Gerindra Kembali Dalami Kasus Arief Poyuono Terkait PKI
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Gerindra Kembali Dalami Kasus Arief Poyuono Terkait PKI

Senin, 29 Juni 2020 | 10:57 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Kehormatan (MK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra masih terus menggarap perkara salah satu kadernya, Arief Poyuono terkait isu Partai Komunis Indonesia (PKI).

Juru Bicara Partai Gerindra, Habiburokhman, menjelaskan, MK DPP Partai Gerindra setidaknya akan menggelar tiga sampai empat kali sidang untuk memutuskan nasib Arief Poyuono di Gerindra. "Karena banyaknya pelapor dan saksi, diperkirakan pemeriksaan selesai setelah tiga atau empat kali sidang yang digelar tiap pekan," kata Habiburokhman, di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Dia mengatakan, sampai saat ini ada cukup banyak pertanyaan terkait status Arief Poyuono di Gerindra. Karena kondisi itu, internal Gerindra berharap Arief tidak mengatasnamakan Gerindra dalam setiap aktivitasnya. "Terkait banyaknya pertanyaan dari masyarakat soal status Arief Poyuono, kami tegaskan bahwa Arief Poyuono tidak mengatasnamakan Partai Gerindra dalam setiap statement, aktivitas, maupun sikap beliau terkait politik," ujarnya.

Kondisi itu perlu dilakukan, mengingat Arief sendiri dalam sejumlah kesempatan telah menegaskan bahwa dirinya tidak mengatasnamakan Gerindra. Termasuk dalam pernyataannya yang menyebutkan kebangkitan PKI adalah isu bohong yang dimainkan para kadrun.

"Beliau sendiri juga telah berkali-kali menegaskan bahwa memang tidak mengatasnamakan Gerindra dalam pernyataan politiknya. Beliau mengaku sebagai Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu," ucapnya.

Partai Gerindra berharap agar media maupun masyarakat tidak mengutip, merujuk, atau mengaitkan aktivitas atau pernyataan Arief Poyuono dengan entitas Partai Gerindra



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Rizal Maulana: Seknas Dakwah Jokowi Siap Lawan Kelompok Intoleran dan Anti Pancasila

Seknas Jokowi siap membendung aksi kelompok intoleran yang dipertontonkan saat demo anti RUU HIP, Rabu (24/6/2020).

POLITIK | 29 Juni 2020

Di Tengah Provokasi, PDIP Tetap Jaga Persaudaraan

Bendera partai akan terus berdiri. Semua kader dan pemuda juga diminta untuk menjaga kemakmuran di seluruh lini ke depan.

POLITIK | 29 Juni 2020

Revisi UU Pemilu Harus Perkuat Afirmasi Perempuan di Parlemen

Saat ini, jumlah anggota DPR dari unsur perempuan baru mencapai 20 persen.

POLITIK | 28 Juni 2020

La Nyalla Tegaskan Lima Sila dalam Pancasila Sudah Final

La Nyalla menegaskan, lima sila dalam Pancasila sudah final dan tidak bisa diperas lagi dalam pemaknaan Trisila atau Ekasila.

POLITIK | 28 Juni 2020

Perludem Usulkan Normalisasi Jadwal Pilkada

Penyelenggara pemilu akan sangat beratjika pileg, pilpres, dan pilkada digelar dalam waktu bersamaan.

POLITIK | 28 Juni 2020

Jengkel dengan Kinerja Menteri, Jokowi: Bisa Saja Reshuffle

Presiden Joko Widodo menyatakan akan mempertaruhkan reputasi politiknya demi membantu dan melindungi rakyat yang menderita akibat Covid-19.

POLITIK | 28 Juni 2020

Kerja Menteri Lamban Atasi Covid-19, Jokowi Marah di Rapat Kabinet

Presiden Jokowi terlihat marah saat memimpin rapat kabinet paripurna yang digelar internal pada 18 Juni 2020.

POLITIK | 28 Juni 2020

Instansi Pemerintah Diimbau Lakukan Pelayanan Publik Daring

Seluruh instansi pemerintah untuk secepatnya mengadaptasi konsep dan gagasan Presiden Joko Widodo.

POLITIK | 28 Juni 2020

Doli Kurnia: DPR Siapkan 2 Opsi Sistem Pemilu

Revisi UU Pemilu ditargetkan selesai paling lambat pada 2021.

POLITIK | 28 Juni 2020

Partai Demokrat Tolak RUU HIP Diubah Jadi RUU PIP

Partai Demokrat tetap meminta RUU HIP dicabut dari Program Legislasi Nasional (prolegnas).

POLITIK | 28 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS