Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan Polemik Pengembalian Kompol Rossa
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-1.59)   |   COMPOSITE 5059.22 (-11.04)   |   DBX 933.73 (-1.59)   |   I-GRADE 135.366 (-0.24)   |   IDX30 427.201 (-2.19)   |   IDX80 111.513 (-0.38)   |   IDXBUMN20 284.629 (-1.63)   |   IDXG30 118.405 (-0.45)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-1.7)   |   IDXQ30 125.347 (-0.77)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-0.55)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-1.64)   |   IDXV30 105.043 (-0.13)   |   INFOBANK15 803.622 (0.87)   |   Investor33 371.182 (-0.82)   |   ISSI 148.056 (-0.6)   |   JII 539.107 (-4.51)   |   JII70 182.679 (-1.28)   |   KOMPAS100 996.599 (-3.51)   |   LQ45 780.316 (-2.17)   |   MBX 1404.61 (-3.16)   |   MNC36 278.843 (-0.56)   |   PEFINDO25 265.576 (-3.15)   |   SMInfra18 242.356 (-1.79)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-0.41)   |  

Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan Polemik Pengembalian Kompol Rossa

Jumat, 7 Februari 2020 | 18:11 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah menerima laporan Wadah Pegawai KPK (WP-KPK) terhadap pimpinan KPK terkait polemik pengembalian penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke Mabes Polri. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, WP-KPK menduga terdapat tindakan Firli Cs yang tidak sesuai prosedur bahkan berpotensi melanggar etik atas polemik tersebut.

"Dewas sudah menerima laporan tersebut," kata Anggota Dewas KPK, Harjono saat dikonfirmasi, Jumat (7/2/2020).
Harjono memastikan Dewas langsung menindaklanjuti laporan tersebut.

Saat ini, katanya, laporan tersebut sedang dibahas para anggota Dewas. "Saat ini dewan pengawas tengah membahas laporan tersebut lebih lanjut," kata Harjono.

Meski demikian, Harjono mengaku belum mengetahui secara pasti kapan keputusan mengenai laporan tersebut akan diambil Dewas. "Belum dipastikan kapan Dewas akan mengambil keputusan terkait laporan ini," katanya.

Polemik Pengembalian Kompol Rossa, Pegawai Laporkan Firli Cs ke Dewas KPK

Diketahui, WP-KPK melaporkan pimpinan KPK ke Dewan Pengawas terkait polemik pengembalian penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke Mabes Polri. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, WP-KPK menduga terdapat tindakan pimpinan KPK yang tidak sesuai prosedur bahkan berpotensi melanggar etik. "Tanggal 4 Februari 2020 setelah kami melakukan investigasi mengonfirmasi data-data yang ada terkait polemik pengembalian mas Rossa rekan kami kami pun melaporkan secara resmi kepada Dewas agar diambil suatu tindakan," Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Diketahui, Rossa merupakan salah seorang tim Satgas KPK yang menangani kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan caleg PDIP, Harun Masiku. Mabes Polri sebelumnya menyatakan membatalkan penarikan Rosa dari KPK karena masa tugasnya baru akan berakhir pada September 2020. Namun, nasib Rossa saat ini terkatung lantaran tak diberikan akses masuk ke Gedung KPK maupun akses ke email pegawai KPK.

Yudi memaparkan sejumlah kejanggalan atas sikap pimpinan KPK yang ngotot mengembalikan Rossa ke Mabes Polri. Polri telah membatalkan penarikan Rossa. Pembatalan ini disampaikan Polri melalui surat yang dua kali dikirimkan ke KPK, yakni tanggal 21 Januari 2020 dan 29 Januari 2020. Dua surat tersebut sekaligus mengoreksi surat sebelumnya yang menarik Rossa dari KPK. Hal itu dipertegas Polri melalui keterangan pers yang disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono. Meski terdapat dua surat dan pernyataan pers terkait pembatalan penarikan, pimpinan KPK bersikukuh mengembalikan Rossa ke Polri.

"Ternyata surat resmi dari Mabes Polri sebagai itikad baik instansi Kepolisian untuk bisa ikut terlibat dalam pemberantasan korupsi dan membantu KPK, ternyata tidak ditanggapi oleh KPK. KPK malah mengirimkan surat pimpinan KPK tanggal 21 Januari 2020 perihal penghadapan kembali pegawai negeri yang dipekerjakan pada KPK atas nama salah satunya Indra Saputra dan Rossa Purbo Bekti," katanya.

Dikatakan, Rossa tidak pernah meminta untuk dikembalikan karena masa tugasnya baru berakhir September 2020. Selama bertugas di KPK, Rossa juga tidak pernah menerima sanksi. Bahkan, Rossa tak mengetahui telah diberhentikan oleh pimpinan KPK per tanggal 1 Februari 2020. Rossa baru diberitahui SDM KPK pada 4 Februari 2020. Bahkan, saat itu, Rossa tengah menjalankan tugasnya sebagai penyidik KPK di Medan berdasarkan surat perintah dari Deputi Penindakan KPK. "Baru pada tanggal 4 Februari, Mas Rossa yang sebelumnya tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan diberhentikan per 1 Februari, dihubungi oleh pihak SDM agar yang bersangkutan yang ketika itu sedang bertugas di Medan atas surat perintah Deputi Penindakan. Jadi Februari itu, Mas Rossa masih ada penugasan karena juga tidak mengetahui mengenai resmi berhenti kapan," kata Yudi.

Kejanggalan lainnya, kata Yudi, tindakan pimpinan KPK mengembalikan Rossa ke Polri terkesan terburu-buru. Padahal, KPK memberlakukan sistem one month notice terhadap pegawai yang diberhentikan atau mengundurkan diri. "Penarikan yang tiba-tiba ini tidak sesuai dengan one month notice, yaitu satu bulan sebelum mengundurkan diri harus declare, karena ini harus membereskan beberapa hal. Seperti sekarang ini mas Rossa itu ruang kerjanya belum diapa-apain bahkan Surat Keputusan belum diserahkan. Penerikan yang secara tiba-tiba dapat menjsdi preseden dan berdampak pada psikilogis bagi penegak hukum," tegasnya.

Selama bertugas di KPK, Rossa banyak menangani perkara korupsi, salah satunya menjadi tim penyelidik kasus suap PAW anggota DPR. Hal itu diperkuat dengan adanya surat tugas yang diberikan ke Rossa untuk menangkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Namun, alih-alih mendapat penghargaan, Rossa justru 'dibuang' KPK dengan alasan yang tak jelas. "Bahwa alih-alih mendapatkan apresiasi, Kompol Rossa Purbo Bekti malah dikembalikan ke Kepolisian. Inilah yang menjadi pertanyaan di publik saat ini," katanya.

Yudi mengaku telah melaporkan secara langsung polemik Kompol Rossa ini kepada lima anggota Dewas KPK. Langkah ini dilakukan lantaran WP KPK tidak ingin penarikan tiba-tiba pegawai KPK terulang kembali. Menurutnya, hal tersebut menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menarik Jaksa Yadyn Palebangan dan Jaksa Sugeng. Yadyn disebut salah satu tim analisis kasus suap PAW, sementara Sugeng disebut sebagai salah ketua tim pemeriksa dugaan etik Firli Bahuri saat menjabat Deputi Penindakan KPK terkait dugaan pertemuan dengan mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Yudi menekankan, penarikan para pegawai yang sedang menangani perkara dapat merusak independensi KPK yang diatur dalam UU KPK dan selama ini berupaya dijaga oleh para pegawai.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Melawan dengan Bom, Terduga Teroris JAD Ditembak Mati

WF mencoba menyerang polisi dengan diduga bom di atas kapal tug boat saat hendak disergap.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Menpora: Olahraga Butuh Dukungan Pemda untuk Maju

Resmikan dua lapangan mini soccer, Menpora apresiasi semangat Pemda Kalsel dalam mendukung kemajuan olahraga.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Tjahjo: Pers Berperan Besar Bantu Pemerintah

Pers punya peran besar dalam membantu pemerintah untuk mensosialisasikan program-programnya.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Tahir Foundation Donasi Rp 10 Miliar untuk UI

Tahir Foundation memberikan donasi pendidikan sebesar Rp 10 miliar kepada Universitas Indonesia.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Andre Gerebek PSK, Polri Tak Masalah

Masyarakat yang menemukan suatu tindak pidana boleh menangkap, tetapi langsung diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses selanjutnya.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Puan: Ada Jejak Bung Karno dalam Berdirinya Akmil Magelang

Peresmian patung Bung Karno di Akmil Magelang menegaskan keberadan Akmil Magelang tidak lepas dari peran presiden pertama Soekarno.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Polisi Lumpuhkan Kapal Penyelundup Miras dari Singapura

Anang menuturkan penyelundupan dengan kapal berkecepatan tinggi tersebut sudah lama menjadi incaran kepolisian.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Polemik Pengembalian Kompol Rossa, Pegawai Laporkan Firli Cs ke Dewas KPK

Rosa merupakan salah seorang tim Satgas KPK yang menangani kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Resmikan Patung Bung Karno, Megawati, Puan, dan Prabowo ke Akmil

Selain peresmian patung proklamator RI Akmil juga menggelar kuliah umum diisi oleh Megawati.

NASIONAL | 7 Februari 2020

Permohonan PK KPK Sebaiknya Perhatikan KUHAP

Dalam melakukan upaya hukum, sebaiknya KPK menjaga prinsip kehati-hatian untuk menjaga kepastian hukum.

NASIONAL | 7 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS