Mendagri: Netralitas ASN Kunci Keberhasilan Pilkada 2020
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Mendagri: Netralitas ASN Kunci Keberhasilan Pilkada 2020

Jumat, 11 September 2020 | 04:52 WIB
Oleh : Robertus Wardy / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengemukakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Pemerintah daerah (Pemda) berperan penting dalam hal tersebut karena memiliki kewenangan, mulai penyusunan program hingga pengalokasian anggaran.

“Perlu diwaspadai berkaitan dengan mutasi kepegawaian dan jabatan, serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi publik,” kata Tito di Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Ia menjelaskan sesuai aturan perundang-undangan, dalam jangka waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon (paslon), kepala daerah tidak diperkenankan melakukan mutasi pejabat, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Adapun penetapan Paslon dijadwalkan pada 23 September 2020 mendatang. Artinya dihitung mundur ke belakang dari tanggal tersebut bagi daerah yang melaksanakan pilkada tidak boleh terjadi perombakan pejabat.

“Hingga saat ini, sudah 720 usulan mutasi yang ditolak Kemdagri berdasarkan undang-undang tersebut. Kecuali pejabat yang wafat atau pejabat yang mendapatkan masalah hukum misalnya sebagai tersangka yang ditahan. Kemudian juga mengisi jabatan-jabatan yang memang betul-betul kosong sehingga harus diisi untuk efektivitas,” jelas Tito.

Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan, dalam perhelatan kontestasi politik, ASN sering tergerus dalam pusaran kekuasaan. ASN kerap berada pada posisi dilematis dalam setiap penyelenggaraan Pemilu.

Dia menyebut, tidak sedikit ASN yang bermain politik praktis dengan menginisiasi dan menggalang dukungan politik. Dengan harapan kelak mendapatkan promosi jabatan atau keuntungan tertentu lainnya. "Kita berharap dalam Pilkada 2020 hal itu tidak akan terjadi," tegas Abahan



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

DKPP Minta Bawaslu Proaktif Tangani Laporan Bapaslon

Menurut Ketua DKPP Muhammad, salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada adalah pendaftaran Bapaslon Kepala Daerah.

POLITIK | 10 September 2020

Kemajuan Demokrasi Politik dan Ekonomi Belum Seimbang

Pembangunan demokrasi politik harus sejajar dengan pembangunan demokrasi ekonomi.

POLITIK | 10 September 2020

KPU: 60 Bakal Calon Kepala Daerah Positif Covid-19

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan sudah ada 60 bakal calon (balon) Pilkada Serentak 2020 terinfeksi Covid-19.

POLITIK | 10 September 2020

Ketua KPU: Pilkada 2020 Utamakan Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan merupakan hal yang utama dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah makin ganasnya pandemi Covid-19.

POLITIK | 10 September 2020

Politisi Gerindra: PSBB DKI Kali Ini Harus Lebih Baik dari Sebelumnya

Program bantuan sosial harus dipastikan mencukupi jumlahnya dan terdistribusi dengan baik.

POLITIK | 10 September 2020

Mendagri Hadiahi Pasangan yang Patuhi Protokol Kesehatan

Mendagri Tito Karnavian memberi hadiah kapada pasangan calon yang mematuhi protokol kesehatan selama pendaftaran ke KPU pekan lalu.

POLITIK | 10 September 2020

Penguatan Ideologi Pancasila Tangkal Radikalisme

Penguatan ideologi Pancasila sangat penting guna mencegah radikalisme bertumbuh makin subur di Indonesia.

POLITIK | 10 September 2020

Bawaslu Diminta Libatkan KPK Awasi Dana Hibah Covid-19

Seiring pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, ditemukan indikasi penyelewengan dana Covid-19 untuk kepentingan kampanye.

POLITIK | 10 September 2020

PSBB Jakarta Diperketat, Istana Tetap Rapat Tatap Muka Terbatas

Bila ratas akan dihadiri hanya tiga atau empat orang menteri saja, maka bisa dilakukan secara tatap muka.

POLITIK | 10 September 2020

Ketua DPR: Terapkan PSBB secara Konsisten

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah didesak untuk meningkatkan koordinasi dan konsisten saat menerapkan kebijakan PSBB.

POLITIK | 10 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS