4 Tahun, KPK Selamatkan Rp 16,17 Triliun dari Pencegahan di Sektor SDA
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

4 Tahun, KPK Selamatkan Rp 16,17 Triliun dari Pencegahan di Sektor SDA

Selasa, 17 Desember 2019 | 18:28 WIB
Oleh : Fana Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara sebesar total Rp 16,17 triliun di sektor sumber daya alam (SDA) dalam empat tahun terakhir.

Penyelamatan keuangan negara ini dilakukan KPK melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) yang merupakan kelanjutan dari berbagai kegiatan pencegahan di sektor sumber daya alam yang berjalan secara bertahap dan berkelanjutan dari tahun 2009 hingga saat ini.

"Selama empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 hingga 2019 terdapat potensi pendapatan dan penyelamatan keuangan negara sejumlah total Rp16,17 triliun," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam konferensi pers konferensi pers Kinerja KPK 2016-2019, di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Agus membeberkan sejumlah kajian yang dilakukan KPK terkait SDA sejak 2016 hingga saat ini. Pada 2016, KPK melakukan kajian terkait perkebunan, sistem pengelolaan sumber daya air.

Sementara pada 2017, KPK melakukan kajian sistem pengelolaan kawasan hulu sumber daya air. Setahun berikutnya, KPK mengkaji sistem tata kelola pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

"Tahun 2019, KPK bersurat kepada Presiden terkait dengan Pengusahaan Pertambangan Batubara. Dalam surat ini, KPK mempertimbangkan beberapa aturan dalam revisi PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara," papar Agus.

Tak hanya kajian, terkait sektor sumber daya alam, KPK telah menetapkan aksi taktis, strategis, dan sistematis penyelamatan sumber daya alam. Aksi taktis diperlukan untuk menyelesaikan persoalan sumber daya alam yang aktual dalam jangka pendek.

Beberapa di antaranya dengan membangun sistem informasi yang terintegrasi sebagai instrumen pengendalian, rekonsiliasi informasi dan data, audit kepatuhan dan koordinasi penaatan kewajiban. Sementara aksi strategis dilakukan untuk membangun sistem pengendalian korupsi, dan sistematis secara komprehensif membenahi tata kelola SDA.

"Gerakan GNP-SDA membutuhkan komitmen keberlanjutan untuk tetap menjaga tata kelola SDA berjalan di jalur yang benar," kata Agus.

Untuk itu, KPK menetapkan arah dan strategi GNP-SDA selanjutnya. Beberapa di antaranya, pengelolaan SDA yang berkeadilan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang, mengatasi ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan SDA, optimalisasi nilai manfaat SDA untuk kemakmuran rakyat dan berkeadilan, pengelolaan pajak sektor SDA yang bersih, bebas korupsi, dan berkeadilan.

Selain itu, mengatasi benturan kepentingan dan penyanderaan negara (state capture) dalam urusan SDA.

"Transparansi dan partisipasi publik sebagai prasyarat utama pengelolaan SDA, dan penegakan hukum yang berdampak terhadap pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup," paparnya.

Dari aksi GNP-SDA selama ini, potensi penerimaan pajak batubara di Kalimantan Timur di tahun 2019 meningkat senilai Rp 400 miliar berdasarkan data dari Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai.

Peningkatan potensi penerimaan negara tersebut merupakan efek dari rekomendasi berupa mendorong revisi terkait dengan kewajiban pembayaran royalti batubara.

Selain itu, melalui implementasi sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SIPUHH) di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hasil Hutan dan Produksi Lestari (PHPL) KLHK sejak tahun 2016 hingga 2018 menghasilkan peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari hutan senilai Rp 3,4 triliun.

KPK juga mendorong penerbitan 67.546 surat permintaan penyelesaian atas data dan/atau keterangan (SP2DK) atas wajib pajak sektor kelapa sawit sejak tahun 2017.

Dari upaya tersebut, penerimaan pungutan pajak kelapa sawit meningkat hingga Rp 11,9 triliun. KPK juga merekomendasikan penghentian pemberian pembebasan bea masuk pajak dan cukai untuk barang konsumsi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta perbaikan mekanisme pemberian insentif di kawasan bebas dan pelabukan bebas.

Hasilnya, potensi penerimaan pajak bertambah sebesar Rp 457 miliar.

"Kami harapkan arah dan strategi GNP-SDA ini bisa dilanjutkan oleh pimpinan KPK mendatang dan menguatkan kerja sama yang sudah dilakukan dengan para pemangku kepentingan lainnya," harap Agus.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

2019, Tahun Terberat Pimpinan KPK Jilid IV

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid IV memaparkan kinerja mereka selama empat tahun memimpin Lembaga Antikorupsi.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Ini Kota dan Kabupaten dengan Tata Kelola Keselamatan Jalan Terbaik

Sebanyak 23 kota dan kabupaten terpilih sebagai finalis IRSA 2019.

NASIONAL | 17 Desember 2019

KPK Akui Pernah Selidiki Kasus Jiwasraya

KPK bakal membantu dan mendukung Kementerian Keuangan untuk menuntaskan persoalan di Jiwasraya.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Pensiun dari KPK, Laode Ingin Bantu MA dan Saut Dirikan LSM

Agus Rahardjo mengaku akan mengikuti takdir yang menuntunnya kelak. Yang pasti, Agus menegaskan akan terus bekerja mencegah korupsi.

NASIONAL | 17 Desember 2019

JAD Papua Digulung, 8 Ditangkap

“Diawali dengan tertangkapnya satu orang pada tanggal 6 Desember lalu tanggal 7 Desember ada tujuh orang lainnya ditangkap," kata Kombes Asep Adi Saputra.

NASIONAL | 17 Desember 2019

4 Penyelundup Supercar via Tanjung Priok Jadi Tersangka

Dari tujuh kasus, menurut Burhanuddin, ada empat kasus yang masih dalam tahap penelitian.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Malang, Kaki Anak Gajah Ini Terjerat Selama 3 Hari

Kaki anak gajah terjerat di Pekanbaru, Riau

NASIONAL | 17 Desember 2019

Jelang Natal dan Tahun Baru, Polres Bogor Gelar Ramp Check

Jajaran Polres Bogor menggelar tes urine dan kesehatan pada seluruh sopir truk dan bus.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Penyelundupan Mobil dan Motor Mewah di Tanjung Priok Terbongkar

Penyelundupan dilakukan dengan cara memalsukan laporan inward manifest atas barang-barang yang masuk ke pelabuhan.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Jaksa Agung Ungkap Alasan Pembubaran TP4D

Jaksa akan kembali ke fungsi dan tugasnya selama ini.

NASIONAL | 17 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS