Presiden: Kalau Ada Pejabat Korupsi Dana Covid-19, Silakan Digigit
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

HUT Ke-74 Bhayangkara

Presiden: Kalau Ada Pejabat Korupsi Dana Covid-19, Silakan Digigit

Rabu, 1 Juli 2020 | 09:45 WIB
Oleh : Farouk Armaz, Lenny Tristia Tambun / WBP

Jakarta, Beritasatu.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mempersilakan aparat penegak hukum termasuk Polri untuk "menggigit" pejabat maupun para pelaksana yang memiliki niat korupsi dana penanganan Covid-19 yang mencapai ratusan triliun

Hal itu dikatakan Presiden dalam amanat HUT ke-74 Bhayangkara dari Istana Merdeka Jakarta, Rabu (1/7/2020). Upacara ini disiarkan secara live ke Mabes Polri dan seluruh Polda di Indonesia.

“Kalau ada potensi masalah segera ingatkan. Tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mens rea (niat jahatnya), ya harus ditindak. Silakan digigit saja. Apalagi dalam situasi krisis saat ini, tidak boleh ada satu pun yang main-main,” tegas Jokowi.

Jokowi memperintahkan kepada jajaran Polri, Kejaksaan, KPK dan lembaga pengawas internal untuk terus sinergi, dan memperkuat kerja sama. Ketiganya bersama lembaga pengawas internal pemerintah diminta Jokowi untuk mengawasi penggunaan anggaran Covid-19 yang dikeluarkan kementerian, lembaga negara, serta pemerintah daerah (pemda). Mereka juga diminta untuk membantu percepatan penanganan Covid-19 di Tanah Air. "Tolong pelaksanaan program Covid-19 dibantu percepataan dan diawasi pengunaan anggarannya,” kata Presiden.

Dalam pengawasan, Jokowi meminta aspek pencegahan harus lebih kedepankan. Ia tidak ingin pengawasan baru dilakukan ketika sesudah terjadi masalah. “Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Jangan menunggu sampai terjadi masalah,” terang Jokowi.

Dia mengatakan, alokasi dana penanganan Covid-19 cukup besar yaitu mencapai Rp 695,2 triliun.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Soal Pilkada, Apkasi: Demokrasi Harus Terus Berjalan di Tengah Pandemi

Apkasi beranggapan Pilkada 2020 menunjukan demokrasi harus terus berjalan di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Jokowi Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-74 Bhayangkara

Presiden Jokowi menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya kepada empat anggota Polri.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Hari Bhayangkara Dirayakan Sederhana

Puncak peringatan Hari Bhayangkara dilaksanakan pada Rabu (1/7) pukul 08.30 WIB di Istana Negara dengan inspektur upacara Presiden Joko Widodo.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Kapolda Metro Ingin Polri Semakin Dicintai

Polda Metro Jaya membagikan 2.300 paket sembako kepada warga di Asrama Polri Petamburan, Palmerah Jakarta Barat.

NASIONAL | 1 Juli 2020

HUT Bhayangkara, Momentum Polri Dekat dengan Masyarakat

Polri diharapkan semakin profesional. Setiap kerja yang dilakukan harus sesuai protap atau SOP yang dimiliki.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Siswa SMK di Jatim Rancang Mobil Listrik untuk UMKM

Siswa SMK di Jawa Timur melakukan terobosan menciptakan mobil listrik untuk UMKM.

NASIONAL | 30 Juni 2020

KPK Disebut Miliki Sadapan Aliran Dana ke Petinggi Kejagung dan BPK

“Ada 'tapping' (sadapan) pembicaraan soal uang itu sebenarnya. Tanya ke KPK, dan padahal ada buktinya, tapi itu tidak pernah didalami,” kata Wa Ode.

NASIONAL | 30 Juni 2020

FSGI: PPDB DKI Seharusnya Prioritaskan Jarak, Bukan Usia

Untuk itu, sistem komputerisasi PPDB DKI Jakarta harus mengikuti perintah dari Permendikbud 44/2019 Pasal 25 ayat 1.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Jasa Marga Tepis Kabar Pengenaan Denda di Tol Surabaya-Malang

Jasa Marga menepis kabar terkait pengenaan denda pelanggaran di Ruas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dan Surabaya-Malang.

NASIONAL | 30 Juni 2020

DPR Rekomendasi Pembatalan PPDB DKI Jakarta, FSGI: Bisa Hadirkan Konflik Horizontal

Sebab, dengan dibatalkannya juknis, tentu konsekuensi hukumnya adalah mereka yang sudah diterima tersebut juga dibatalkan.

NASIONAL | 30 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS