Isu Komunis Terbukti Gagal Tumbangkan PDIP, Ini Kata Pengamat
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Isu Komunis Terbukti Gagal Tumbangkan PDIP, Ini Kata Pengamat

Minggu, 28 Juni 2020 | 05:00 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Indonesian Politic Institute (IPI) Karyono Wibowo memuji cara PDI Perjuangan (PDIP) merespons dan menyikapi aksi pembakaran bendera dengan menempuh jalur hukum. Dia menyarankan lawan politik partai mencari strategi baru.

"Menempuh jalur hukum merupakan pilihan terbaik bagi PDIP dalam menyikapi aksi pembakaran bendera daripada membalas dengan aksi jalanan," kata Karyono ketika dimintai tanggapannya, Sabtu (27/6/2020).

Dia menanggapi surat perintah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri serta pernyataan Sekjen Hasto Kristiyanto yang meminta kader untuk selalu siaga, namun menyerahkan proses hukum pembakaran bendera PDIP itu ke aparat.

Menurut Karyono, sebagai partai yang sudah malang melintang dalam pergulatan politik nasional, PDIP berpengalaman dalam menghadapi tantangan. PDIP teruji mampu melewati hamnatan yang lebih berat saat menghadapi tekanan rezim Orde Baru. Berangkat dari pengalaman itu, semakin mendewasakan PDIP dalam menghadapi setiap gejolak.

"Sikap untuk menempuh jalur hukum dalam merespons aksi penolakan yang disertai pembakaran bendera itu, menunjukkan PDIP sudah mencium adanya provokasi yang ingin membenturkan PDIP dengan umat Islam dengan memanfaatkan isu penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang di-framing secara sistematis," bebernya.

Baginya, mengambil langkah hukum merupakan pilihan yang bijak untuk menghindari bentrokan yang kontraproduktif. Apalagi, di tengah situasi pandemi Covid-19 ini sangat sensitif untuk memicu kondisi chaos.

Lebih jauh, Karyono menilai aksi demo yang disertai pembakaran bendera PKI dan PDIP tentu menyisakan pertanyaan. Pada awalnya demo ini tuntutannya menolak RUU HIP. Sehingga tak ada korelasi antara penolakan RUU dengan pembakaran bendera. Baginya, terlepas dari alasan ilmiah penolakan RUU, di sisi lain penolakan RUU HIP tercium aroma politik. Tujuannya mudah ditebak, yakni menjatuhkan PDIP melalui framing isu komunisme. "Aksi pembakaran bendera PKI dan PDIP di tengah aksi demonstrasi di depan gedung DPR adalah bagian dari propaganda politik untuk memberikan stigma komunis ke PDIP," ujarnya.

Namun kejadian kali ini justru membuktikan bahwa semakin diserang dengan propaganda klasik terkait isu komunis dan sekular, justru semakin membesarkan PDIP. Terbukti selama pemilu pascareformasi, partai ini 3 kali menang pemilu legislatif (Pemilu 1999, 2014, 2019) dan 3 kali menduduki jabatan presiden (Megawati 2001 - 2004, Joko Widodo 2 periode), dan 1 kali menduduki wakil presiden (era pemerintahan Abdurrahman Wahid - Megawati). "Berdasarkan fakta itu, semestinya mereka bisa belajar dari realitas agar tidak seperti keledai yang tidak bisa belajar dari kegagalan," pungkas Karyono.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ketua Bawaslu Sebut Empat Syarat Kesuksesan Pilkada 2020

Ada empat syarat utama yang harus dicapai agar pelaksanaan Pilkada 2020 bisa sukses.

POLITIK | 27 Juni 2020

Rapsel Ali Usulkan Pembentukan Tim Penilai Kinerja BUMN

Tim penilai bekerja untuk mengoreksi dan mengevaluasi kinerja, produktivitas, hingga kegagalan dalam pengelolaan BUMN.

POLITIK | 27 Juni 2020

Kempan RB Dukung Penguatan Lembaga-lembaga Strategis

"Kempan RB akan terus membantu penguatan dan pengembangan lembaga-lembaga strategis untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara," kata Menteri Tjahjo K.

POLITIK | 27 Juni 2020

Perludem Gugat soal Ambang Batas karena Dinilai Tak Proporsional

Perludem melakukan gugatan uji materi ("judicial review") terhadap ketentuan ambang batas masuk parlemen atau yang biasa disebut "parliamentary threshold".

POLITIK | 26 Juni 2020

Politisi Demokrat Sebut Perumusan RUU HIP Sangat Cepat

Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut perumusan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sangat cepat

POLITIK | 26 Juni 2020

DPR Dukung Pengembangan Produksi di Kalteng

Ketua Komisi V DPR, Lazarus menyatakan, pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah yang ingin memaksimalkan produk pangan nasional di Kalteng

POLITIK | 26 Juni 2020

Mahfud MD: Dana Pilkada Sudah Cair, Namun Belum Transfer ke Daerah

Menurut Mahfud MD, dana pilkada sesungguhnya sudah cair tetapi belum ditransfer ke daerah. Alasannya, pencairan menunggu rincian kebutuhan dari KPU daerah.

POLITIK | 26 Juni 2020

AHY: Partai Demokrat Tidak Mau Mainkan Politik Identitas

AHY menyatakan sikap Partai Demokrat berada di tengah-tengah, tidak ekstrem kiri dan kanan.

POLITIK | 26 Juni 2020

Tolak RUU HIP, AHY Ingatkan Pentingnya Penanganan Covid-19

AHY menegaskan partainya menolak RUU HIP untuk dibahas menjadi UU. AHY mengingatkan pentingnya penanganan Covid-19 daripada pembahasan RUU HIP.

POLITIK | 26 Juni 2020

Presiden Jokowi Ikuti Pembukaan KTT ke-36 ASEAN

Dengan tema "ASEAN yang Kohesif dan Responsif" Presiden Jokowi dan para pemimpin di kawasan ASEAN akan membahas sejumlah inisiatif dan kerja sama.

POLITIK | 26 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS