KPU Minta Daerah Sahkan Anggaran Pilkada Sebelum 1 Oktober 2019
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

KPU Minta Daerah Sahkan Anggaran Pilkada Sebelum 1 Oktober 2019

Jumat, 2 Agustus 2019 | 22:57 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau kepala daerah dan penyelenggara pilkada di daerah segera menyelesaikan penandatanganan naskah persetujuan hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020 sebelum 1 Oktober 2019. NPHD ini merupakan rujukan pembiayaan pilkada yang dianggarkan dalam dua kali tahun anggaran yakni 2019 dan 2020.

"Tahun ini. Sebab kalau tidak salah di rancangan peraturan KPU (PKPU) sudah mengatur penandatanganan NPHD (pilkada 2020) paling lambat 1 Oktober 2019," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

Pramono mengatakan, meskipun dianggarkan untuk dua kali tahun anggaran, naskah NPHD sendiri hanya satu. Sehingga, untuk penandatanganan satu naskah NPHD hanya dilakukan tahun ini.

"NPHD nanti ditandatangani oleh kepala daerah dan penyelenggara pilkada setempat (KPU/KPUD). Untuk tahun anggaran 2019, daerah sudah mengajukan NPHD sejak 2018. Sehingga, untuk tahun anggaran 2020 diajukan tahun ini," terang Pramono.

Lebih lanjut, Pramono mengatakan, jika nantinya masih ada daerah yang belum menandatangani NPHD hingga masa jatuh tempo pada 1 Oktober, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemdagri. KPU, kata dia pernah melakukan langkah tersebut pada 2018 lalu.

"Misalnya kami mendapat laporan dari teman-teman di daerah yang penandatanganan NPHD-nya lambat, maka daerah-daerah itu nanti kami sampaikan ke Kemendagri. Kemudian Mendagri nantinya akan memberikan instruksi ke pemda setempat. Langkah ini pernah dilakukan dan pada 2018 kemarin efektif," jelas Pramono.

Diketahui, Pilkada Serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 daerah yang terdiri dari dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Sembilan provinsi yang akan menggelar pilkada 2020 adalah Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Aktivitas Penyeberangan di Merak Masih Normal Pascagempa

PT ASDP terus berkoordinasi dan tetap memonitor serta terus mengamati kondisi pasang surut air secara langsung.

NASIONAL | 2 Agustus 2019

IPW Sebut 4 Kapolda Masuk Bursa Calon Kapolri

bursa calon Kapolri juga menggeliat di internal kepolisian di saat publik ramai dengan bursa penyusunan Kabinet Jokowi-Ma'ruf.

NASIONAL | 2 Agustus 2019

Bertemu Jokowi Terwujud, Baiq Nuril Bakal Pajang Keppres Amnesti

Jokowi menyaksikan langsung penyerahan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24/2019 tentang Pemberian Amnesti oleh Menkumham Yasonna Laoly kepada Baiq.

NASIONAL | 2 Agustus 2019

Jika Kajian Komplit, Ibu Kota Baru Segera Diumumkan Jokowi

Jokowi memastikan apabila seluruh kajian rampung, ibu kota baru akan diumumkan.

NASIONAL | 2 Agustus 2019

Cegah Banjir, Bappenas Bakal Fokus pada Sistem Drainase Ibu Kota Negara Baru

"Drainase sistem juga akan diperhatikan, kita tidak mau ibu kota baru nanti kebanjiran,"

NASIONAL | 1 Agustus 2019

Gempa 7,4 SR, Penumpang di Bandara Soetta Berhamburan

Tepat pukul 21.35 WIB BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami.

NASIONAL | 2 Agustus 2019

BMKG: Peringatan Dini Tsunami Berakhir Pukul 21.35 WIB

Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencabut peringatan dini tsunami pada pukul 21.35 WIB.

NASIONAL | 2 Agustus 2019

Gempa Banten, Mensesneg Ajak Penonton Pagelaran Wayang Mengheningkan Cipta

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengajak undangan dan masyarakat yang menyaksikan Pagelaran Wayang Kulit mengheningkan cipta

NASIONAL | 2 Agustus 2019

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nonton Wayang Kulit di Halaman Istana Merdeka

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Jokowi menyaksikan Pagelaran Wayang Kulit 74 Tahun Indonesia Merdeka di halaman depan Istana Merdeka

NASIONAL | 2 Agustus 2019

BMKG: Batas Waktu Peringatan Tsunami 21.35

Dwikorita berharap tidak ada kejadian yang luar biasa dalam kurun waktu dua jam setelah gempa tersebut.

NASIONAL | 2 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS