Payung Hukum Distribusi Vaksin Covid-19 Dinilai Perlu Disiapkan
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Payung Hukum Distribusi Vaksin Covid-19 Dinilai Perlu Disiapkan

Jumat, 14 Agustus 2020 | 05:03 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat hukum Dea Tunggaesti menegaskan Indonesia sepatutnya berbangga, karena siap dan berperan penting dalam pembuatan vaksin Covid-19. Dea menilai payung hukum terkait pendistribusian vaksin perlu disiapkan.

“Sembari berjalannya penelitian dan proses pembuatan, sebaiknya kementerian terkait sudah mulai bersiap untuk menyusun peraturan terkait pendistribusian dan kriteria target vaksin ini. Dengan adanya payung hukum yang jelas kan akan meminimalisir masalah hukum ke depan,” kata Dea, Kamis (13/8/2020).

Dea menyatakan semua pihak ikut terpacu menghasilkan vaksin yang ampuh untuk melawan Covid-19. Kini, menurutnya, menjadi tugas pemerintah untuk memastikan semua warga bisa memperoleh dengan mudah dan menjamin keaslian produk vaksin.

“Saya mendengar pemerintah akan membeli vaksin tersebut, lalu dibagi gratis ke masyarakat. Jika rencana ini dilaksanakan, tentu bagus sekali. Kita harus mendukung,” kata doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran ini.

Jika digratiskan tak ada lagi isu soal biaya yang harus dibayarkan warga untuk memperoleh vaksin. Tinggal urusan distribusinya. Menurut Dea, pemerintah harus mulai memikirkan persoalan distribusi ini.

Tujuannya agar tidak menimbulkan chaos dan kegaduhan baru di masyarakat. Sebab untuk awalnya, pasti jumlah vaksin tidak bisa langsung sebanyak rakyat Indonesia. Mau tak mau, harus dibuat prioritas.

“Pemerintah harus memperhatikan mengenai perlindungan hukum vaksin ini, agar tidak ada celah untuk tangan-tangan nakal dalam memonopoli stok dan pasar. Pengawasan yang bersifat represif melalui pengenaan sanksi atau pidana misalnya dapat mencegah lahirnya oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan,” ucapnya.

Menurut Dea, regulasi sebaiknya berisi tentang kriteria prioritas pengguna vaksin. Misalnya mendahulukan warga yang tinggal di wilayah yang rentan, yaitu zona hitam dan merah. Kemudian prioritas bagi warga berusia lanjut dan mereka yang memiliki riwayat kesehatan serius. Selanjutnya, didistribusikan ke anak-anak, supaya mereka bisa segera kembali sekolah.

Seperti diketahui, Indonesia sedang berusaha memproduksi vaksin yang 100 persen dibuat oleh peneliti lokal. Vaksin Covid-19 yang berjuluk 'vaksin Merah Putih' ini disiapkan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dengan bantuan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pada saat bersamaan, perusahaan BUMN, Bio Farma, bekerja sama dengan produsen farmasi asal Tiongkok, Sinovac, juga tengah berupaya menghasilkan vaksin serupa.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kepala BNPT Resmikan Yayasan Digagas Mantan Napiter di Poso

Dengan adanya yayasan ini diharapkan dapat menjadi program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Kakorlantas Tutup Program Keselamatan 2020

Pihaknya telah memberikan pelatihan terhadap 197.256 orang, terdiri dari pengemudi bus, taksi, angkot, ojek konvensional, andong, dan becak.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

Diterima Mendagri, Ketua DPR Aceh Sampaikan Perkembangan Tata Kelola Pemerintahan

Mendagri Tito Karnavian sangat serius memperhatikan perkembangan Aceh.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Cegah Tindak Pidana Siber, Polri Menggalakkan Program Literasi

Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri menggalakkan program literasi demi meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan teknologi Informasi

NASIONAL | 13 Agustus 2020

FSGI: Sekolah Dibuka, Pembelajaran di Sekolah Tetap Tidak Efektif

Bagaimana kegiatan sekolah bisa terlaksana mengingat siswa dilarang untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler dan berolahraga.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Kemdikbud: 23.150 Sekolah Telah Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

Banyak satuan pendidikan di daerah 3T yang sangat kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena minimnya akses.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Wapres Minta Erick Thohir Percepat Eksekusi Program Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Wapre) Ma'ruf Amin menyatakan, dirinya meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendorong pelaksanaan penanganan isu kesehatan menyangkut pandemi Covid-19

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Kasus Djoko Tjandra, Wujud Nyata Praktik Mafia Hukum

Skandal pelarian terpidana perkara pengalihan hak tagih Bank Bali dinilai sebagai wujud nyata praktik mafia hukum.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Temui BEM Jabodetabek, Azis Syamsuddin: RUU Cipta Kerja Solusi Keluar dari Krisis Ekonomi

Azis Syamsuddin meminta teman-teman BEM membaca ulang dan mendalami lagi RUU Cipta Kerja.

NASIONAL | 13 Agustus 2020

Densus 88 Tangkap Dokter Terduga Teroris di Bekasi

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri menangkap 11 terduga teroris yang bermukim di Bekasi, Rabu (12/8/2020) pagi. Salah satunya adalah dokter.

NASIONAL | 13 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS