Sengketa Pilpres di MK, Bawaslu Siap Berikan Data, Bukan Opini
INDEX

BISNIS-27 496.112 (7.49)   |   COMPOSITE 5571.66 (81.11)   |   DBX 1025.31 (6.73)   |   I-GRADE 161.222 (3.23)   |   IDX30 481.63 (9.32)   |   IDX80 126.239 (2.53)   |   IDXBUMN20 347.718 (10.77)   |   IDXG30 131.769 (1.75)   |   IDXHIDIV20 428.361 (9.36)   |   IDXQ30 139.975 (2.43)   |   IDXSMC-COM 236.298 (3.68)   |   IDXSMC-LIQ 285.496 (7.48)   |   IDXV30 117.12 (3.63)   |   INFOBANK15 959.319 (10)   |   Investor33 418.313 (5.87)   |   ISSI 162.317 (3.18)   |   JII 593.683 (14.31)   |   JII70 203.182 (4.77)   |   KOMPAS100 1131.88 (19.93)   |   LQ45 884.897 (16.77)   |   MBX 1547.61 (24.33)   |   MNC36 311.774 (4.65)   |   PEFINDO25 293.783 (7.19)   |   SMInfra18 273.756 (10.1)   |   SRI-KEHATI 356.906 (5.42)   |  

Sengketa Pilpres di MK, Bawaslu Siap Berikan Data, Bukan Opini

Rabu, 29 Mei 2019 | 15:05 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menegaskan pihaknya siap memberikan keterangan berdasarkan data dan fakta di persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Bawaslu, tidak akan memberikan keterangan hanya berdasarkan opini atau asumsi.

"Kami mempersiapkan diri memberikan keterangan di MK baik untuk pilpres, termasuk juga pileg maupun DPD. Kita berikan keterangan berdasarkan data, bukan opini," ujar Abhan di Jakarta, Rabu (28/5/2019).

Abhan mengatakan pihaknya akan memberikan keterangan sesuai fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam proses tahapan Pemilu serentak 2019. Keterangan tersebut terkait data-data pengawasan, data penanganan pelanggaran dan sengketa serta upaya pencegahan Bawaslu agar pemilu berlangsung sesuai aturan berlaku. "Kemudian juga melihat dari dalil pemohon (gugatan Prabowo-Sandi), apa yang menjadi kewenangan kami, kami siapkan," tandas Abhan.

Posisi Bawaslu, kata Abhan, merupakan pihak yang memberikan keterangan sesuai undangan dari majelis hakim MK. Rencananya, Bawaslu akan memberikan keterangan tertulis sebelum digelar sidang pendahuluan pada 14 Juni 2019 mendatang. "Persoalan nanti menyampaikan secara verbal di sidang, tunggu panggilan dari MK. Pada prinsipnya, kami siap menyampaikan keterangan secara tertulis maupun secara verbal di sidang MK," ungkap Abhan.

Abhan mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali mengungkit sejumlah kasus dugaan pelanggaran pemilu yang sudah ditangani Bawaslu dalam gugatan ke MK. Bawaslu, kata Abhan menghormati hal tersebut dan menyerahkan penanganan dan penilaiannya kepada MK. "Kita harus menghargai (gugatan Prabowo-Sandi), nanti MK memeriksanya seperti apa, bukti-buktinya apa, kita lihat dari pemohon," kata Abhan.

Abhan menegaskan bahwa Bawaslu menangani dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan fungsi dan kewenangannya. Dalam hal ini, jelas ada perbedaan antara Bawaslu dan MK terkait obyek dan mekanisme sengketa pemilu. "Tentukan beda penanganan di Bawaslu dan MK. Di kami kan, persoalan pelanggaran administratif pemilu. Memang di dalam penanganan administratif pemilu, ada pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis dan masif)," tutur Abhan.

Menurut Abhan, pihaknya tidak bisa menindaklanjuti laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) soal dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM karena bukti-buktinya kurang untuk memastikan dugaan pelanggarannya bersifat TSM. Bawaslu, kata dia, sudah mendefinisikan pelanggaran TSM dalam peraturan Bawaslu yang bisa saja berbeda dengan padangan MK soal pelanggaran TSM ini. "Kami punya pandangan begitu. Terstruktur itu dilakukan oleh aparatur, penyelenggara bisa, pemerintah juga. Sistematisnya itu adalah secara terencana yang matang dan masif itu kami menentukan persebarannya (pelanggaran) itu minimal di 50 (persen) provinsi yang ada," pungkas Abhan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Permohonan Sengketa PHPU Prabowo-Sandi Dinilai Belum Penuhi Peraturan MK

Dalam konteks Pilpres 2019, petitum kubu Prabowo-Sandi seharusnya meminta MK membatalkan keputusan KPU karena terjadinya kesalahan penghitungan.

POLITIK | 29 Mei 2019

KPU Sudah Siapkan Anggaran Pemungutan Suara Ulang

KPU siap menjalankan putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

POLITIK | 29 Mei 2019

Nurdin Halid Puji Kepemimpinan Airlangga di Golkar

“Keterwakilan suara mayoritas nomor urut dua setelah PDIP akan membawa dampak positif dalam mengawal pembangunan di masa mendatang,” tegas Nurdin Halid.

POLITIK | 29 Mei 2019

ICW Pertanyakan Cuti Bambang Widjojanto untuk Bela Prabowo-Sandi

ICW mempertanyakan keputusan Bambang Widjojanto yang cuti dari tugasnya sebagai anggota TGUPP DKI Jakarta untuk bela Prabowo-Sandi. Padahal ia digaji APBD.

POLITIK | 29 Mei 2019

Suhendra: Target Lawan Lumpuhkan Fungsi Intelijen Negara

Polri didesak tangkap dalang kerusuhan 21-22 Mei 2019.

NASIONAL | 29 Mei 2019

BW Sebut Pemilu 2019 Terburuk, Bawaslu: Pemilu 2019 Sangat Transparan

Menurut Abhan, semua proses dan tahapan pemilu serentak 2019 dilakukan secara terbuka dan transparan.

POLITIK | 29 Mei 2019

Pemilu 1955 Berbeda, karena yang Kalah Mau Terima

"Kalau sekarang sudah dinyatakan berkali-kali kalah masih ngotot."

POLITIK | 29 Mei 2019

Dana Kampanye, Kubu Jokowi dan Prabowo Belum Tertib

Di kubu Prabowo, tidak ada penyumbang badan usaha nonpemerintah.

POLITIK | 29 Mei 2019

9 Parpol Tidak Laporkan Lengkap Donatur Kampanye

Secara umum, seluruh parpol mematuhi undang-undang tentang dana kampanye.

POLITIK | 29 Mei 2019

DPR Tolak Empat Calon Hakim Agung

DPR menolak empat calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial.

POLITIK | 28 Mei 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS