Ini Alasan Pemerintah Gencar Serahkan Sertifikat Tanah
INDEX

BISNIS-27 446.998 (3.66)   |   COMPOSITE 5103.41 (22.92)   |   DBX 961.91 (2.39)   |   I-GRADE 139.433 (1.14)   |   IDX30 425.424 (3.73)   |   IDX80 112.732 (0.9)   |   IDXBUMN20 290.237 (3.92)   |   IDXG30 119.067 (0.52)   |   IDXHIDIV20 380.466 (2.42)   |   IDXQ30 124.992 (0.94)   |   IDXSMC-COM 219.453 (0.5)   |   IDXSMC-LIQ 253.905 (3.07)   |   IDXV30 105.587 (1.13)   |   INFOBANK15 830.947 (11.32)   |   Investor33 371.883 (3.69)   |   ISSI 150.117 (0.53)   |   JII 544.402 (1.55)   |   JII70 185.969 (0.84)   |   KOMPAS100 1019.44 (6.38)   |   LQ45 783.452 (7)   |   MBX 1412.54 (6.76)   |   MNC36 280.287 (2.27)   |   PEFINDO25 278.026 (3.1)   |   SMInfra18 241.756 (0.32)   |   SRI-KEHATI 314.153 (3.5)   |  

Ini Alasan Pemerintah Gencar Serahkan Sertifikat Tanah

Selasa, 21 Januari 2020 | 13:43 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WM

Manggarai Barat, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat hak atas tanah rakyat. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (21/1/2020).

Presiden menyatakan, konflik dan sengketa tanah masih marak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan pemerintah secara intensif mendistribusikan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat.

“Sengketa tanah, konflik tanah, konflik lahan, sengketa lahan, di mana-mana di seluruh Indonesia. Apa penyebabnya? Masyarakat kita memiliki lahan, memiliki tanah, tapi belum pegang sertifikat,” kata Presiden.

Presiden menuturkan, pada 2015 dari 126 juta bidang tanah yang seharusnya bersertifikat, baru rampung 46 juta. Sisanya belum memiliki tanda bukti hak hukum berupa sertifikat tersebut. Masyarakat mempunyai tanah tapi tidak memegang sertifikat.

“Kemudian tumpang tindih akhirnya sengketa di mana-mana,” ungkap Presiden.

Menurut Presiden, penyerahan sertifikat hanya 500-600 ribu setiap tahun. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) lantas meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Saat itu saya perintah pada menteri, siapkan, tahun 2017 saya minta 5 juta harus keluar dari Kantor BPN, bukan 500 ribu lagi. Caranya seperti apa? Pak Menteri yang cari agar 5 juta itu keluar. Tahun 2018, 7 juta minta keluar sertifikat, 2019, 9 juta harus keluar,” kata Presiden.

Presiden pun menyebut, “Mungkin ini Kantor BPN enggak tidur semua. Enggak apa-apa, karena yang jelas rakyat harus dilayani. Sertifikat harus dipegang oleh rakyat. Kalau enggak terus sengketa lahan.”

PTSL merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak. Meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya.

Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Turut mendampingi Presiden dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah tersebut yaitu, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno beserta Ibu Siti Faridah Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.

Selain itu hadir pula Gubernur NTT Viktor B Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula, dan Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bamsoet Harap Konflik Dewas dan Direksi TVRI Bisa Selesai

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap polemik yang terjadi di tubuh TVRI bisa segera mereda

NASIONAL | 21 Januari 2020

Kementerian Agraria Inventarisasi Kebutuhan Lahan Ibu Kota Baru

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, di Kalimantan Timur, akan membutuhkan setidaknya 400 ribu hektare lahan

NASIONAL | 21 Januari 2020

Pemerintah Bahas Kepulangan WNI Terduga Teroris dari Suriah

WNI terduga teroris yang termasuk dalam jaringan teroris lintas batas (FTF) terbanyak berada di Suriah, Afganistan dan Turki.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Ketua KPK Ultimatum Harun Masiku Serahkan Diri

Firli mengatakan hingga sekarang belum mengetahui di mana keberadaan Harun.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Temui Para Pakar UGM, Wiranto: Wantimpres Perlu Masukan dari Akademisi

“Karena itu kami harus mendengarkan masukan dari semua pihak, termasuk perguruan tinggi,” ucap Wiranto.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Pasokan Susu Lokal Belum Mencukupi Permintaan Industri

Pertumbuhan konsumsi susu sapi per tahun mencapai lima persen, namun produksi susu sapi lokal hanya meningkat dua persen per tahun.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Patah Kemudi, Dua Kru KM Sinar Galesong Berhasil Diselamatkan

Kedua kru yang diketahui bernama Hardi (60) sebagai nakhoda dan Iki (20) ABK, beserta kapal kemudian dievakuasi ke Pulau Dua untuk dilakukan perbaikan.

NASIONAL | 21 Januari 2020

WNI Bekerja di Kapal Asing Diimbau Tidak Melaut

Kemenlu berupaya membebaskan lima WNI yang diculik di perairan Malaysia. Kemenlu juga mengimbau WNI yang bekerja di kapal ikan negara asing tidak melaut.

NASIONAL | 21 Januari 2020

Polda Jatim Kembali Sita Rp 4,1 M Aset Memiles

Polda Jawa Timur kembali menyita uang aset investasi "MeMiles" sebesar Rp 4,1 miliar yang didapat dari tiga rekening berbeda milik dua tersangka.

NASIONAL | 21 Januari 2020

MUI: Mental Umat Islam Harus Berubah

Mental umat Islam harus berubah dengan tidak lagi bermental karyawan melainkan memiliki mental untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

NASIONAL | 21 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS