Polemik Pengembalian Kompol Rossa, Pegawai Laporkan Firli Cs ke Dewas KPK
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Polemik Pengembalian Kompol Rossa, Pegawai Laporkan Firli Cs ke Dewas KPK

Jumat, 7 Februari 2020 | 15:52 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP-KPK) melaporkan pimpinan KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) terkait polemik pengembalian penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke Mabes Polri. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, WP-KPK menduga terdapat tindakan pimpinan KPK yang tidak sesuai prosedur bahkan berpotensi melanggar etik.

"Tanggal 4 Februari 2020 setelah kami melakukan investigasi mengonfirmasi data-data yang ada terkait polemik pengembalian mas Rossa rekan kami kami pun melaporkan secara resmi kepada Dewas agar diambil suatu tindakan," Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

KPK Ngotot Kembalikan Kompol Rosa

Diketahui, Rosa merupakan salah seorang tim Satgas KPK yang menangani kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan caleg PDIP, Harun Masiku. Mabes Polri sebelumnya menyatakan membatalkan penarikan Rosa dari KPK karena masa tugasnya baru akan berakhir pada September 2020. Namun, nasib Rosa saat ini terkatung lantaran tak diberikan akses masuk ke Gedung KPK maupun akses ke email pegawai KPK.

Yudi memaparkan sejumlah kejanggalan atas sikap pimpinan KPK yang ngotot mengembalikan Rossa ke Mabes Polri. Polri telah membatalkan penarikan Rosa. Pembatalan ini disampaikan Polri melalui surat yang dua kali dikirimkan ke KPK, yakni tanggal 21 Januari 2020 dan 29 Januari 2020. Dua surat tersebut sekaligus mengoreksi surat sebelumnya yang menarik Rossa dari KPK.

Hal itu dipertegas Polri melalui keterangan pers yang disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono. Meski terdapat dua surat dan pernyataan pers terkait pembatalan penarikan, pimpinan KPK bersikukuh mengembalikan Rossa ke Polri.

"Ternyata surat resmi dari Mabes Polri sebagai itikad baik instansi Kepolisian untuk bisa ikut terlibat dalam pemberantasan korupsi dan membantu KPK, ternyata tidak ditanggapi oleh KPK. KPK malah mengirimkan surat pimpinan KPK tanggal 21 Januari 2020 perihal penghadapan kembali pegawai negeri yang dipekerjakan pada KPK atas nama salah satunya Indra Saputra dan Rossa Purbo Bekti," kata Yudi Purnomo Harahap.

Ketua KPK Sebut Pegang Surat Penarikan Kompol Rossa

Dikatakan, Rossa tidak pernah meminta untuk dikembalikan karena masa tugasnya baru berakhir September 2020. Selama bertugas di KPK, Rossa juga tidak pernah menerima sanksi. Bahkan, Rossa tak mengetahui telah diberhentikan oleh pimpinan KPK per tanggal 1 Februari 2020. Rossa baru diberitahui SDM KPK pada 4 Februari 2020. Bahkan, saat itu, Rossa tengah menjalankan tugasnya sebagai penyidik KPK di Medan berdasarkan surat perintah dari Deputi Penindakan KPK.

"Baru pada tanggal 4 Februari, Mas Rosa yang sebelumnya tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan diberhentikan per 1 Februari, dihubungi oleh pihak SDM agar yang bersangkutan yang ketika itu sedang bertugas di Medan atas surat perintah Deputi Penindakan. Jadi Februari itu, Mas Rossa masih ada penugasan karena juga tidak mengetahui mengenai resmi berhenti kapan," kata Yudi Purnomo Harahap.

Kejanggalan lainnya, kata Yudi, tindakan pimpinan KPK mengembalikan Rossa ke Polri terkesan terburu-buru. Padahal, KPK memberlakukan sistem one month notice terhadap pegawai yang diberhentikan atau mengundurkan diri.

"Penarikan yang tiba-tiba ini tidak sesuai dengan one month notice, yaitu satu bulan sebelum mengundurkan diri harus declare, karena ini harus membereskan beberapa hal. Seperti sekarang ini mas Rossa itu ruang kerjanya belum diapa-apain bahkan Surat Keputusan belum diserahkan. Penerikan yang secara tiba-tiba dapat menjsdi preseden dan berdampak pada psikilogis bagi penegak hukum," tegas Yudi Purnomo Harahap.

Selama bertugas di KPK, Rossa banyak menangani perkara korupsi, salah satunya menjadi tim penyelidik kasus suap PAW anggota DPR. Hal itu diperkuat dengan adanya surat tugas yang diberikan ke Rossa untuk menangkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Namun, alih-alih mendapat penghargaan, Rossa justru 'dibuang' KPK dengan alasan yang tak jelas.

"Bahwa alih-alih mendapatkan apresiasi, Kompol Rossa Purbo Bekti malah dikembalikan ke Kepolisian. Inilah yang menjadi pertanyaan di publik saat ini," kata Yudi Purnomo Harahap.

Yudi mengaku telah melaporkan secara langsung polemik Kompol Rossa ini kepada lima anggota Dewas KPK. Langkah ini dilakukan lantaran WP KPK tidak ingin penarikan tiba-tiba pegawai KPK terulang kembali. Menurutnya, hal tersebut menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menarik Jaksa Yadyn Palebangan dan Jaksa Sugeng. Yadyn disebut salah satu tim analisis kasus suap PAW, sementara Sugeng disebut sebagai salah ketua tim pemeriksa dugaan etik Firli Bahuri saat menjabat Deputi Penindakan KPK terkait dugaan pertemuan dengan mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Yudi menekankan, penarikan para pegawai yang sedang menangani perkara dapat merusak independensi KPK yang diatur dalam UU KPK dan selama ini berupaya dijaga oleh para pegawai.

"Kami tidak tinggal diam karena kami ingin menjaga ktpk sebagai lembaga yg independen dan kami tidak ingin ada lagi pegawai KPK yang dikembalikan karena jasa-jasanya dalam pemberantasan korupsi. Cukup sudah Sugeng dan Yadyn. Tidak boleh ada yang lain. Oleh karena itu kami komitmen berjuang keras agar mas Rossa tidak dikembalikan agar tak jadi preseden yang buruk bagi upaya-upaya kita lawan korupsi," katanya.

Yudi berharap Dewas menindaklanjuti laporannya dengan mendalami kejanggalan yang terjadi atas penarikan Kompol Rossa. Dengan demikian polemik penarikan Kompol Rossa tidak berlarut dan independensi KPK terjaga.

"Saya sudah berbicara 12 mata. Saya dengan lima anggota Dewan Pengawas. Kemarin bapak-bapak dan ibu anggota Dewas itu dengan baik menerima saya dan mau mendengarkan semua keluhan-keluhan dari Wadah Pegawai KPK dan mereka pun sudah mulai bergerak. Mengenai hasilnya, tentu saja yang bisa menyampaikan adalah Dewas," kata Yudi Purnomo Harahap.

Belum ada jawaban dari anggota dewan pengawas mengenai laporan tersebut. Hanya saja, pada Rabu (5/2), Dewan Pengawas KPK mengaku telah menerima dan akan mempelajari laporan mengenai polemik pengembalian Penyidik Rossa Purbo Bekti ke Polri tersebut.

"Dewas juga sudah mendapat laporan dan mempelajari informasi tersebut. Pada prinsipnya, Dewas akan menjalankan tugas pengawasan dan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai sebagaimana diamanatkan UU," kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho saat dikonfirmasi, Rabu (5/2/2020).



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Resmikan Patung Bung Karno, Megawati, Puan, dan Prabowo ke Akmil

Selain peresmian patung proklamator RI Akmil juga menggelar kuliah umum diisi oleh Megawati.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Permohonan PK KPK Sebaiknya Perhatikan KUHAP

Dalam melakukan upaya hukum, sebaiknya KPK menjaga prinsip kehati-hatian untuk menjaga kepastian hukum.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Intip Program Gratieks, Langkah Mentan Dorong Roda Ekonomi

Ciptakan lapangan kerja dan melipatkan ekspor pertanian, program Gratieks jadi langkah Kementan dorong roda perekonomian.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Poling Seknas Indonesia Maju Inginkan BIN Dipimpin Sipil

Seknas Indonesia Maju berinisiatif membuat jajak pendapat untuk mencari tahu keinginan masyarakat tentang sosok Kepala BIN ke depan.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Diduga Korona, Lima TKA Asal Tiongkok Dikarantina

Kelima TKA itu merupakan pekerja proyek PLTA yang terdiri dari empat orang pria dan seorang wanita.

NASIONAL | 7 Februari 2020

KPK Akui Adanya Larangan Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara

Tak hanya pimpinan, larangan tersebut juga berlaku bagi penyidik dan pegawai KPK lainnya.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Lebih Cepat, Konsorsium CAS Mulai Kelola Bandara Komodo Mei 2020

"Semestinya (dikelola) awal tahun depan tapi kita majukan menjadi bulan Mei 2020," ungkap Menhub Budi Karya.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Kasus Suap PAW, KPK Periksa Legislator PDIP Riezky Aprilia

Riezky bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Ritual “Buka Mata” untuk Usir Roh Jahat

Ritual "buka mata" adalah pembukaan secara resmi perayaan Cap Go Meh yaitu untuk mencari keselamatan.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Gebrakan ST Burhanuddin di 100 Hari Kerja Pantas Diapresiasi

Jaksa Agung ST Burhanuddin mampu melakukan berbagai gebrakan dan terobosan, dan membuktikan diri sebagai sosok yang independen.

NASIONAL | 7 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS