Afifah Sindir Pelayanan di Depok Lamban, Idris Sebut Berkas Tak Lengkap
INDEX

BISNIS-27 510.175 (-19.05)   |   COMPOSITE 5783.33 (-170.92)   |   DBX 1064.04 (-1.68)   |   I-GRADE 168.858 (-6.97)   |   IDX30 499.932 (-21.14)   |   IDX80 131.904 (-5.19)   |   IDXBUMN20 373.781 (-18.36)   |   IDXG30 136.463 (-5.44)   |   IDXHIDIV20 450.262 (-18.14)   |   IDXQ30 146.101 (-6.28)   |   IDXSMC-COM 248.411 (-4.72)   |   IDXSMC-LIQ 303.864 (-9.61)   |   IDXV30 127.988 (-5.5)   |   INFOBANK15 983.467 (-36.67)   |   Investor33 429.105 (-16.64)   |   ISSI 169.797 (-4.69)   |   JII 620.069 (-22.27)   |   JII70 213.196 (-7.01)   |   KOMPAS100 1177.3 (-42.41)   |   LQ45 920.112 (-37.05)   |   MBX 1606.46 (-54)   |   MNC36 321.125 (-12.61)   |   PEFINDO25 316.867 (-8.64)   |   SMInfra18 295.49 (-13.73)   |   SRI-KEHATI 366.206 (-13.72)   |  

Afifah Sindir Pelayanan di Depok Lamban, Idris Sebut Berkas Tak Lengkap

Minggu, 22 November 2020 | 19:00 WIB
Oleh : Bhakti Hariani / WBP

Depok, Beritasatu.com - Calon Wakil Wali Kota Depok nomor urut satu Afifah Alia mempertanyakan lambatnya pembuatan izin di Kota Depok. Hal ini diungkapkan dalam Debat Publik Pilwalkot Depok 2020 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dan disiarkan live di stasiun televisi swasta, Minggu (22/11/2020).

Afifah menanyakan mengapa tidak ada penulisan berapa lama pelayanan pembuatan sebuah dokumen. Padahal layanan perizinan, harus memiliki standar tertulis.

Hal ini ditanggapi Calon Wali Kota Depok nomor urut dua Mohammad Idris. Dikatakan Idris, jika berkasnya lengkap makan perizinan akan selesai dalam waktu 14 hari. "Jika tidak selesai dalam 14 hari, pasti ada dokumen yang mungkin tidak dilengkapi," jawab Idris dalam debat.

Dalam debat yang dihadiri panelis Ferry Rizky Kurniansyah, Reni Suwarso, JJ Rizal ini, pembangunan kawasan Margonda juga menjadi sorotan. Depok dinilai hanya menitikberatkan pembangunan di kawasan tersebut dan melupakan kawasan lainnya.

Menjawab pertanyaan panelis, Mohammad Idris mengatakan bahwa saat ini Depok juga telah membangun wilayah Bojongsari dan Cinere. Maraknya pembangunan di dua kawasan yang berlokasi di Depok Barat ini, kata Idris di antaranya ditandai dengan banyaknya investor yang melirik kawasan tersebut. Mereka membangun perumahan baru, pusat perbelanjaan, sekolah, rumah sakit dan sebagainya. "Wah kalau hanya dibilang hanya mengutamakan Margonda maka jelas salah. Coba paslon 01 jalan-jalan ke Bojongsari dan Cinere. Lihat seperti apa pembangunan di sana," tutur Idris.

Hal lain yang juga menjadi sorotan panelis terkait transportasi. Depok dinilai belum memiliki transportasi massal publik yang terintegrasi guna mengurangi kemacetan yang selama terjadi di dua ruas jalan utama yakni Jalan Margonda Raya dan di Jalan Raya Sawangan.

Calon Wali Kota Depok nomor urut satu Pradi Supriatna menyayangkan tidak terealisasikannya pembangunan jalan tembus non-tol mulai Jalan Juanda dilanjutkan ke Beji dan Cinere. Sehingga bisa memecah kemacetan di di Jalan Margonda dan Jalan Raya Sawangan. "Padahal kalau bisa terlaksana ini akan sangat maksimal mengatasi kemacetan," ujar Pradi.

Afifah Alia menambahkan bahwa Depok harus membuat anggaran untuk pengadaan lahan. Jika pengadaan lahan maksimal, maka Depok bisa memiliki banyak ruas jalan baru.

Menyoal transportasi, Idris mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan desain transportasi bermoda rel kepada Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan juga Kementerian Perhubungan. "Ini direspons baik dan Insyaallah bisa terencana jika saya dan Pak Imam terpilih," kata Idris.

Dalam debat tersebut, para paslon juga memaparkan program utama yang menjadi andalan. Pasangan Pradi Supriatna-Afifah Alia menjanjikan berobat gratis hanya dengan KTP Depok bagi warga tak mampu, mengalokasikan dana bantuan bagi keluarga terdampak Covid-19, membangun ruang budaya dan olahraga, membangun sekolah Madrasah Aliyah (MA) di Depok serta memperbanyak madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah.

Sedangkan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono mengusung Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang memiliki tujuh layanan dan manfaat. "Dengan KDS ini ada pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga tidak mampu, bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi, jaminan ketersediaan pangan bagi rumah tangga kurang mampu, bantuan renovasi rumah tidak layak huni, santunan kematian bagi keluarga tidak mampu, bantuan dana bagi para lanjut usia dari keluarga kurang mampu, bantuan keterampilan soft skills dan penyaluran kerja bagi warga kurang mampu," papar Idris.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ketua MPR: Waspadai dan Cegah Peningkatan Hoax

Kominfo diminta untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang IT agar dapat mengantisipasi berita hoax.

POLITIK | 22 November 2020

FPB Dorong Pangdam dan Kapolda Lawan Kelompok Radikal

Ketua FPB Ades Kariyadi mendorong Pandam dan Kapolda seluruh Indonesia agar kompak mengawal wilayahnya dari upaya kelompok radikal.

POLITIK | 22 November 2020

Survei SMRC: Elektabilitas Eri-Armudji Unggul di Pilwalkot Surabaya

Machfud Arifin-Mujiaman yang mendapat dukungan 37,3%.

POLITIK | 22 November 2020

Airlangga Perintahkan Golkar Harus Menangkan Bobby - Aulia

Target kemenangan 60% ini harus dimenangkan Golkar secara nasional, termasuk pada 23 kabupaten/kota yang menyelenggarakan di Sumut.

POLITIK | 22 November 2020

Pakar Hukum: Instruksi Mendagri Peringatan Dini Bagi Kepala Daerah

Pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi menilai Instruksi Mendagri merupakan penegasan bagi kepala daerah untuk menjalankan protokol kesehatan.

POLITIK | 22 November 2020

Puan Minta Pemuda Muhammadiyah Jaga Masa Depan Indonesia

Puan Maharani meminta Pemuda Muhammadiyah menjaga masa depan Indonesia dari berbagai ancaman.

POLITIK | 21 November 2020

Jubir: Wapres Belum Ada Agenda Akan Bertemu Rizieq

Munculnya berita pertemuan itu semata sebagai respons spontan dirinya sebagai juru bicara Wapres atas adanya pertanyaan media.

POLITIK | 21 November 2020

Azis Syamsuddin: RUU Perlindungan Data Pribadi Bahas Batasan Usia

RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) akan mengatur hak dan kewajiban pemilik data dan individu, termasuk lembaga yang mengumpulkan dan memproses data.

POLITIK | 21 November 2020

Pakar Hukum Nilai Instruksi Mendagri Tak Lampaui Kewenangan

Pakar hukum tata negara Umbu Rauta menilai Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tepat dan tidak melampaui kewenangan.

POLITIK | 21 November 2020

Pernyataan Pangdam Jaya Soal FPI Dinilai Sangat Konstruktif dan Akseptabel

Pernyataan Pangdam Jaya adalah sesuatu yang sangat wajar, Konstruktif - Akseptabel, karena TNI adalah penanggungjawab tertinggi dan terdepan atas keutuhan NKRI.

POLITIK | 21 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS