Kasus Djoko Tjandra Picu Konflik Pimpinan DPR dan Komisi III
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Kasus Djoko Tjandra Picu Konflik Pimpinan DPR dan Komisi III

Sabtu, 18 Juli 2020 | 12:05 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Kasus kaburnya Djoko Tjandra merembet kemana-mana, termasuk konflik internal di DPR. Terbaru, pimpinan DPR berkonflik dengan pimpinan Komisi III yang membidangi hukum.

DPR memang mengambil sejumlah langkah menyangkut kasus Djoko Tjandra, mulai pemanggilan Ditjen Imigrasi Kemkumham hingga menerima Indonesian Police Watch (IPW) untuk mencari kebenaran soal dalang kaburnya Djoko Tjandra.

IPW bahkan menyetor sejumlah dokumen yang bisa mengulik siapa yang berperan dibalik layar, khususnya terkait surat jalan untuk Djoko. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, beberapa hari lalu membuat pernyataan yang mengejutkan.

"Kan ada yang bilang surat dari Kejaksaan, ada yang bilang surat dari Kepolisian. Sakti sekali Djoko Tjandra bisa dapat surat jalan dari mana-mana. Jangan-jangan nanti ada surat jalan dari DPR juga," kata Dasco.

Komisi III DPR, yang menerima data dari IPW, ingin menggelar rapat gabungan dengan aparat penegakan hukum menyangkut isu tersebut. Komisi yang diketuai oleh Herman Herry, asal PDI Perjuangan itu mengajukan surat perizinan sesuai tata tertib DPR, kepada pimpinan DPR.

Disebutkan yang hendak diundang adalah Kabareskrim, Jampidum Kejaksaan Agung, dan Dirjen Imigrasi Kemkumham. Surat dikirimkan sejak Rabu (15/7/2020). Rencananya, bila diizinkan, rapat itu digelar Selasa (21/7/2020), atau beberapa hari setelah rapat paripurna penutupan masa sidang IV 2019-2020 pada Kamis (16/7/2020).

"Kami menganggap kasus ini bersifat super urgent sehingga berdasarkan mekanisme Tatib DPR, kami harus meminta izin kepada pimpinan DPR," kata Herman, Jumat (17/7/2020).

Herman mengaku sudah mendapat informasi bahwa Ketua DPR Puan Maharani memberi izin dan menyetujui Komisi III untuk melaksanakan rapat itu. Termasuk mengizinkan surat itu agar dilanjutkan ke Wakil Ketua DPR yang mengkoordinasikan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolkam), yakni Azis Syamsudin. Sesuai mekanisme, Azis yang seharusnya meneken surat perizinan tersebut.

Pada titik itulah Herman mengatakan pihaknya kecewa. Karena Azis tak kunjung meneken surat perizinan yang seharusnya bisa dilakukan dengan mudah.

"Informasi terakhir dari sekretariat, surat tersebut tidak ditandatangai oleh Wakil Pimpinan DPR bidang Korpolkam disebabkan ada putusan Bamus (Badan Musyawarah) yang melarang rapat dengar pendapat (RDP) Pengawasan oleh Komisi pada masa reses. Sampai saat ini saya juga masih menunggu untuk melihat salinan putusan Bamus tersebut," kata Herman.

Herman tak menyembunyikan kejengkelan tersebut dan memilih menyampaikannya ke publik. Sebab Komisi III DPR memiliki komitmen untuk mengawasi aparat penegak hukum dalam penuntasan kasus buronan Djoko Tjandra. Dia memastikan Komisi III tidak akan menunda-nunda pelaksanaan RDP tersebut.

"Sejak awal kami di Komisi III selalu berkomitmen mendukung kerja-kerja aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Maka dari itu, Komisi III selalu concern terhadap kasus Joko Tjandra ini. Jadi sebaiknya teman-teman bisa bertanya ke Wakil Pimpinan DPR bidang Korpolkam terkait kepastian RDP ini," beber Herman.

Azis Syamsudin tak tinggal diam. Jumat (17/7/2020) malam, dia membuat pernyataan ke media massa merespons Herman Herry. Dia merasa pihak yang dituding Ketua Komisi III Herman Hery seakan menolak menandatangani surat itu.

Politikus Golkar itu mengaku hanya menjalankan tata tertib DPR. Sebab berdasarkan aturan dan rapat Bamus DPR, rapat dengar pendapat pengawasan oleh komisi pada masa reses dilarang.

"Itu tertuang dalam Pasal 1 angka 13 yang menerangkan bahwa masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja," kata Azis Syamsudin.

Dia menjelaskan bahwa sesuai Tatib DPR Pasal 52 ayat 5, kerja yang bisa dilaksanakan di masa reses adalah menyangkut rancangan undang-undang (RUU). Yakni soal jangka waktu penanganan suatu RUU; memperpanjang waktu penanganan suatu RUU; mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapan DPR lainnya apabila penanganan RUU tidak dapat diselesaikan setelah perpanjangan; dan menghentikan penugasan dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada rapat paripurna DPR.

"Di Bamus sudah ada perwakilan masing-masing fraksi, sehingga informasi kesepakatan dan keputusan yang terjadi bisa dikoordinasikan di fraksi masing-masing. Hal ini penting agar komunikasi dan etika terjalin dengan baik," kata Azis.

Azis mengaku selalu selalu mendukung kinerja Komisi III DPR. Tapi, dia lebih mendukung jika komisi itu cukup menyerahkan penanganan kasus itu pada aparat. Menurut Azis, hal lebih penting adalah DPR cukup menanggapi perkembangan kasus Djoko Tjandra, dimana kasus tersebut harus diusut sesuai hukum.

Dia mengapresiasi langkah cepat dan tegas Kapolri dalam menindak oknum-oknum yang lalai dalam penugasan. "DPR RI dalam hal ini, tentu harus melaksanakan pengawasan dan koordinasi terhadap aparat penegak hukum, sesuai tugasnya," kata Azis.

Seorang sumber yang menolak disebutkan namanya mengatakan bahwa masalah ini adalah bagian gunung es permasalahan kepentingan yang kait mengkait di berbagai lembaga. Di satu sisi, kasus Djoko Tjandra membuka selubung kompetisi internal di tubuh Polri.

Sumber itu menyebutkan, ada banyak kandidat potensial untuk menjadi sosok yang akan dipilih dalam proses regenerasi kepemimpinan di tubuh lembaga penegakan hukum tersebut. Para kandidat ini juga punya pendukungnya masing-masing di Parlemen.

"Jadi kasus Djoko Tjandra ini memicu terbukanya gelanggang pertarungan itu. Para suporter pun jadi ikut riuh, termasuk di DPR. Ketika ada yang merasa tekanan masyarakat besar agar kasus ini dibuka karena sudah memalukan Indonesia, di sisi lain ada yang keberatan karena kalau dibuka akan semakin mempermalukan," beber sumber tersebut.

Di DPR sendiri, lanjut sumber itu, hal ini juga membawa ke permukaan soal adanya pertarungan kepentingan menjaga muruah berbagai lembaga mitra. Dijelaskannya, beberapa individu kerap dianggap menjadi semacam penghubung komunikasi lembaga hukum seperti MA, Kejaksaan Agung, kepolisian, dan KPK, dengan DPR.

"Jadi anggap si A merasa dirinya adalah jalur komunikasi lembaga tertentu terkait program dan anggaran ke DPR. Dia merasa fungsi itu diganggu si B. Dengan munculnya kasus Djoko Tjandra, dia ingin menganggu si A dengan cara mencolek si X. Dan si X pun melaksanakan langkah yang menggangu si A lewat kasus Djoko. Si A tak terima dan meminta si Y untuk menganggu balik si X. Begitulah kira-kira gambarannya," beber sumber itu.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

UI Terima Dana Prioritas Riset Nasional Rp 9,8 M dari Kemristek dan LPDP

UI bersama dengan 16 perguruan tinggi negeri (PTN) lainnya di Indonesia menerima pendanaan senilai total Rp 50 miliar.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Pasien Positif Secapa AD Bandung Tersisa 849 Orang

Hasil Lab PCR dari swab kedua pasien di Secapa AD sampai pagi ini ada 100 pasien lagi yang dinyatakan negatif.

NASIONAL | 18 Juli 2020

BKKBN Alihkan 671 Pejabat Struktural Jadi Fungsional

Mereka yang dialihkan adalah pejabat yang ada di BKKBN pusat maupun di perwakilan BKKBN provinsi seluruh Indonesia.

NASIONAL | 18 Juli 2020

IPW Apresiasi Kapolri yang Copot 3 Jenderal

Ada lima hal lagi yang harus dan patut dilakukan Kapolri agar citra Polri terbangun lagi setelah dihancurkan oleh Djoko Tjandra.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Banjir Konawe Landa 14 Kecamatan

Desa yang masih terisolasi akibat banjir tersebut adalah Desa Aleuti Kecamatan Padangguni dan Desa Lalomerui, Kecamatan Routa.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Pasokan Data dan Masukan BIN Hanya untuk Presiden

Ini juga bagian dari penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan efisiensi dan aktualitas proses penyampaian informasi intelijen dalam siklus intelijen.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Tepat, BIN Tidak di Bawah Koordinasi Menko Polhukam

Dalam konteks intelijen, user intelijen hanya satu yakni Presiden. Jadi, BIN hanya melapor kepada user-nya, yakni Presiden,

NASIONAL | 18 Juli 2020

Kubu Denny Siregar Akan Somasi dan Gugat Telkomsel

Otto juga tengah mempersiapkan tuntutan perdata kepada Telkomsel.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Djoko Tjandra Ditulis Jadi Konsultan Bareskrim, Apa Itu?

Salah satu ciri konsultan adalah mereka punya akses masuk dan keluar dengan mobil di halaman Mabes Polri.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Menko PMK: Satu Kabupaten/Kota Minimal Harus Punya Satu PCR

Masih banyak kasus pasien hingga meninggal dunia tidak diketahui statusnya, apakah positif atau negatif Covid-19.

NASIONAL | 18 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS