Dewan Pengawas KPK Beri Sanksi Ringan pada Ketua WP Yudi Purnomo
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Dewan Pengawas KPK Beri Sanksi Ringan pada Ketua WP Yudi Purnomo

Kamis, 24 September 2020 | 08:15 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan sanksi Surat Peringatan pertama (SP1) atau sanksi ringan terhadap Ketua Wadah Pegawai (WP)-KPK Yudi Purnomo Harahap. Putusan tersebut dibacakan Dewas KPK dalam sidang dugaan pelanggaran etik di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK atau gedung KPK lama, Rabu (23/9/2020).

Sidang etik ini berkaitan advokasi yang dilakukannya terhadap penyidik Rossa Purbo Bekti yang dipulangkan ke institusi Polri secara sepihak oleh pimpinan KPK. Yudi dilaporkan oleh rekan kerjanya ke Dewas KPK atas dugaan melakukan penyebaran informasi tidak benar, melanggar kode etik dan pedoman perilaku “Integritas” pada Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020.

"Iya betul (sanksi SP1 terhadap Yudi). Peringatan tertulis," kata Anggota Dewas KPK, Harjono saat dikonfirmasi, Rabu (23/9/2020).

Seusai persidangan Yudi membenarkan Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi ringan terhadap dirinya yakni SP 1. Yudi menyatakan menerima putusan Dewas tersebut. "Tadi saya sudah mendengar putusan terhadap saya yaitu mendapatkan saknsi ringan dengan SP1 tertulis. Saya sudah menyampaikan saya menerimanya itu yang pertama," kata Yudi.

Yudi menyatakan sanksi tersebut merupakan risiko atau konsekuensi yang harus dihadapinya sebagai ketua WP-KPK untuk mengadvokasi para pegawai lembaga antikorupsi. Yang terpenting, kata Yudi, perjuangan dirinya bersama WP-KPK telah berhasil mengembalikan Rossa kembali bekerja di KPK. "Apalagi yang diharapkan dari seorang Wadah Pegawai atau Ketua Serikat Pegawai bahwa perjuangannya berhasil, masalah saya mendapatkan sanksi, itu merupakan suatu konsekuensi logis yang harus saya terima. Risiko karena adanya laporan," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Subsidi Kuota Internet, Mendikbud: Kepsek dan Rektor Bertanggung Jawab pada Akurasi Nomor Ponsel

Nadiem juga menyebutkan, penyaluran kuota subsidi kuota internet ini akan dikoreksi setiap bulan.

NASIONAL | 23 September 2020

Skema Dana BOS 2021 Diubah, Komisi X DPR: Solusi untuk Sekolah di Daerah Tertinggal

Termasuk SMK yang membutuhkan alokasi dana yang lebih besar dalam pengembangan pendidikan.

NASIONAL | 23 September 2020

2021, Besaran Dana BOS untuk Sekolah di Daerah Tertinggal Naik

Penyaluran dana BOS Reguler akan berbeda antara kabupaten/kota sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

NASIONAL | 23 September 2020

KPU Tetapkan Empat Paslon di Pilkada Cilegon

Penetapan pasangan calon (Paslon) setelah melalui tahapan verifikasi dan penelitian dokumen oleh KPU.

NASIONAL | 23 September 2020

Siti Nurbaya: Pengembangan Food Estate Sumut Tak Boleh Ada Penurunan Kualitas Lingkungan

“Daerah-daerah pada lokasi tersebut sangat bagus dan memungkinkan untuk menjadikannya sebagai lumbung pangan,” ujar Siti Nurbaya.

NASIONAL | 23 September 2020

1.812 Personel Polisi Amankan Pilkada Bengkulu

Selain mengamankan pilkada, petugas juga mengawasi pelaksanaan penerapan protokol kesehatan.

NASIONAL | 23 September 2020

Perguruan Tinggi Diminta Ciptakan Peneliti dan Inovator

Jumlah sumber daya peneliti Indonesia hanya 89 orang per 1 juta penduduk sedangkan Vietnam, memiliki jumlah peneliti 673 per 1 juta penduduk.

NASIONAL | 23 September 2020

UU Pers Dinilai Perlu Direvisi

Pasal 7 ayat 1 UU Pers menjadi salah satu pasal yang perlu dikaji ulang

NASIONAL | 23 September 2020

Perhumas Siap Gelar Konvensi Nasional Humas Virtual

Perhumas akan menggelar Konvensi Nasional Humas 2020 padda 4-5 Desember mendatang dengan tujuan mendorong peran humas yang lebih strategis.

NASIONAL | 23 September 2020

Nama Burhanuddin dan Hatta Ali Disebut dalam Dakwaan Pinangki

Nama Burhanuddin dan Hatta Ali tercantum dalam rencana aksi untuk mengurus fatwa ke Mahkamah Agung agar Djoko Tjandra tak dieksekusi jika kembali ke Indonesia

NASIONAL | 23 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS