Bawaslu Minta Anggaran Pilkada Serentak 2020 Segera Dituntaskan
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Bawaslu Minta Anggaran Pilkada Serentak 2020 Segera Dituntaskan

Selasa, 8 Oktober 2019 | 15:12 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Bawaslu Abhan berharap daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bisa segera selesai. Pasalnya, KPU telah menetapkan jadwal tahapan Pilkada serentak 2020.

"Ini penting sehingga tidak mengganggu tahapan pemilihan yang akan kita gelar bersama KPU," kata Abhan di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Menurut Abhan, penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 tidak hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tetapi pemerintah daerah (pemda). Karena itu, perlu kerja sama antara pemda dan penyelenggaran pemilu. "Penyelenggaraan pilkada menjadi tanggung jawab bersama, dan stakeholder lainnya," terang Abhan.

Abhan menyebutkan, dari 270 daerah, baru 163 yang telah menandatangani NPHD. Sementara 103 daerah lainnya masih dalam proses. Perinciannya dari sembilan provinsi, tujuh provinsi dalam proses, dua provinsi sudah melaksanakan penandatanganan NPHD. Lalu dari 37 kota, 13 kota masih proses dan 24 kota sudah menandatangani NPHD. Sementara dari 224 kabupaten, terdapat 137 kabupaten telah menandatangani NPHD dan 87 lainnya sedang proses.

Lebih lanjut, Abhan membeberkan beberapa kendala dalam penentuan NPHD. Pertama, APBD tidak cukup. "Kami kira ini yang perlu dilihat detail apakah betul kemampuan daerah belum bisa mencukupi untuk pembiayaan NPHD baik ke KPU maupun Bawaslu," ungkapAbhan.

Kedua, penurunan standar biaya. Menurut Abhan, beberapa pemda menginginkan penurunan standar biaya. Padahal besaran dana tersebut merupakan hasil diskusi dengan Kementrian Keuangan. "Jadi, penentuan dana NPHD bukan kami sepihak, tetapi sudah dalam proses panjang," jelas Abhan.

Ketiga, penetapan anggaran di beberapa pemda tanpa pembahasan dengan Bawaslu. Keempat, penurunan volume kegiatan. Sebagian pemda menginginkan adanya penuruan volume kegiatan. Bawaslu masih menilai kegiatan apa saja yang volumenya bisa diturunkan. Kelima, penurunan besaran honorarium. Keenam, belum adanya kesepakatan dalam penentuan anggaran pilkada.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Gerindra Bantah Isu Prabowo Ditawari Kursi Menhan

Kalau kemudian konsep itu diterima pemerintah, tentu akan membutuhkan orang dari Gerindra untuk merealisasikannya.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Pakar: Buzzer Bukan Barang Haram

Buzzer merupakan keniscayaan di era digital yang telah berkembang pesat.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Yunarto Wijaya: Buzzer Tidak Terelakkan di Era Keterbukaan

"Di era keterbukaan seperti sekarang ini, setiap orang bisa jadi jurnalis, bisa punya media sendiri, maka buzzer juga tak terelakan keberadaannya," ujar Yunarto

POLITIK | 8 Oktober 2019

Kepala Staf Kepresidenan Minta Buzzer Berhenti Menyakiti

Pilihan terhadap diksi-diksi yang negatif dan menyerang pihak tertentu sebaiknya tidak digunakan.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Pembentukan Susunan AKD MPR Diputuskan Besok

Bamsoet meyakini tidak akan ada dinamika dan gejolak berarti dalam mengambil berbagai keputusan mengenai pembagian tugas wakil ketua MPR maupun AKD MPR.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Dikomandoi Puan, Pimpinan DPR Sidak Lingkungan DPR

Puan bersama Sufmi Dasco Ahmad, Aziz Syamsuddin, dan Rachmat Gobel melakukan sidak.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Pimpinan Alkel DPD Minimal Dapat Dukungan 7 Suara

DPD memilih alat kelengkapannya hari ini. Pimpinan alat kelengkapan harus mendapat dukungan minimal tujuh suara dari provinsi berbeda.

POLITIK | 8 Oktober 2019

14 Oktober 2019, Semua Kepala Daerah Diharapkan Sudah Teken NPHD

Hingga saat ini baru 163 daerah yang telah menandatangani NPHD, masih ada 107 pemda yang belum melakukan penandatangan.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Presiden Jokowi Bertolak ke Singapura Siang Ini

Presiden Jokowi ke Singapura dalam rangka menghadiri pertemuan tahunan Leaders Retreat.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Ketua DPP Golkar Ricky Rachmadi Dukung Airlangga Ketum Lagi

Kepemimpinan Airlangga yang tenang dan tidak meledak-ledak membuat para kader merasa nyaman.

POLITIK | 8 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS