Tiongkok Dinilai Enggan Hormati Hukum Internasional

Tiongkok Dinilai Enggan Hormati Hukum Internasional

Jumat, 1 Mei 2020 | 23:08 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM


Jakarta Beritasatu.com - Di tengah wabah mondial virus corona baru atau Covid-19, Tiongkok dinilai konsisten mengangkangi hukum internasional dan memancing ketegangan di wilayah perairan yang mereka klaim sebagai milik mereka.

Dalam beberapa hari belakangan ini, dunia menyaksikan konsentrasi armada Tiongkok di perairan Laut China Selatan. Secara sepihak Tiongkok juga memberikan nama untuk 25 pulau, beting, terumbu, serta 55 gunung dan punggung laut di perairan itu.

Menurut dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Teguh Santosa, manuver Tiongkok di Laut China Selatan konsisten dengan sikap Tiongkok yang mengabaikan hukum internasional di kawasan.

“Tiongkok selalu menggunakan klaim kuno bahwa perairan itu adalah milik mereka, seolah-olah mereka sedang hidup di era ratusan tahun yang lalu. Seperti saat pendiri Dinasti Yuan Kublai Khan berkuasa di daratan Tiongkok dan memaksakan negeri-negeri lain untuk tunduk kepada mereka. Tiongkok mengabaikan kenyataan bahwa setelah Perang Dunia Kedua banyak negara baru yang memiliki hak kedaulatan atas wilayah perairan yang diakui berbagai perjanjian internasional, seperti UNCLOS 1982,” ujar Teguh Santosa, dalam keterangannya, Jumat (1/5/2020).

“Tiongkok memperlihatkan dengan terang benderang bahwa mereka enggan menghormati hukum internasional,” kata dosen politik Asia Timur ini.

Tiongkok kembali mengajukan klaim atas perairan tersebut pada tahun 2009. Pada tahun 2013, ketika Filipina yang merasa dirugikan oleh klaim mengajukan gugatan ke Permanent Court of Arbitration (PCA) di Belanda, Tiongkok mengabaikan gugatan.

Di tahun 2016, PCA memutuskan bahwa Tiongkok tidak memiliki hak atas perairan Filipina. Lagi-lagi Tiongkok tidak menganggap keputusan itu ada.

“Desember tahun lalu pun hubungan Indonesia dan Tiongkok sempat memanas karena Tiongkok memasuki Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia tanpa izin. Tiongkok juga marah Indonesia menggunakan nama Laut Natuna Utara untuk wilayah perairan Natuna yang menjadi hak kedaulatan Indonesia,” ujar Teguh mengingatkan.

Pada bagian lain, Teguh mengatakan, pemerintahan Partai Komunis China jeli melihat sengketa perbatasan wilayah perairan yang sedang terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN.

“Mereka paham bahwa di antara negara-negara ASEAN ada sengketa untuk menentukan garis batas di perairan yang sudah berlangsung cukup lama. ASEAN pun kesulitan menjadikan agresifitas China di perairan ini sebagai persoalan yang harus dihadapi bersama,” ujar Teguh lagi.

Manuver Tiongkok, masih kata Teguh, berpotensi memancing ketegangan dalam skala besar di kawasan. Tidak hanya menyinggung negara-negara yang wilayahnya dicaplok, baik Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan, tetapi juga memancing keterlibatan super power lain, Amerika Serikat dan sekutu di kawasan, seperti Jepang.

Pandangan senada juga disampaikan peneliti Chatham House, Bill Hayton.

Dalam keterangannya beberapa hari lalu, Bill Hayton mengatakan, sikap Tiongkok inkonsistensi dengan kenyataan bahwa mereka juga merativikasi UNCLOS 1982.

“China telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang sangat jelas mengatur tentang apa yang bisa dan tidak bisa diklaim negara sebagai wilayah. Namun China tampaknya menentang UNCLOS dengan menegaskan kedaulatan di tempat-tempat yang sangat jauh," ujar Bill Hayton.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Dampak Covid-19, Persaingan AS-Tiongkok Makin Ketat

Persaingan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok akan semakin ketat sebagai dampak pandemi virus corona (Covid-19).

DUNIA | 1 Mei 2020

Jerman Buka Gereja, Kebun Binatang, Taman Bermain, dan Museum

Gereja di Jerman dibuka untuk bermain.

DUNIA | 1 Mei 2020

Satu WNI Positif Covid-19 Meninggal di Jerman

Satu pasien Covid-19 di Jerman meninggal dunia.

DUNIA | 1 Mei 2020

Akademisi Singapura Prediksi Covid-19 di Indonesia Berakhir September

Pandemi Covid-19 di Indonesia berakhir September.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Serikat Pekerja di Turki Tuntut Kenaikan Gaji Pekerja Kesehatan

Serikat-serikat pekerja terkemuka Turki menuntut pemerintah menaikan gaji kepada pekerja kesehatan yang terus bekerja di tengah wabah virus corona (Covid-19)

DUNIA | 1 Mei 2020

Hari Buruh, PM Singapura Berterima Kasih untuk Pekerja Kesehatan

Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, menyampaikan terima kasih kepada pekerja kesehatan yang tetap menjalankan tugas di tengah wabah Covid-19

DUNIA | 1 Mei 2020

Hari Buruh, Erdogan Janji Lindungi Hak Pekerja Turki

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan berjanji akan melindungi hak-hak pekerja, dan menyerukan semua pihak bahu-membahu mengatasi dampak wabah corona (Covid-19)

DUNIA | 1 Mei 2020

Perdana Menteri Rusia Positif Covid-19

Mishutin juga untuk sementara waktu mengundurkan diri dalam rangka proses pemulihan.

DUNIA | 1 Mei 2020

Tak Satu pun Negara Bisa Sendirian Atasi Covid-19

Virus Conoa seret semua negara di dunia.

POLITIK | 30 Mei 2020

Tuduhan Trump soal Covid-19 dari Lab Tiongkok Tidak Berdasarkan Bukti

AS telah membayar pendanaan untuk WHO hampir US$ 500 juta per tahun, sementara Tiongkok hanya mendanai US$ 38 juta.

DUNIA | 1 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS