Pansel Diharapkan Hasilkan Pimpinan KPK yang Radikal terhadap Pemberantasan Korupsi
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Pansel Diharapkan Hasilkan Pimpinan KPK yang Radikal terhadap Pemberantasan Korupsi

Kamis, 1 Agustus 2019 | 20:03 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Fadjar berharap panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK bisa menghasilkan pimpinan KPK mendatang yang radikal terhadap pemberantasan korupsi. Menurut Abdul, berbagai metode dan cara dalam proses seleksi harus diarahkan untuk melahirkan pimpinan KPK yang berkualitas dan berintegritas.

"Pimpinan KPK harus orang yang punya sikap radikal dalam pemberantasan korupsi, dia harus berintegritas dan berkualitas. Dia harus seorang petarung yang sudah selesai dengan dirinya, sehingga imun dari segala intervensi dan dia harus memiliki pengalaman atau menguasai teknis penegakan hukum pidana khususnya," ujar Abdul, saat dihubungi Beritasatu.com, di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Abdul mengatakan, kriteria pimpiman KPK demikian sangat dibutuhkan sekarang. Pasalnya, pimpinan KPK ke depan haruslah bisa mengatasi kendala kendala yang menghambat penegakan hukum pemberantasan korupsi.

"Terdapat minimal empat kendala yang menghambat penegakan hukum pemberantasan korupsi yang harus bisa diatasi pimpinan KPK mendatang. Karena itu, pansel capim KPK harus memastikan orang-orang yang terpilih harus mampu menjawab kendala-kendala tersebut," tandas dia.

Kendala pertama, kata dia, adalah kendala sistemik, yaitu dengan tidak memiliki kewenangan SP3 (penghentian penyidikan), maka meningkatkan kasus dari tingkat penyelidikan ke penyidikan dilakukan sangat selektif berdasarkan alat-alat bukti dan bukti yang ada. Begitu masuk ke tahap penyidikan oleh KPK, kata dia, kasusnya harus naik ke pengadilan.

"Itu sebabnya tidak ada kasus yang lolos dibebaskan di pengadilan karena buktinya sudah kuat. Demikian juga hasil OTT pasti langsung dibawa ke pengadilan karna sudah cukup bukti, sehingga sangat beralasan KPK diberikan kewenangan menyadap," tutur dia.

Kedua, kendala teknis, yaitu kesulitan akan kekuatan alat bukti keterangan saksi. Ketiga, kendala SDM, yaitu terlalu sedikitnya SDM "penyidik berintegritas" di KPK, sehingga menyulitkan untuk menyidik bayak perkara dari laporan masyarakat.

"Keempat adalah kendala politis atau lainnya, hal ini terjadi bagi kasus-kasus yang telah ditetapkan tersangka-nya, tetapi belum jelas kapan disidangkan. Ini sangat mengherankan, karena secara logis yuridis penetapan tersangka itu bagian akhir dari proses penyidikan dan tinggal diserahkan ke pengadilan. Tetapi karena mungkin ada intervensi dari luar KPK baik itu dari kekuasaan politis maupun kekuasaan lainnya, maka tersangkanya tidak disidang-sidang," terang dia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Diringkus KPK, Andra Agussalam Diduga Terima Suap dari PT Inti

Transaksi suap diduga terkait proyek yang dikerjakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Andra Agussalam diduga menerima suap dari PT Inti.

NASIONAL | 1 Agustus 2019

Mahasiswi UPH Pamerkan Produk Ramah Lingkungan di Inddex

Tas karya Agnesia sudah dijual di Bali dan Amerika Serikat.

NASIONAL | 1 Agustus 2019

Bappenas Ungkap Konsep Ibu Kota Negara Baru

Bappenas mengungkapkan bahwa konsep Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan adalah konsep forest city.

NASIONAL | 1 Agustus 2019

Kemag: Idul Adha Jatuh Pada 11 Agustus

Pemerintah menetapkan Idul Adha jatuh pada Minggu, 11 Agustus 2019 merujuk hasil sidang isbat penetapan awal bulan Zulhijah 1440 Hijriah/2019 Masehi.

NASIONAL | 1 Agustus 2019

Presiden Sampaikan Lokasi Ibu Kota Baru Setelah Kajian Selesai

Presiden Joko Widodo akan menyampaikan lokasi persis Ibu Kota baru setelah seluruh kajian selesai.

NASIONAL | 1 Agustus 2019

UPH dan UPJ Gelar Pameran Desain Internasional Bersama Malaysia

Tiga perguruan tinggi asal Malaysia ikut andil dalam acara ini.

NASIONAL | 1 Agustus 2019

Pembahasan RUU KUHAP Dinilai Harus Segera Dituntaskan

Saat ini ada banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau bersinggungan antara satu dengan lainnya.

NASIONAL | 1 Agustus 2019

Perpanjangan Izin FPI, Yusril: Serahkan Kepada Kemdagri

Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa terkait perpanjangan izin FPI ada di tangan Kementerian Dalam Negeri.

NASIONAL | 1 Agustus 2019

KPK Tahan Politikus PAN Sukiman

Anggota Komisi XI DPR itu ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan Kabupaten Arfak.

NASIONAL | 1 Agustus 2019

Rey Utami Diperiksa Soal Kasus Dugaan Penggelapan Pablo Benua

Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Rey Utami terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil yang diduga dilakukan Pablo Benua.

NASIONAL | 1 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS