Sesmenpora Batal Bersaksi di Sidang Aspri Imam Nahrawi
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Sesmenpora Batal Bersaksi di Sidang Aspri Imam Nahrawi

Kamis, 6 Februari 2020 | 18:47 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot Sulistiantoro Dewa Broto batal bersaksi dalam sidang perkara dugaan suap pengurusan dana hibah untuk KONI dan gratifikasi dengan terdakwa Miftahul Ulum, asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/2/2020). Gatot sedianya dihadirkan sebagai saksi bersama Kepala Bagian Keuangan KONI Eni, Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI, Suradi dan pegawai Kempora Chandra.

Ketua majelis hakim Ni Made Sudani mengatakan, pihaknya tidak mempunyai waktu lebih untuk menunggu giliran Gatot bersaksi dalam sidang tersebut. Hal ini lantaran, Ni Made harus menangani perkara lain. Untuk itu, dia menunda kesaksian Gatot pada pekan depan. "(Pak Gatot) di sesi berikutnya. Setidaknya, minggu depan. Ya sekitar jam 14.00 WIB. Gitu ya pak. Silakan untuk meninggalkan (ruang sidang)," kata Ni Made, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020).

Selain Gatot, Chandra Bakti yang merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kempora juga ditunda kesaksiannya oleh Ni Made. Seperti halnya Gatot, Chandra juga akan dijadwalkan ulang untuk bersaksi pada pekan depan.

Terpisah, Gatot menyatakan kesiapannya untuk dapat bersaksi dalam sidang tersebut. Namun, dia mengaku belum mendapat jadwal resmi terkait pemanggilan ulang itu. "Mungkin minggu berikutnya," kata Gatot Sulistiantoro Dewa Broto.

Diketahui, Jaksa Penuntut KPK mendakwa Miftahul Ulum telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai total sekitar Rp 20 miliar. Perbuatan ini dilakukan Miftahul bersama-sama dengan Imam Nahrawi. Jaksa membeberkan, Miftahul dan atasannya itu menerima suap dengan nilai sekitar Rp 11,5 miliar untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Suap tersebut diterima Ulum dan Imam Nahrawi dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI.

Terdapat dua proposal kegiatan KONI yang menjadi bancakan Ulum dan Imam Nahrawi untuk menerima suap. Kedua proposal itu yakni, proposal bantuan dana hibah Kempora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event 18th Asian Games 2018 dan 3rd Asian Para Gemes 2018. Selain itu, proposal terkait dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun Kegiatan 2018.

Selain suap pengurusan dana hibah KONI, Ulum bersama-sama Imam Nahrawi juga didakwa menerima gratifikasi terkait jabatan Imam Nahrawi selaku Menpora dengan nilai sekitar Rp 8,6 miliar. Gratifikasi itu diterima Ulum dan Imam Nahrawi dari sejumlah pihak.

Dibeberkan Jaksa, Ulum dan Imam menerima gratifikasi dengan nilai Rp 300 juta dari Ending selaku Sekjen KONI. Jaksa menyebut gratifikasi tersebut diberikan Ending atas permintaan Sekretaris Kempora (Sesmenpora) saat itu, Alfitra Salamm lantaran diminta Ulum untuk kepentingan Imam Nahrawi yang sedang mengikuti Muktamar NU di Jombang tahun 2015.
Ulum dan Miftahul juga disebut menerima uang sekitar Rp 4,9 miliar dari Lina Nurhasanah selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Atas perbuatannya, Ulum didakwa melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ulum juga didakwa melanggar Pasal 12B ayat (1) Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KSP Jadi Pusat Informasi Penanganan Virus Corona

Moeldoko mengatakan, semua informasi terkait virus corona dari sejumlah kementerian akan dihimpun di KSP.

NASIONAL | 6 Februari 2020

Ketua KPK Sebut Pegang Surat Penarikan Kompol Rossa

Kapolri sudah perintahkan menyebar surat daftar pencarian orang (DPO) atas nama Harun Masiku

NASIONAL | 6 Februari 2020

Pemulangan WNI Eks ISIS Harus Dikaji Komprehensif

Pemerintah sebaiknya terlebih dahulu memastikan secara komprehensif seperti apa rencana dan langkah-langkah pemulangan.

NASIONAL | 6 Februari 2020

Lagi, Aparat Tangkap 2 Simpatisan Kelompok MIT di Pegunungan Poso

Sekarang mereka dalam pemeriksaan.

NASIONAL | 6 Februari 2020

Mensos Ajak Rumah Zakat Berkolaborasi dalam Penyaluran Bantuan

Rumah Zakat menargetkan sebanyak 2.814 Desa Berdaya di 34 provinsi dapat terbangun di tahun 2020.

NASIONAL | 6 Februari 2020

Turis Tiongkok di Bali Diminta Perpanjang Visa

Diperkirakan masih ada ribuan turis asal Tiongkok yang masih berada Bali setelah pemerintah Indonesia menghentikan penerbangan.

NASIONAL | 6 Februari 2020

Dampak Virus Korona, Harga Masker Melambung

Tingginya permintaan masyarakat membuat pihak apotek terkadang kehabisan stok.

NASIONAL | 6 Februari 2020

JB Sumarlin, Menkeu Era Soeharto, Meninggal

JB Sumarlin meninggal di RS St Carolus Jakarta

NASIONAL | 6 Februari 2020

Pemerintah Siapkan Tiga Strategi Penanganan Karhutla

Presiden Jokowi menginginkan penanganan karhutla berjalan cepat dan tepat agar tidak meluas.

NASIONAL | 6 Februari 2020

Soal Karhutla, Jokowi Ancam Copot Pangdam dan Kapolda

Jokowi tidak akan memberikan toleransi bagi aparat TNI dan Polri yang tidak mampu mengatasi karhutla.

NASIONAL | 6 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS