Kementerian Agraria Inventarisasi Kebutuhan Lahan Ibu Kota Baru
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.29)   |   COMPOSITE 5099.84 (-2.99)   |   DBX 964.111 (0.24)   |   I-GRADE 139.821 (-0.09)   |   IDX30 426.948 (0.87)   |   IDX80 113.317 (0.27)   |   IDXBUMN20 291.67 (3.2)   |   IDXG30 118.931 (0.29)   |   IDXHIDIV20 379.8 (0.34)   |   IDXQ30 124.715 (0.06)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.44)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.66)   |   IDXV30 106.644 (0.76)   |   INFOBANK15 836.821 (-4.09)   |   Investor33 373.706 (-0.46)   |   ISSI 150.561 (0.38)   |   JII 547.285 (1.78)   |   JII70 187.054 (0.64)   |   KOMPAS100 1020.57 (-0.41)   |   LQ45 786.439 (1.69)   |   MBX 1410.93 (-1)   |   MNC36 280.006 (-0.35)   |   PEFINDO25 280.13 (1.79)   |   SMInfra18 241.99 (0.7)   |   SRI-KEHATI 316.197 (0.07)   |  

Kementerian Agraria Inventarisasi Kebutuhan Lahan Ibu Kota Baru

Selasa, 21 Januari 2020 | 13:19 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, di Kalimantan Timur, akan membutuhkan setidaknya 400 ribu hektare lahan. Namun demikian, pembangunan IKN itu sendiri akan dilakukan secara bertahap karena berkaitan dengan kebutuhan lahan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih menginventarisasi kebutuhan tanah IKN. Untuk tahap awal pembangunan, kementerian ATR/BPN sudah siapkan sekitar enam ribu hektare.

"Ibu kota baru kita perkirakan membutuhkan sekitar 400 ribu hektare. Untuk tahap pembangunan pertama enam ribu hektare," kata Sofyan Djalil, saat pemaparan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2020 Kementerian ATR/BPN, di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang ATR/ BPN, Abdul Kamarzuki menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menginventarisasi sekitar 260 ribu hektare lahan yang diperuntukan untuk pembangunan IKN. Dari lahan seluas itu, sekitar 60%nya adalah kawasan hutan.

"Perkembangan IKN, yang sedang diinventarisasi 260 ribu hektare. Dari 260 ribu, kurang lebih 60% wilayah tersebut kawasan hutan. Karena itu akan ada pelepasan kawasan hutan," ujarnya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemerintah Bahas Kepulangan WNI Terduga Teroris dari Suriah

WNI terduga teroris yang termasuk dalam jaringan teroris lintas batas (FTF) terbanyak berada di Suriah, Afganistan dan Turki.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Ketua KPK Ultimatum Harun Masiku Serahkan Diri

Firli mengatakan hingga sekarang belum mengetahui di mana keberadaan Harun.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Temui Para Pakar UGM, Wiranto: Wantimpres Perlu Masukan dari Akademisi

“Karena itu kami harus mendengarkan masukan dari semua pihak, termasuk perguruan tinggi,” ucap Wiranto.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Pasokan Susu Lokal Belum Mencukupi Permintaan Industri

Pertumbuhan konsumsi susu sapi per tahun mencapai lima persen, namun produksi susu sapi lokal hanya meningkat dua persen per tahun.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Patah Kemudi, Dua Kru KM Sinar Galesong Berhasil Diselamatkan

Kedua kru yang diketahui bernama Hardi (60) sebagai nakhoda dan Iki (20) ABK, beserta kapal kemudian dievakuasi ke Pulau Dua untuk dilakukan perbaikan.

NASIONAL | 21 Januari 2020

WNI Bekerja di Kapal Asing Diimbau Tidak Melaut

Kemenlu berupaya membebaskan lima WNI yang diculik di perairan Malaysia. Kemenlu juga mengimbau WNI yang bekerja di kapal ikan negara asing tidak melaut.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Polda Jatim Kembali Sita Rp 4,1 M Aset Memiles

Polda Jawa Timur kembali menyita uang aset investasi "MeMiles" sebesar Rp 4,1 miliar yang didapat dari tiga rekening berbeda milik dua tersangka.

NASIONAL | 21 Januari 2020

MUI: Mental Umat Islam Harus Berubah

Mental umat Islam harus berubah dengan tidak lagi bermental karyawan melainkan memiliki mental untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Disengat Ratusan Lebah, Seorang Kakek Meninggal Dunia

Seorang kakek warga Dusun Senet, Desa Purwosari, Wonoboyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Muhtamar (70) meninggal dunia setelah disengat ratusan lebah.

NASIONAL | 21 Januari 2020

KPK Minta Pemerintah Hati-hati Susun Aturan Penyitaan Kasus Korupsi

KPK meminta pemerintah berhati-hati menyusun aturan terkait hasil penggeledahan dan penyitaan tindak pidana korupsi.

NASIONAL | 21 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS