Terbukti Terima Suap, Bupati Indramayu Supendi Dihukum 4,5 Tahun Penjara
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.92)   |   COMPOSITE 4934.09 (-21.68)   |   DBX 924.804 (0.62)   |   I-GRADE 130.838 (-0.85)   |   IDX30 413.425 (-2.12)   |   IDX80 108.094 (-0.55)   |   IDXBUMN20 272.657 (-4.2)   |   IDXG30 115.379 (0.28)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-3.03)   |   IDXQ30 120.916 (-0.42)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.74)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.78)   |   IDXV30 102.468 (-0.6)   |   INFOBANK15 776.883 (-4.08)   |   Investor33 360.093 (-0.71)   |   ISSI 144.765 (-0.4)   |   JII 523.909 (-1.11)   |   JII70 177.568 (-0.47)   |   KOMPAS100 966.07 (-4.74)   |   LQ45 756.376 (-3.63)   |   MBX 1366.8 (-6.93)   |   MNC36 270.277 (-1.55)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.82)   |   SMInfra18 233.321 (-1.8)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-1.44)   |  

Terbukti Terima Suap, Bupati Indramayu Supendi Dihukum 4,5 Tahun Penjara

Selasa, 7 Juli 2020 | 18:18 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman 4 tahun dan 6 bulan pidana penjara serta denda Rp 250 juta subsider 4 bulan terhadap Bupati nonaktif Indramayu Supendi. Majelis Hakim menyatakan Supendi terbukti bersalah menerima uang suap Rp 3,9 miliar lebih dari sejumlah pengusaha, termasuk Carsa ES yang juga menjadi terdakwa perkara ini. Suap tersebut diberikan kepada Supendi untuk mengatur proyek pembangunan di Kabupaten Indramayu.

Dalam perkara ini, Supendi bersekongkol dengan pejabat lain di Pemkab Indramayu, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Omarsyah dan Kabid Jalan Dinas PUPR Wempi Triyoso.

"Terdakwa Supendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim, Sihar saat membacakan amar putusan terhadap Supendi di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (7/7/2020).

Tak hanya pidana pokok, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Supendi berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 1,088 miliar subsider 1 tahun. Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum Supendi dengan mencabut hak politiknya selama 2 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Supendi lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut KPK. Sebelumnya Jaksa menuntut agar Supendi dihukum 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Supendi juga dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 1,088 miliar. Jaksa juga menuntut pencabutan hak politik Supendi selama 3 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim perbuatan Supendi tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintah yang bebas dari korupsi.
"Hal meringankan, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa belum pernah di hukum," kata hakim.

Atas putusan tersebut, baik Supendi dan jaksa penuntut umum KPK menyatakan pikir-pikir.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Polisi Tangkap Peretas Situs Mahkamah Agung

Menurut pengakuan tersangka aDC telah meretas 1.309 situs, dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Kejagung Eksekusi Uang Rp 97 Miliar Kasus TPPI

Uang yang disetorkan ke kas negara tersebut bukan uang pengganti, melainkan hasil keuntungan terpidana.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Pimpinan DPR Yakin Sinergi Penegak Hukum Kian Kuat Tuntaskan Kasus Djoko Tjandra

Wakil Ketua DPR menyatakan pihaknya meyakini kasus buronan Djoko Tjandra yang masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi akan membuat sinergi penegak hukum makin kuat.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Polisi Tangkap Pembajak Ribuan Situs

Pelaku juga mengirimkan ransomeware dengan maksud agar pemilik situs mengirimkan uang

NASIONAL | 7 Juli 2020

Jenazah Dibawa Kabur Keluarga di Medan, Positif Covid-19

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Medan memastikan, jenazah yang dibawa kabur oleh keluarganya dari RS Pirngadi Medan, positif "corona".

NASIONAL | 7 Juli 2020

Kunjungi Rutan KPK, Komisi III DPR Klaim Tidak Bertemu Tahanan

Ketua Komisi III DPR, Herman Hery mengklaim dalam kunjungan ke Rutan KPK, pihaknya tidak bertemu dengan satupun tahanan yang berada di sana.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Komisi I Dorong Pembentukan Divisi III TNI

Komisi I DPR mendorong pembentukan divisi III TNI, baik Angkatan Darat, Luat maupun Udara. Hal itu sebagai pengembangan dan moderniasi organisasi TNI.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Tjahjo Kumolo: Pemerintah Kaji Pembubaran 96 Lembaga/Komisi

Kempan dan RB terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengkaji urgensi 96 lembaga/komisi itu.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Di 12 Provinsi, Jumlah Sembuh Lebih Banyak Dibanding Penambahan Kasus Positif Covid-19

Jumlah pasien sembuh lebih banyak dibanding penambahan kasus positif Covid-19 terjadi di 12 provinsi pada Selasa (7/7/2020).

NASIONAL | 7 Juli 2020

PDIP Dukung Jokowi Rombak Kabinet

PDIP mendukung penuh apapun yang akan dilakukan presiden Jokowi termasuk perombakan kabinet.

NASIONAL | 7 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS