Survei: Proses Demokratisasi Mengalami Pelemahan

Survei: Proses Demokratisasi Mengalami Pelemahan

Minggu, 25 Oktober 2020 | 20:09 WIB
Oleh : Robertus Wardi / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga survei Indikator merilis hasil survei terbaru yang dilakukan pada 24-30 September 2020. Hasil survei menunjukkan proses demokratisasi mengalami pelemahan. Dukungan terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan memang masih tinggi yaitu mencapai 62%.

“Secara umum saat ini lebih banyak warga yang menilai Indonesia semakin tidak demokratis, dua kali lipat dari yang menilai Indonesia saat ini semakin demokratis,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparan hasil survei di Jakarta, Minggu (25/10/2020).

Burhan menjelaskan survei mengambil sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error/MoE) sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Hasil survei menunjukkan kondisi Indonesia kurang demokratis mencapai 36%. Kemudian ada 37% yang menganggap tetap keadaannya. Sementara hanya 17,7% yang menganggap Indonesia lebih demokratis.

Adapun yang mengatakan demokrasi masih sistem pemerintahan terbaik mencapai 62%. Sementara ada 19,3% mengatakan tidak peduli sistem pemerintahan apa yang dianut, apakah demokrasi ataupun bukan demokrasi. Kemudian ada 11,1% yang mengatakan dalam keadaan tertentu, sistem bukan demokrasi bisa diterima

Hasil lain survei Indikator menunjukkan meningkatnya ancaman terhadap kebebasan sipil. Ada 79,6% masyarakat setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapat. Kemudian ada 73,8% menyatakan makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes. Sementara 57,7% menyatakan aparat makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa.

“Semakin publik menilai bahwa Indonesia makin tidak demokratis, semakin takut warga menyatakan pendapat, semakin sulit warga berdemonstrasi, dan aparat dinilai semakin semena-mena, maka kepuasan atas kinerja demokrasi semakin tertekan,” tutur Burhan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pilkada di Tengah Pandemi Munculkan Kebingungan Publik

Hinca Pandjaitan berpendapat, pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang jadi digelar di tengah pandemi saat ini telah memunculkan kebingungan di masyarakat.

POLITIK | 25 Oktober 2020

Survei Indikator: Tren Dukungan terhadap Demokrasi Menurun

Tren dukungan terhadap demokrasi di Indonesia cenderung mengalami penurunan jika dibanding Februari 2020 lalu.

POLITIK | 25 Oktober 2020

Pakar: Pembangkangan Sipil Langkah Inkonstitusional

Pembangkangan sipil merupakan langkah inkonstitusional dalam sebuah negara demokrasi.

POLITIK | 25 Oktober 2020

Airlangga: Pembentukan UU Cipta Kerja Tanpa Paksaan

Pandemi virus corona telah menyebabkan sekitar 3 juta penganggur baru, menambah jumlah yang semula berada di kisaran 13 juta penduduk.

POLITIK | 25 Oktober 2020

Rampungkan Pembahasan UU Ciptaker, Dewan Pakar Nasdem: Riset dan Inovasi Keniscayaan bagi Indonesia Maju

Indonesia harus memulai dari sekarang berbagai riset dan inovasi teknologi berkaitan dengan bidang-bidang strategis.

POLITIK | 24 Oktober 2020

Jokowi: Pandemi Bukan Alasan Indonesia Tidak Lakukan Reformasi Struktural

Pandemi Covid 19 bukan menjadi alasan Indonesia tidak melakukan reformasi struktural dan birokrasi.

POLITIK | 24 Oktober 2020

HUT Partai Golkar, Jokowi Sampaikan Optimisme Kebangkitan Ekonomi

Berbagai indikator menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian telah kembali menggeliat.

POLITIK | 24 Oktober 2020

Ulang Tahun Golkar, Airlangga Puji Kepemimpinan Jokowi Saat Pandemi

Menurut Airlangga, riset Bank Dunia mengindikasikan Indonesia akan mengalami era kebangkitan paling tinggi pasca-pandemi.

POLITIK | 24 Oktober 2020

Ibas: UMKM Sektor Krusial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Edhie Baskoro Yudhoyono menilai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor krusial dalam pemulihan ekonomi nasional.

POLITIK | 23 Oktober 2020

Ini Penjelasan soal Dihapusnya Pasal tentang Migas dalam UU Cipta Kerja

Dalam rapat panja antara DPR dan pemerintah, sudah sepakat pasal tersebut kembali ke dalam aturan UU Minyak dan Gas Bumi.

POLITIK | 23 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS