Zaken Kabinet Bukan soal Parpol dan Nonparpol
INDEX

BISNIS-27 450.657 (-2.63)   |   COMPOSITE 5126.33 (-26.49)   |   DBX 964.304 (-0.19)   |   I-GRADE 140.573 (-0.75)   |   IDX30 429.149 (-2.2)   |   IDX80 113.629 (-0.31)   |   IDXBUMN20 294.159 (-2.49)   |   IDXG30 119.586 (-0.66)   |   IDXHIDIV20 382.889 (-3.09)   |   IDXQ30 125.935 (-1.22)   |   IDXSMC-COM 219.954 (-0.25)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-1.1)   |   IDXV30 106.718 (-0.07)   |   INFOBANK15 842.264 (-5.44)   |   Investor33 375.573 (-1.87)   |   ISSI 150.643 (-0.08)   |   JII 545.954 (1.33)   |   JII70 186.804 (0.25)   |   KOMPAS100 1025.81 (-5.25)   |   LQ45 790.454 (-4.02)   |   MBX 1419.3 (-8.37)   |   MNC36 282.56 (-2.55)   |   PEFINDO25 281.129 (-1)   |   SMInfra18 242.071 (-0.08)   |   SRI-KEHATI 317.648 (-1.45)   |  

Zaken Kabinet Bukan soal Parpol dan Nonparpol

Selasa, 20 Agustus 2019 | 09:45 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk membentuk zaken kabinet. Menteri-menteri yang ditunjuk mengisi kabinet harus benar-benar orang profesional. Zaken kabinet dinilai penting agar Jokowi mampu merealisasikan janji kampanye sekaligus menjawab tantangan Indonesia ke depan. Jokowi sebelumnya menyebut kabinet yang akan membantunya di periode kedua nanti memiliki komposisi 55 persen dari profesional dan 45 persen dari parpol.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mengatakan, zaken kabinet bukan soal dari parpol dan non-parpol. Lebih dari itu, zaken kabinet ditentukan dari kapasitas, kompetensi dan profesionalitas orang-orang yang mengisi kabinet.

Untuk itu, Bayu mengaku belum dapat menilai apakah komposisi 55 persen profesional dan 45 persen partai yang disebutkan Jokowi tersebut mampu menciptakan zaken kabinet. "Tidak bisa kita menilainya sebelum tahu figur-figur yang mengisi mengingat zaken kabinet bukan soal dari parpol atau non-parpol tapi lebih pada kapasitas, kompetensi dan profesionalitas orang-orang yang akan mengisi kabinet," kata Bayu Dwi Anggono kepada SP, Selasa (20/8/2019).

Menurut Bayu, untuk membentuk zaken kabinet, asal-usul calon menteri dapat berasal dari mana saja, baik itu parpol, ormas maupun profesional atau perorangan. Ditekankan ciri hak preogratif Presiden bukan soal sumber menteri, melainkan kebebasan presiden untuk menolak nama-nama yang diajukan oleh parpol jika figur tersebut kurang kompeten.

Bayu mengatakan, dalam membentuk zaken kabinet, partai politik harus menyeleksi secara ketat figur yang akan diusulkan untuk duduk di kabinet. Parpol seharusnya tidak mengirim figur berdasarkan kedekatan dengan petinggi parpol tanpa melihat kompetensinya. "Kompetensi tetap yang utama agar kabinet jokowi periode kedua ini bisa menjadi zaken kabinet," tegas Bayu Dwi Anggono.

Dalam sejumlah kesempatan, Jokowi berulang kali menyebut pemerintahan yang dibentuknya nanti akan fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM). Di sisi lain persoalan ekonomi juga masih menjadi tantangan Indonesia, terutama adanya perang dagang AS-Tiongkok.

Bayu mengaku belum mengetahui kementerian mana saja yang seharusnya diisi menteri dari unsur profesional untuk menjawab tantangan tersebut. Hal ini lantaran, hingga kini, konsep postur kabinet secara keseluruhan belum disampaikan ke publik, sehingga belum diketahui kementerian mana yang tetap ada dan mana yang digabung atau ditiadakan. Namun, Bayu menekankan seluruh kementerian seharusnya diisi oleh orang profesional baik dari unsur parpol maupun non-parpol. "Secara umum semua kementerian harus diisi orang profesional baik dari parpol maupun non-parpol," tegas Bayu Dwi Anggono.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Presiden Dinilai Langgar UU Jika Umumkan Kabinet Sebelum Dilantik

"Pengumuman kabinet sebelum 20 Oktober 2019 jelas tidak bisa dilakukan mengingat sebelum tanggal itu Joko Widodo belum sah sebagai presiden periode 2019-2024."

POLITIK | 20 Agustus 2019

3.000 Peserta Hadiri Muktamar PKB di Bali

Muktamar dijadwalkan akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

POLITIK | 20 Agustus 2019

Fadli Zon Sebut Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Ada Masalah

Tidak ada masalah dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke daerah lain.

POLITIK | 19 Agustus 2019

Pilih Jaksa Agung dari Nonparpol, Gerindra Apresiasi Jokowi

rencana Presiden Jokowi memilih Jaksa Agung dari non partai politik sudah tepat

POLITIK | 19 Agustus 2019

Jokowi Keberatan Gagasan Memilih Presiden Melalui MPR

Presiden Joko Widodo masih mempertanyakan alasan dikembalikannya sistem pilpres ke sistem yang lama.

POLITIK | 19 Agustus 2019

Jokowi Bertemu Darmin Nasution dan Siti Nurbaya di Istana

Belum diketahui pertemuan kepala negara dengan Darmin dan Siti Nurbaya membahas soal apa. Sebab agenda tersebut bersifat internal.

POLITIK | 19 Agustus 2019

Jokowi Panggil Menristek Dikti ke Istana

Menristek Dikti M. Nasir mengatakan pihaknya mengajukan dana khusus kepada Presiden Jokowi hingga mencapai Rp 6 triliun untuk riset dan inovasi.

POLITIK | 19 Agustus 2019

Presiden: Emosi Boleh, Memaafkan Lebih Baik

Presiden menyatakan bahwa sebagai saudara sebangsa dan se-Tanah Air, yang paling baik adalah saling memaafkan.

POLITIK | 19 Agustus 2019

Megawati Ungkap Alasan Pilih Risma Jadi Ketua DPP PDIP

Megawati Soekarnoputri melihat Tri Rismaharini sebagai sosok yang berprestasi.

POLITIK | 19 Agustus 2019

KPU Sumut Hitung Ulang Suara Hasil Pileg di Kabupaten Humbahas

Penghitungan ulang hasil pemilu ini sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

POLITIK | 19 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS