Otto Hasibuan Sebut Kepengurusan Fauzie Sebagai Peradi yang Sah
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Otto Hasibuan Sebut Kepengurusan Fauzie Sebagai Peradi yang Sah

Selasa, 19 Februari 2019 | 22:07 WIB
Oleh : Fana Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Umum (Ketum) DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Otto Hasibuan menyebut Peradi yang sah saat ini adalah kepengurusan dengan Ketua Umum Fauzie Yusuf Hasibuan dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Thomas Tampubolon. Dalam keterangan di Jakarta, Selasa (19/2), Otto mengaku sudah menyampaikan hal ini dalam sidang perkara gugatan terhadap Peradi selain kepengurusan Fauzie di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (18/2).

"Peradi yang dipimpin Fauzie Hasibuan itulah yang sah menurut saya. Itu poinnya kesaksian saya," kata Otto yang dihadirkan sebagai saksi fakta bersama Hermansyah Dulaimi.

Otto menilai, kepengurusan Peradi dengan Ketua Umum Fauzie dibentuk sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) yakni melalui Musyawarah Nasional (Munas). Sementara, Otto menyatakan, Peradi kubu lain tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Peradi karena berdasarkan deklarasi atau bukan lahir berdasarkan Munas yang sah.

Otto menjelaskan, Munas bukan hanya mengenai memilih kepengurusan, tapi juga membahas banyak hal. Beberapa di antaranya mengenai pertanggungjawaban pengurus sebelumnya beserta program-proglam yang dilakukan. Kepada majelis hakim yang diketuai Sunarso, Otto menjelaskan Peradi dibentuk pada tahun 2005 setelah lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Otto kemudian menjabat sebagai Ketua Umum selama dua periode yakni tahun 2005-2010 dan 2010-2015.

Saat akan berakhir kepengurusan yang dipimpin Otto, Peradi menggelar Munas di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 26-28 Maret 2015. Namun Munas tersebut ricuh karena terjadi perbedaan tentang sistem pemilihan ketua yaitu antara suara cabang atau sistem one man one vote. Situasi kian keruh dengan munculnya peserta gelap yang membawa senjata tajam dan membuat onar di dalam area Munas. Otto mengaku sempat meminta peserta Munas keluar ruangan kemudian dilakukan verifikasi. Namun tidak ada yang keluar.

"Kapolres di sana waktu itu menyarankan supaya acara tidak dilanjutkan karena takut terjadi pertumpahan darah. Karenanya Munas gagal memilih ketua dan dinyatakan ditunda selama tiga bulan sampai 6 bulan," katanya kepada majelis hakim.

Batalnya Munas karena dikhawatirkan terjadi pertumpahan darah tersebut dituangkan dalam tiga akta yang dibuat seorang notaris. Beberapa bulan kemudian, Munas digelar di Pekanbaru, Riau. Panitia pun mengundang cabang-cabang atau perwakilannya untuk hadir. Dalam Munas tersebut muncul tiga kandidat Ketum yakni Fauzie Yusuf Hasibuan, Fredrich Yunadi, dan James Purba.

Berdasarkan hasil pemilihan, Fauzie mendapat suara terbanyak. Adapun Fredrich Yunadi mendapat suara terbanyak kedua dan James Purba di posisi paling bontot.

"Karena pemilihan dilakukan dalam Munas Peradi dan yang terpilih Fauzie, maka saya katakan Peradi yang sah adalah Peradi yang Ketuanya Fauzie Hasibuan," tegas Otto.

Diketahui, Peradi kubu Fauzie menggugat Peradi versi Luhut MP Pangaribuan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatannya, Peradi kubu Fauzie meminta pengadilan menyatakan Peradi tandingan yang menjadi tergugat sebagai tidak sah dan harus dibubarkan.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Seleksi Objektif, Menhub Sebut Kerabatnya Tak Lulus CPNS

Menhub Budi Karya Sumadi memberi pengarahan kepada 893 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2018 pada Rabu (20/2) di Tangerang.

NASIONAL | 20 Februari 2019

Komnas HAM Ingatkan Pemerintah Maksimalkan Sumber Daya Lokal

Saat ini ada puluhan ribu masyarakat korban bencana masih bertahan di tenda-tenda pengungsian di 400 titik di wilayah Pasigala.

NASIONAL | 20 Februari 2019

KPK Kembali Terima PPK dari Kementerian PUPR

KPK kembali terima pengembalian uang dari pejabat pembuat komitmen (ppk)

NASIONAL | 20 Februari 2019

JK: Prabowo Salah Memahami Bisnis Unicorn

Jusuf Kalla mengatakan bahwa Prabowo Subianto salah memahami bisnis unicorn

NASIONAL | 20 Februari 2019

Komitmen Gubernur Riau Terkait Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Syamsuar menyatakan, dirinya dan Edy bertekad agar tak ada lagi kasus korupsi di Riau.

NASIONAL | 20 Februari 2019

Soal Riset, JK: Fokus Dulu dan Dimulai dari Hal Kecil

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai riset harus fokus dan dimulai dari hal kecil yang konsisten untuk kemudian dikembangkan.

NASIONAL | 20 Februari 2019

Moeldoko Jawab Isu TNI Masuk Sipil dan Kembalinya Dwifungsi

Doktrin TNI kini hanya untuk pertahanan keamanan.

NASIONAL | 20 Februari 2019

Alumni Dorong Universitas Wahid Hasyim Go International

“Munas akan memilih ketua umum Kawah dan menetapkan program kerja yang akan diamanatkan kepada ketua umum terpilih,” ujar Muhammad Mahsum.

NASIONAL | 20 Februari 2019

Perhutani Perketat Pengawasan Kawasan Hutan dari Tanaman Ganja

Perum Perhutani terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam upaya pengamanan dan penyisiran terkait penemuan tanaman ganja di kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani di Kampung Paranggombong, RT 14 RW 03 Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta.

NASIONAL | 20 Februari 2019

KPK Serahkan Aset Rampasan Kasus Korupsi ke Kejagung dan BNN

Nilai aset dari hasil rampasan sejumlah perkara korupsi yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan BNN itu mencapai Rp 110 miliar.

NASIONAL | 20 Februari 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS