Dinas LH Kabupaten Serang Sidak di Dermaga MCA Bojonegara
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Dinas LH Kabupaten Serang Sidak di Dermaga MCA Bojonegara

Kamis, 22 Oktober 2020 | 10:50 WIB
Oleh : Laurens Dami / WBP

Serang, Beritasatu.com - Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Serang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Jetty (Dermaga) PT Mulia Cemerlang Abadi (MCA) yang terletak di Bojonegara, Desa Argawana, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Rabu (21/10/20). Sidak dilakukan untuk melihat langsung aktivitas di Jetty MCA dan mengecek kelengkapan dokumen yang dimiliki Jetty MCA.

Dalam sidak di dermaga Bojonegara ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang banyak menemukan kejanggalan. Dalam izin yang diajukan pihak MCA bahwa lokasi tersebut akan digunakan sebagai tempat penyimpanan batu bara. Namun di lapangan justru tidak ditemukan adanya batu bara, tapi pasir laut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, Sri Budi Prihasto, berjanji akan memberi sanksi tegas kepada pihak MCA. "Kalau sudah begini harus ditindak dan diberi sanksi tegas," ujar Sri Budi.

Selain itu, pihaknya tidak segan-segan menutup Jetty MCA jika tetap membandel dan tidak mengindahkan teguran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. "Kalau pihak MCA tetap membandel, kami tak segan-segan untuk menutup Jetty MCA," tambah Sri Budi.

Bahkan pasir laut yang berada di lokasi Jetty MCA diminta untuk segera dipindahkan atau dikeluarkan dari lokasi MCA. "Kami mendesak pihak MCA untuk segera mengeluarkan pasir laut yang saat ini berada di lokasi MCA," tegas Sri Budi.

Sementara PT Seputih Makmur Bersama (SMB) salah satu pemilik pasir laut yang berada di lokasi Jetty MCA juga diminta untuk mengangkut kembali pasirnya. Pasir milik PT SMB sempat dipersoalkan saat bongkar muat di Jetty MCA. Selain tidak memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), PT SMB juga tidak mengantongi Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan.

Ketua Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Eman Sulaiman, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan untuk tidak mengeluarkan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan SIKK kepada PT SMB. Sebab, PT SMB telah berupaya mengelabui kedua kementerian tersebut dengan melakukan pengerukan pasir di Perairan Bangka.

"PT SMB telah berupaya mengelabui Kementerian Lingkungn Hidup dan Kementerian Perhubungan. Namun upaya PT SMB telah terendus," kata Eman.

Karena itu, Eman mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan untuk tidak menerbitkan amdal dan SIKK untuk PT SMB. "Kami mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan untuk tidak memberi izin amdal dan SIKK," tegas Eman.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Tradisi Mencuci Tangan, Kearifan Lokal yang Kembali Membudaya...

Tri Hastuti, warga RT 08 mengaku senang dengan kehadiran sarana cuci tangan gratis di kampungnya.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Panglima TNI Mutasi 47 Pati, Termasuk Kepala Bais

Letjen TNI Joni Supriyanto dari Kasum TNI menjadi Kabais.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Peringati Hari Santri, Menag: Santri Jadi Modal Masa Depan Bangsa

Hari Santri menjadi momentum, untuk meningkatkan pemberdayaan santri, agar pada masa depan, semangat santri sebagai pejuang bangsa terus menggema.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

PSBB Provinsi Banten Kembali Diperpanjang hingga 19 November

Gubernur Banten Wahidin Halim juga memberikan opsi perpanjangan PSBB dapat dilakukan kembali jika masih terdapat bukti penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Menag: Pesantren Rentan Penyebaran Covid-19, Tingkatkan Kewaspadaan

Pola interaksi dan komunikasi yang intens di dalam pesantren menjadi kebiasaan yang tidak menguntungkan.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Perbaikan Jalan Rusak Akibat Truk ODOL Habiskan Rp 43 T per Tahun

Pemerintah harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 43 triliun setiap tahunnya untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat banyaknya truk ODOL.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Antisipasi Klaster Perkantoran, Ribuan ASN di Kota Ternate Ikut Rapid Test

Selain perkantoran, rapid test juga digelar di ke kelurahan hingga sekolah.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Wali Kota Malang Perkuat UMKM Lewat Pasar Digital

Pertumbuhan ekonomi positif disumbang UMKM melalui ecommerce.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Ditjen Hubdat Anggarkan Rp 46 Miliar untuk Program Padat Karya

Ditjen Hubdat Kemhub mengalokasikan anggaran sebesar Rp 46 miliar untuk pelaksanaan program padat karya di 33 provinsi, 250 kabupaten/kota, dan 400-an desa.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Komisi V DPR Berkomitmen untuk Selesaikan Revisi UU tentang Jalan

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae berharap revisi UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan bisa mengatasi permasalahan pembangunan jalan di daerah.

NASIONAL | 22 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS