Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Terancam Molor Lagi
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Terancam Molor Lagi

Rabu, 5 Februari 2020 | 19:19 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) terancam kembali molor. Hal ini lantaran Badan Legislatif (Baleg) DPR menyatakan RUU PKS bukan salah satu RUU yang dilungsurkan atau carry over dari DPR periode 2014-2019. Dengan demikian, pembahasan RUU PKS yang masuk dalam Prolegnas 2020 harus dimulai dari awal lagi.

"(RUU PKS) Itu bukan carry over sehingga konsekuensinya harus dibahas dari awal begitu," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, TB Ace Hasan Syadzily usai pemaparan hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarief Hidayatullah Jakarta mengenai pandangan Anggota DPR RI tentang peran agama dan negara terhadap pendidikan agama di Indonesia di Hotel Century Park, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Ace Hasan menyatakan, Komisi VIII siap melanjutkan pembahasan RUU PKS jika Baleg DPR merekomendasikannya sebagai salah satu RUU yang dilungsurkan dari DPR periode sebelumnya. Meski bukan termasuk RUU carry over, Ace Hasan menyatakan Komisi VIII akan melihat kembali draf RUU PKS yang pernah dibahas DPR. "Makanya kita lihat, harusnya kita lihat karena kan tidak bisa langsung dari bawah," kata Ace Hasan Syadzily.

Selain itu, politikus Golkar ini mengatakan, Komisi VIII ingin agar RUU PKS disinkronisasi dengan RUU KUHP yang juga sedang dibahas DPR. Ace Hasan berharap pemidanaan kekerasan seksual sebaiknya dimuat dalam RUU KUHP, sementara RUU PKS memuat mengenai pencegahan kekerasan seksual serta rehabilitasi dan perlindungan terhadap korban. Untuk itu, kata Ace Hasan, pembahasan RUU PKS juga melibatkan Komisi III DPR.

"Ada aspirasi bahwa pembahasan UU PKS bukan hanya di Komisi VIII tapi juga bersama Komisi III. Makanya kemudian bukan hanya Panja tapi Pansus. Karena aspek pemidanaan dari UU itu kan sebetulnya domain dari Komisi III Sementara kita di komisi 8 lebih kepada aspek pencegahan, rehabilitasi korban, dan perlindungan terhadap korban," kataAce Hasan Syadzily.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Rencana Pemulangan 600 WNI Eks ISIS Harus Dikaji Mendalam

Pengambilan keputusan pemulangan WNI eks ISIS nantinya harus dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Dilantik Jadi Kepala BPIP, Yudian Diminta Bumikan Pancasila kepada Kaum Milenial

Presiden Jokowi mengharapkan Yudian mampu lebih cepat lagi membumikan Pancasila dengan merangkul 129 juta anak-anak muda di bawah 39 tahun atau kaum milenial.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Menhub: Penutupan Penerbangan Dilakukan Hati-hati

Menhub mengklaim kebijakan penutupan akses udara dari dan menuju Tiongkok sudah tepat sesuai perintah WHO.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Soal WNI Eks ISIS, Menko Polhukam: Secara Pribadi Saya Setuju Tidak Dipulangkan

Hingga hari ini, pemerintah belum memutuskan 600 WNI yang terlibat FTF atau teroris pelintas batas akan dipulangkan atau tidak.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Kemkes: WNI dari Wuhan di Natuna dalam Keadaan Sehat

Ada empat orang yang berkunjung ke posko itu mengalami gatal-gatal, sesak nafas dan rasa cemas yang tidak memiliki hubungan dengan virus korona.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Putra Mantan Wapres Try Sutrisno Jadi Kapolda Jambi

Serah terima jabatan Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis AS kepada Irjen Pol Firman Santyabudi akan dilakukan dalam waktu dekat.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Sejak 2018, PPATK Sudah Buntuti Jejak Uang Terkait Jiwasraya

Dalam kasus tak sederhana seperti ini, PPATK hanya bergerak bila telah ada permintaan dari lembaga berwenang.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Gus Kikin Gantikan Gus Sholah Pimpin Ponpes Tebuireng

Penerus tongkat kepemimpinan Ponpes Tebuireng itu sudah disampaikan Gus Sholah di depan seluruh anggota keluarga besar Ponpes Tebuireng, sebelum ia wafat.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Selamatkan Sungai, Jateng Tanam 7.500 Pohon di Kendal

Jenis pohon yang ditanam adalah tanaman tahunan, yakni sengon, suren, puspa, bambu dan buah-buahan.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Lolos Administrasi, 49.304 Orang Ikuti Tes CPNS di Jateng

SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 akan dilaksanakan tanggal 20 Februari 2020 hingga 4 Maret 2020 di Asrama Haji Donohudan,Bayolali.

NASIONAL | 5 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS