian, KPK belum memasang target skor IPK pada 2020. Lili menyatakan, pimpinan KPK akan segera membahas hal tersebut. "Kami belum rapat semoga di rapat minggu depan ada membahas terkait hal itu," kata Lili Pintauli Siregar.

Diketahui, IPK Indonesia tahun 2019 berada di skor 40 dan berada di peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei Transparency International. Skor ini meningkat dua poin dari tahun 2018 lalu atau pada skor 38. Lili mengapresiasi raihan skor IPK Indonesia. Menurutnya, raihan tersebut menunjukkan kinerja pimpinan KPK Jilid IV menunjukkan hasil. Selain KPK, Lili mengatakan peningkatan skor IPK ini juga berkat kontribusi seluruh elemen masyarakat. "Bagus IPK naik tugas pimpinan KPK lama menunjukkan hasil tapi IPK naik tentu tidak semata tugas KPK tapi semua unsur aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, masyarakat serta pemerintah," kata Lili Pintauli Siregar.

Sementara Plt Jubir KPK, Ipi Maryati mengatakan, peningkatan skor IPK Indonesia merupakan hasil kerja bersama berbagai instansi terkait. Meski skor IPK meningkat, KPK menyoroti catatan Transparency International yang menyebut pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadap tantangan serius, yakni korupsi politik dan korupsi pada lembaga penegak hukum. Selain itu, Transparency International juga menyebut adanya upaya pelemahan KPK.

"Catatan dari CPI ini tentu akan kami pelajari agar pemberantasan korupsi dapat diukur secara objektif. Meskipun tentu saja, CPI ini adalah salah satu alat bantu yang mengukur persepsi. Namun, KPK pastikan tetap akan bekerja sesuai UU yang ada dan memprioritaskan bagaimana agar pemberantasan korupsi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, catatan lainnya yang diberikan TI adalah tentang kondisi Indonesia seperti pelemahan KPK. Kami harap tidak terjadi lagi ke depan karena kita harus melangkah bersama jika serius ingin memberantas korupsi," kata Ipi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (26/1/2020).

Ipi memaparkan, KPK dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan dua pendekatan dalam memberantas korupsi di Indonesia, yakni pendekatan yang memusatkan perhatian pada pemerintah dan pendekatan dengan berpusat pada masyarakat. Pada pendekatan pertama, subyek utama pemberantasan korupsi adalah struktur pemerintahan dan kebijakannya.

Pendekatan ini mendorong adanya kebijakan publik yang berorientasi keadilan sosial, transparan dan akuntabel, penindakan terhadap pelaku korupsi, dan perbaikan sistem administrasi instansi publik. Sementara, pada pendekatan kedua, prioritas utama adalah perubahan sosial. Pendekatan ini berupa penguatan kesadaran masyarakat bahwa korupsi telah merampas hak masyarakat untuk hidup sejahtera. "Upaya pemberantasan korupsi oleh KPK selama ini telah berjalan secara terintegrasi baik melalui upaya pencegahan maupun penindakan sebagai pendekatan yang holistik," kata Ipi Maryati.

Ipi mencontohkan upaya pencegahan Korupsi pada sektor politik yang menjadi catatan Transparency International. Dikatakan, KPK telah melakukan kajian di sektor politik. Dari kajian itu, KPK menekankan proses rekrutmen dan kaderisasi oleh partai politik merupakan dua hal yang penting. Hal ini lantaran proses rekrutmen dan kaderisasi dinilai sumber permasalahan sebuah negara. Selain itu, persoalan rekrutmen dan kaderisasi partai politik pada dasarnya adalah mengenai proses untuk melahirkan orang-orang yang akan menjadi pemimpin Indonesia, pemimpin provinsi, atau pemimpin kabupaten/kota, dan wakil-wakil rakyat di DPR atau DPRD. Pemimpin politik tersebut lahir dari proses rekrutmen dan kaderisasi di dalam partai politik.

"Terkait rekrutmen, sebagian besar parpol belum mempunyai prosedur rekrutmen yang mapan, baik dalam bentuk cetak biru (konsep) maupun cara-cara pelaksanaannya. Sementara terkait kaderisasi, sebagian partai belum memiliki standar kriteria dan penjenjangan kaderisasi yang kokoh. Selama ini, pelatihan kader tidak berkelanjutan dan tidak berjenjang," papar Ipi Maryati.

Di samping itu, partai politik menghadapi persoalan dalam mendanai kegiatannya. Kegiatan parpol menuntut pembiayaan yang cukup besar besar terutama terkait operasional sehari-hari dan pendidikan politik, termasuk kampanye. Lantaran membutuhkan dana besar, partai harus mencari dan mendapatkan sumber-sumber pendanaannya. Sumber pendanaan konvensional, seperti iuran anggota, belum mampu menutup biaya kegiatan parpol selama setahun. "Akibatnya, parpol mencari jalan-jalan lain untuk mendanai kegiatannya," kata Ipi Maryati.

Menghadapi persoalan pendanaan parpol, dibuatlah mekanisme-mekanisme yang memungkinkan parpol mendapatkan uang dari sumber lain. Pertama, negara memberikan bantuan pendanaan kepada parpol yang memperoleh suara dalam pemilu. Sumber uang berasal dari APBN atau APBD. Kedua, parpol diperbolehkan menerima dana dari pihak ketiga, baik perorangan maupun badan. Tentunya, ada batasan dalam pendanaan dari sumber perorangan atau badan ini. "Namun, dalam kenyataannya, sumber-sumber ini masih belum mencukupi," kataIpi Maryati.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Bareskrim Kejar Jaringan Pembobol E-Commerce

Modus pelaku dengan mencari kerentanan situs e-Commerce.

NASIONAL | 26 Januari 2020

Polisi Tangkap Pelaku Kerusuhan di Masjid Sumut

Penyerangan itu buntut dari penertiban warung tuak yang dilakukan petugas Satpol PP pada Jumat siang.

NASIONAL | 26 Januari 2020

UGM Dukung Kebijakan Kampus Merdeka

UGM membutuhkan banyak pembenahan, mulai dari kurikulum, dosen, dan sistem informasi untuk mencapai tujuan Kampus Merdeka.

NASIONAL | 26 Januari 2020

Surya Paloh Resmikan Penggunaan Ratusan Ambulans

Untuk mendapatkan pelayanan mobil ambulans, masyarakat cukup menghubungi call center.

NASIONAL | 26 Januari 2020

Pemprov Jambi Libatkan Swasta Atasi Kerusakan Jalan

Kondisi kerusakan jalan di Provinsi Jambi saat ini cukup memprihatinkan.

NASIONAL | 26 Januari 2020

Potensi Bencana Intai Kabupaten Bandung Hingga Pertengahan Februari

Seluruh aparat kewilayahan mengantisipasi dampak bencana akibat tingginya curah hujan seperti banjir, dan tanah longsor.

NASIONAL | 26 Januari 2020

Bengkulu Tempatkan Alat Deteksi Korona di Bandara dan Pelabuhan

Dinkes Bengkulu juga memperketat pemeriksaan setiap penumpang pesawat udara dan kapal laut.

NASIONAL | 26 Januari 2020

Sungai Batanghari di Tebo Meluap, Puluhan Rumah Warga Terendam

Warga masih bisa bertahan karena rumah mereka rata-rata memiliki lantai yang lebih tinggi dari jalan.

NASIONAL | 26 Januari 2020

Panja Jiwasraya Susun Jadwal Panggil Pihak-pihak Terkait

Panja Jiwasraya juga akan mendengarkan keterangan BPK, OJK, akuntan publik, dan PPATK.

NASIONAL | 26 Januari 2020

KNPI Apresisasi Sikap Dirjen AHU

Pengurus KNPI di daerah diminta tidak terprovokasi ancaman hoaks yang dilakukan oleh oknum yang secara sadar dan sistematis hendak memecah belah pemuda.

NASIONAL | 26 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS