Gubernur Sumsel Dorong Penerapan Aspal Karet Lateks
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Gubernur Sumsel Dorong Penerapan Aspal Karet Lateks

Selasa, 27 Oktober 2020 | 08:43 WIB
Oleh : Yoke Firmansyah / WBP

Sekayu, Beritasatu.com - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru (HD) mengapresiasi langkah Pemkab Musi Banyuasin (Muba) melakukan inovasi dengan mengoperasikan pabrik aspal karet berbasis lateks pravulkanisasi. Hal itu dinilai mampu mendongrak nilai jual komoditi karet di tingkat petani.

"Kita apresiasi inovasi ini. Dengan pabrik pengolahan aspal campur karet ini akan menyerap produksi karet," kata Herman Deru saat menghadiri peresmian Instalasi Pengolahan Aspal Karet Berbasis Lateks Terpravulkanisasi di Kabupaten Muba, Senin (26/10/2020).

Hadirnya pabrik tersebut diyakini akan memberi keuntungan bagi petani karet di Sumsel yang luasnya mencapai 1,3 juta hektare dengan jumlah produksi tahun ini diprediksi 978.611 ton karet kering. Dimana aspal akan dicampur dengan kandungan karet alam sebesar 7%. Dalam satu ton campuran aspal panas dapat dimanfaatkan 60 kilogram karet.

"Memang hanya 7%, namun kita jangan melihat dari satu segmen saja. Karena ini salah satu alternatif membuka peluang bagi petani. Artinya kita menginginkan, karet untuk bahan baku aspal ini tidak bergantung pada harga internasional," tuturnya.

Pemprov Sumsel dan Pemkab Muba akan membuat hal itu menjadi sebuah e-Katalog. Dengan kata lain, harga karet tersebut tidak akan berubah. "Jadi karet ini kita buat memiliki harga tetap," terangnya.

Di sisi lain, guna mendorong keberlangsungan pabrik pengolahan aspal karet dia meminta, ada sinergi antara pemerintah pusat, pemprov dan pemkab atau pemkot lainnya. "Sinergitas itu harus ada. Aspal digunakan untuk jalan-jalan di Sumsel khususnya, karena ini berorientasi pada perekonomian para petani karet kita," paparnya.

Dia menegaskan akan membuat regulasi agar aspal karet digunakan juga oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi. "Termasuk juga saya akan mengajak bupati dan wali kota lain untuk turut menggunakan," bebernya.

Sementara Bupati Muba, Dodi Reza Alex mengatakan, inovasi pengolahan aspal tersebut sudah dilakukan sejak dua tahun belakangan. "Setelah itu kami bergerak cepat untuk menerapkan inovasi itu. Pengolahan yang selama ini ada di Bogor dan Lampung, kita pindahkan ke Muba, apalagi Muba ini memiliki 300.000 hektare lahan karet," tuturnya.

Menurutnya, ada sejumlah keuntungan aspal karet yakni bermanfaat pada aspek ekonomi masyarakat karena bahan baku diambil dari petani langsung. Tidak hanya itu, harga karet juga akan semakin baik.

"Dari sisi teknis, walaupun harganya mahal tapi umur jalannya dua kali lipat lebih awet. Kedap air. Tingkat kelenturannya bagus untuk daerah rawa seperti di Sumsel. Dari sisi bisnis pun demikian. Para pengembang mendapatkan harga kepastian dan bahan baku melimpah," pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ada yang Belum Terima Kuota Tahap Satu, Kemdikbud: Data Kurang Akurat

Dengan begitu, jatah subsidi kuota pun dikembalikan ke satuan pendidikan.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Sekolah di 19 Provinsi Belum Dapat Subsidi Kuota Bulan Lalu

Padahal, guru dan orang tua siswa sangat mengharapkan bantuan ini untuk mengurangi beban belajar selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) berlangsung.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Pengamat: Pembangunan “Jurassic Park” di TN Komodo Harus Dihentikan

Kerusakan yang terjadi dan mengganggu habitat komodo bisa menjadi isu internasional yang berpotensi mencoreng nama Indonesia.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

KLHK: Pembangunan Taman Nasional Komodo Tak Mengganggu Habitat Komodo

Selain itu pembangunan dilakukan di lokasi lama yang pernah terbangun dan bukan di lokasi baru.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Generasi Muda Harus Ikut Cegah Paham Radikal

Fungsi literasi digital menjadi penting, karena generasi milenial hampir semuanya menggunakan media sosial.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kempupera Gandeng PWI Gelar Konsolidasi Regional

Komunikasi menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan infrastruktur.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

KPK Tunjuk Yuyuk Andriati sebagai Plh Kabiro Humas

Yuyuk untuk sementara menjabat Kabiro Humas hingga terpilih pejabat definitif.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kuasa Hukum Heru Hidayat Nilai Putusan Hakim Tidak Berdasarkan Fakta Persidangan

Penasihat hukum menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak sepenuhnya memahami mengenai mekanisme pasar modal.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Periksa Ahli, Polisi Lengkapi Berkas Gus Nur

Gus Nur disangka telah melanggar Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Dihukum Seumur Hidup dan Bayar Rp 10,7 Triliun

Majelis Hakim menyatakan Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama sejumlah pihak lain melakukan tindak pidana korupsi.

NASIONAL | 26 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS