Pimpinan DPR Minta Mahfud MD Libatkan Komisi III di Tim Pemburu Koruptor
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Pimpinan DPR Minta Mahfud MD Libatkan Komisi III di Tim Pemburu Koruptor

Rabu, 15 Juli 2020 | 16:30 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD melibatkan berbagai lembaga lain termasuk Komisi III DPR yang membidangi hukum sebagai pengawas di Tim Pemburu Koruptor.

Dasco mengatakan pihaknya mengapresiasi niat Menko Polhukam membentuk Tim Pemburu Koruptor tersebut. Sebab tim ini berupaya memulangkan uang negara yang sekarang dibawa koruptor. Namun dia menilai bahwa implementasinya harus transparan.

"Kalau saya lihat di media Ketua KPK juga sudah bilang bahwa KPK boleh mensupervisi atau minta dilibatkan untuk melakukan supervisi terhadap tim itu. Kami di parlemen juga akan meminta supaya mitra yang berhubungan dalam penegakan hukum, dalam hal ini Komisi III untuk dilibatkan," kata Dasco, Rabu (15/7/2020).

Menurut Dasco, dalam implementasi dan mekanisme di lapangan, seringkali kurang terbuka. Sehingga biaya yang dikeluarkan dalam mengejar penjahat, kadang lebih besar dibanding hasil anggaran yang diperoleh negara. "Karena itu kalau memang mau dilakukan serius, libatkan semua pihak termasuk KPK dan DPR," pungkasnya.

Diketahui, Menko Polhukam, Mahfud MD telah mengaktifkan kembali Tim Pemburu Koruptor untuk memburu aset para tersangka atau terpidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan. Tim ini pernah ada sebelumnya tetapi tidak diperpanjang karena masa kerjanya habis. Dengan munculnya buronan Djoko Tjandra bulan Juni lalu, tetapi kemudian hilang lagi, maka tim itu perlu dibentuk kembali. Salah satunya menangkap buronan sekaligus koruptor Djoko Tjandra.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Banjir Bandang di Luwu Utara, 16 Meninggal dan 223 Rumah Rusak Berat

Untuk korban jiwa, ditemukan meninggal dunia sebanyak 16 orang.

NASIONAL | 15 Juli 2020

GTPP Covid-19 Sumut Masih Gencar Lakukan Tes Swab

Pemeriksaan terhadap orang yang pernah kontak fisik dengan pasien terpapar tersebut, gencar dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Rangkap Jabatan, KNPI Buka Crisis Center Pengaduan Pemerasan

Dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN tidak ada larangan bagi Komisaris BUMN memiliki jabatan pada lembaga/intansi pemerintah.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Dari Ribuan Buronan Interpol, Tidak Ada "Pesanan" Indonesia

Memang ada sejumlah buronan berkewarganeraan Indonesia, tetapi pihak yang mengajukan red notice adalah negara lain.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Positif Covid-19, Rektor USU Memilih Kerja Daring

Runtung mengatakan, dia tidak mau berdiam diri selama menjalani isolasi mandiri di dalam rumah.

NASIONAL | 15 Juli 2020

IPW Minta Komisi III DPR Bentuk Pansus Djoko Tjandra

Yang jadi pertanyaan apakah mungkin sekelas jenderal bintang satu (Brigjen)berani mengeluarkan surat jalan untuk buronan kelas kakap seperti Djoko Tjandra?

NASIONAL | 15 Juli 2020

Brigjen Polri Dipastikan Keluarkan Surat Jalan Djoko Tjandra

Prasetyo, yang lama dinas di Div Hubinter Polri, tengah menjalani pemeriksaan oleh Propam Polri. Jika terbukti dalam pemeriksaan maka Prasetyo akan dicopot.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Tidak Pakai Masker, Warga Kota Jambi Didenda Rp 50.000

Pemkot Jambi masih terus memberlakukan sanksi denda terhadap warga kota itu yang tidak menggunakan masker di ruang publik.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Helmi Hasan dan Rohidin Mersyah Kantongi Tiket Maju di Pilgub Bengkulu 2020

Helmi Hasan dan Rohidin Mersyah telah mengantongi tiket untuk ikut Pilgub Bengkulu 2020, setelah mereka mendapat dukungan dari partai koalisi.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Soal Surat Jalan Djoko Tjandra, Dasco: Jangan-jangan Juga Ada Surat Jalan dari DPR?

Buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko S Tjandra menyeret nama Bareskrim Polri terkait surat jalan keluar-masuk Indonesia.

NASIONAL | 15 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS