Pansel KPK Perlu Adopsi Cara Kerja Pansel Komisi Yudisial
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Pansel KPK Perlu Adopsi Cara Kerja Pansel Komisi Yudisial

Kamis, 1 Agustus 2019 | 20:19 WIB
Oleh : Robertus Wardi / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan KPK diminta mengadopsi cara kerja Pansel‎ Komisi Yudisial (KY) yang pernah ada beberapa waktu lalu. Pasalnya Pansel KY melibatkan peran banyak masyarakat dalam meneliti rekam jejak (track record) sang calon.

"Waktu pemilihan pimpinan Komisi Yudisial, Pansel melibatkan koalisi masyarakat sipil untuk mencari rekam jejak setiap calon. Koalisi masyarakat sipil itu bekerja secara resmi berdasarkan surat keputusan dari Pansel. Kami terlibat dalam tim itu dan bekerja serius melakukan tracking terhadap calon," kata peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LEIP) Alfeus Jebabun, kepada SP, di Jakarta, Kamis (31/7/2019).

Ia menanggapi kerja Pansel KPK yang banyak dikritik masyarakat. Salah satunya adalah Pansel KPK cenderung tertutup dan tidak melibatkan banyak partisipasi publik dalam meneliti rekam jejak calon.

Alfeus mengemukakan, cara kerja Pansel Komisi Yudisial beberapa waktu lalu perlu ditiru. Cara seperti membantu Pansel KPK dalam mendapatkan pimpinan KPK yang berintegritas.

"Itu salah satu cara yang bagus dan perlu dipraktikkan oleh Pansel KPK. Pansel juga harus mengerahkan semua SDM untuk menggali informasi terkait calon pimpinan, jangan hanya menunggu informasi datang dengan sendirinya," saran Alfeus.

Dia berharap Pansel KPK benar-benar terbuka dan meneliti apa yang disampaikan masyarakat. Jangan hanya formalitas terbuka tetap setiap masukan masyarakat diabaikan.

"Betul bahwa Pansel terbuka terhadap masukan masyarakat. Tetapi, kenyataannya ada kesan pansel mengabaikannya. Misalnya, Pansel tetap meloloskan calon yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Padahal syarat melaporkan harta kekayaan termasuk syarat penting untuk menjadi pimpinan KPK," jelas Alfeus.

Dia juga menanggapi pandangan mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang mengingatkan bahwa UU KPK mengamanatkan bahwa pimpinan harus ada unsur penyidik/penyelidik dan penuntut. Menurut Alfeus, pandangan Antasari ini upaya penggiringan opini publik. Alasannya UU KPK tidak mensyaratkan kewajiban adanya unsur penyidik dan penyelidik serta penuntut dalam pimpinan KPK.

Panitia seleksi tidak wajib meloloskan calon dari unsur kepolisian atau kejaksaan kalau memang tidak memenuhi syarat. Pasal 21 UU KPK hanya mengatur bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Artinya, setelah calon-calon yang ada sekarang terpilih 5 orang sebagai pimpinan KPK, maka kelima orang tersebut secara ex officio menjabat sebagai penyidik sekaligus penuntut umum, terlepas latar belakang profesi mereka sebelumnya.

Dalam syarat untuk menjadi pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU KPK juga tidak mengatur adanya syarat "pernah menjadi penyidik atau penuntut umum". Syarat yang paling penting adalah tim seleksi harus mampu menemukan calon pimpinan yang memiliki integritas dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

"Kalau calon yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan itu tidak memenuhi syarat integritas yang baik, pernah melakukan perbuatan tercela, maka pansel mewajib menggagalkan calon tersebut," tutup Alfeus.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Pansel Berkomitmen Cari Pendekar Antikorupsi Berintegritas

Pansel Capim KPK) Jilid V berkomitmen bekerja secara independen dan bertanggung jawab dalam proses seleksi capim KPK.

NASIONAL | 1 Agustus 2019

Polusi Udara Bisa Menurunkan Tingkat Kecerdasan

Polusi udara bisa merusak otak dan paru-paru

NASIONAL | 1 Agustus 2019

Menpupera: Pembangunan Ibu Kota Baru Takkan Ganggu Kondisi Hutan

Menpupera menegaskan bahwa pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru tidak akan mengganggu keberadaan hutan di Pulau Kalimantan.

NASIONAL | 1 Agustus 2019

Pansel Diharapkan Hasilkan Pimpinan KPK yang Radikal terhadap Pemberantasan Korupsi

Berbagai metode dan cara dalam proses seleksi harus diarahkan untuk melahirkan pimpinan KPK yang berkualitas dan berintegritas.

NASIONAL | 1 Agustus 2019

Diringkus KPK, Andra Agussalam Diduga Terima Suap dari PT Inti

Transaksi suap diduga terkait proyek yang dikerjakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Andra Agussalam diduga menerima suap dari PT Inti.

NASIONAL | 1 Agustus 2019

Mahasiswi UPH Pamerkan Produk Ramah Lingkungan di Inddex

Tas karya Agnesia sudah dijual di Bali dan Amerika Serikat.

NASIONAL | 1 Agustus 2019

Bappenas Ungkap Konsep Ibu Kota Negara Baru

Bappenas mengungkapkan bahwa konsep Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan adalah konsep forest city.

NASIONAL | 1 Agustus 2019

Kemag: Idul Adha Jatuh Pada 11 Agustus

Pemerintah menetapkan Idul Adha jatuh pada Minggu, 11 Agustus 2019 merujuk hasil sidang isbat penetapan awal bulan Zulhijah 1440 Hijriah/2019 Masehi.

NASIONAL | 1 Agustus 2019

Presiden Sampaikan Lokasi Ibu Kota Baru Setelah Kajian Selesai

Presiden Joko Widodo akan menyampaikan lokasi persis Ibu Kota baru setelah seluruh kajian selesai.

NASIONAL | 1 Agustus 2019

UPH dan UPJ Gelar Pameran Desain Internasional Bersama Malaysia

Tiga perguruan tinggi asal Malaysia ikut andil dalam acara ini.

NASIONAL | 1 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS