Pemerintah Bisa Cabut Izin Ormas yang Dianggap Membahayakan
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Pemerintah Bisa Cabut Izin Ormas yang Dianggap Membahayakan

Sabtu, 2 Maret 2013 | 22:28 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WBP

Jakarta - Aparat pemerintah dan hukum tampaknya akan lebih berwibawa di hadapan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang biasa menggunakan kekerasan, karena akan memiliki kewenangan tegas mencabut izin ormas tersebut.

Hal itu akan secara tegas diatur dalam RUU Ormas yang sedang dalam proses finalisasi.

Ketua Pansus DPR untuk RUU Ormas, Abdul Malik Haramain, menyatakan pihaknya akan segera menyelesaikan draf aturan itu agar bisa disahkan pada Maret mendatang.

Haramain menjelaskan pihaknya sedang melaksanakan pembicaraan tahap akhir terkait mekanisme sanksi pada ormas yang melanggar aturan.

Di UU itu akan diatur bahwa proses pembekuan ijin ormas, sebagai salah satu mekanisme sanksi hukum itu akan melalui proses adanya surat peringatan (SP) yang jumlahnya bisa sampai tiga kali.

"Jika Ormas tetap dianggap membahayakan, Pemerintah langsung bisa memberikan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan setelah melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum," tutur Haramain di Jakarta, Sabtu (2/3).

Satu poin lagi, RUU itu juga akan memastikan bahwa tindak pidana oknum ormas takkan didiamkan begitu saja walau ijin ormasnya dihentikan.

"Pembekuan atau pencabutan Ormas tidak menghalangi proses pidana bagi si pelanggar, tetap diproses sesuai KUHP," tegas Haramain.

Dalam proses pembicaraan terkait sanksi itu, dia menjelaskan sempat ada perdebatan panjang yang dipicu fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang minta agar sanksi penghentian sementara kegiatan ormas harus melalui putusan sela pengadilan.

Hal demikian berimplikasi pada berkurangnya wewenang aparat Pemerintahan untuk menghentikan ormas yang dianggap membahayakan masyarakat lain.

Keinginan PKS itu dinilai fraksi lain agak sulit untuk dipenuhi. Karena kalau penghentian harus melalui putusan sela, maka harus terlebih dahulu ada gugatan hingga tuntutan pembubaran atau pencabutan status ijin Ormas.

"Padahal, sanksi Penghentian sementara kegiatan sifatnya administrasi dan seharusnya bisa dicabut kapanpun oleh Pemerintah," kata Politisi PKB itu.

Akhirnya mayoritas fraksi menolak usulan itu dan tetap lanjut dengan penguatan kewenangan Pemerintah dan Aparatnya untuk memiliki wewenang pembekuan ormas, khususnya terhadap yang biasa menggunakan kekerasan.


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Fokus soal Caleg, Demokrat Belum Pikirkan KLB

Jika sudah ada sikap resmi dari KPU, baru PD mengambil langkah lanjutan.

NASIONAL | 2 Maret 2013

Demokrat Galau, Pilih Plt atau KLB

Penunjukkan Plt lebih sederhana, mudah dan risikonya ringan. Sebaliknya, jika menggelar KLB maka butuh tenaga, pikiran dana konsentrasi yang tinggi.

NASIONAL | 2 Maret 2013

Demokrat Minta Dispensasi KPU Terkait Daftar Caleg

Situasi khusus yang dimaksud adalah dalam hal seorang Ketum berhalangan, apa yang harus dilakukan terkait daftar caleg.

NASIONAL | 2 Maret 2013

Daftar Nama Kandidat Ketum Demokrat

Sekarang tergantung perspektif pemilik suara.

NASIONAL | 2 Maret 2013

Amir Syamsuddin: Pertemuan 33 DPD untuk Konsolidasi Demokrat

Pertemuan tersebut adalah untuk mencari langkah strategis yang relevan dalam upaya penyelamatan partai.

NASIONAL | 2 Maret 2013

Menhan Diminta Klarifikasi Soal Proyek KFX yang Berhenti

Menhan dan jajarannya harus menjaga agar publik puas terkait munculnya masalah itu.

NASIONAL | 2 Maret 2013

Majelis Tinggi Berhak Urusi soal DCS Pemilu 2014

Sebab UU mensyaratkan tanda tangan ketua umum dan sekjen untuk pendaftaran caleg yang diajukan di pemilu.

NASIONAL | 2 Maret 2013

Apapun Hasil Pleno KPUD Jabar, PDIP Tetap Gugat ke MK

Apapun hasil pleno 3 Februari 2013 itu, pihaknya akan melakukan gugatan sehubungan banyaknya pelanggaran yang ditemukan selama Pilkada.

NASIONAL | 2 Maret 2013

Pramono Edhie Dinilai Baru Jadi Ketum PD di 2015

SBY cukup menyodorkan nama lain yang bukan dari anggota keluarganya, asal bisa dipastikan orang itu adalah 'yang setia' pada dia.

NASIONAL | 2 Maret 2013

DPR Harus Dukung Restrukturisasi MA yang Efisien

Seharusnya cukup lima kamar di MA, yakni Pidana, Perdata, Agama, Tata Usaha Negara, dan Militer.

NASIONAL | 2 Maret 2013


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS