KPK Bela Deputi Pencegahan yang Dilaporkan ke Polisi Terkait Sengketa PLTP Dieng-Patuha

KPK Bela Deputi Pencegahan yang Dilaporkan ke Polisi Terkait Sengketa PLTP Dieng-Patuha

Senin, 10 Februari 2020 | 17:35 WIB
Oleh : Fana Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membela Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan yang dilaporkan kuasa hukum PT Bumigas Energi ke Bareskrim Polri. Diketahui, kuasa hukum PT Bumigas melaporkan Pahala atas dugaan pemalsuan surat rekomendasi terkait sengketa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng-Patuha. Surat rekomendasi itu dijadikan bukti oleh PT Geo Dipa Energi dalam persidangan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

KPK menyatakan, Pahala mengeluarkan surat rekomendasi itu karena menjalankan tugas dalam kapasitas sebagai Deputi Pencegahan. Hal ini lantaran, KPK menemukan potensi kerugian negara terkait proyek PLTP Dieng-Patuha.

"Ada potensi kerugian negara, sehingga kapasitas KPK dalam hal ini adalah upaya untuk mencegah potensi kerugian negara. Karena dalam salah satu proses negosiasi pada 2017 PT Bumi Gas menuntut proyek Patuha I yang telah berproduksi senilai US$ 3 sampai 4 juta setiap bulan untuk diserahkan kepadanya," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (10/2/2020).

KPK, kata Ali mendorong program pemerintah terkait kebijakan energi terbarukan yang memberikan tenggat waktu tahun 2025. Sebanyak 23% dari bauran energi adalah energi terbarukan dengan kontribusi terbesar dari geothermal. Selain itu, KPK juga mendorong pemerintah untuk merealisasikan implementasi investasi di bidang energi.

"Sektor energi juga telah menjadi salah satu fokus KPK sejak lama, khususnya renewable energy dan sektor hulu dengan melakukan sejumlah kajian di bidang energi," katanya.

Tak hanya di bidang pencegahan, KPK juga melakukan upaya penindakan. Namun, Ali masih enggan membeberkan upaya penindakan yang dilakukan Lembaga Antikorupsi terkait sengkarut proyek PLTP Dieng-Patuha ini.

"Paralel, saat upaya pencegahan dilakukan KPK juga melakukan upaya penindakan atas indikasi adanya penyimpangan," kata Ali.

Dalam kesempatan ini, Ali menjelaskan latar belakang sengketa antara Bumigas dan Geo Dipa. Sengketa ini bermula pada Februari 2005, saat kedua perusahaan menyepakati kerja sama pembangunan lima unit Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi-Geothermal. Namun hingga Desember 2005, Bumigas tak kunjung melaksanakan kegiatan fisik pembangunan proyek. Bumigas pun tidak mengindahkan surat peringatan yang dikeluarkan Geo Dipa.

"Tanggal 26 November 2007 Geo Dipa resmi mengajukan permohonan terminasi kontrak melalui arbitrase BANI dan BANI menyatakan Bumigas melakukan cedera janji dan menyatakan kontrak diterminasi di hari itu juga," beber Ali Fikri.

Pada 19 Desember 2008, Bumigas pun mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Akan tetapi, majelis hakim menolak permohonan tersebut.

"Bumigas kemudian mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung (MA) dan pada 25 Mei 2010 MA menyatakan menolak permohonan PK Bumigas," tutur Ali.

Bumigas kemudian melaporkan mantan Presiden Direktur Geo Dipa, Samsudin Warsa ke Bareskrim Polri pada November 2012 atas tuduhan melakukan penipuan. Perkara tersebut diperiksa oleh PN Jakarta Selatan yang memutuskan membebaskan dari dakwaan pada Agustus 2017.

Tak hanya itu, Bumigas kembali mengajukan upaya hukum untuk membatalkan putusan BANI. Baru pada 24 Oktober 2014, MA mengabulkan permohonan Bumigas untuk membatalkan putusan BANI terkait terminasi kontrak proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng-Patuha.

"Atas putusan ini, Geo Dipa mengajukan PK dua kali yang ditolak oleh majelis hakim," ungkap Ali Fikri.

Pada 2 April 2015, Bumigas kembali melaporkan Direktur Utama Geo Dipa, Tim Jaksa Pengacara Negara, dan kuasa hukum Geo Dipa ke Bareskrim Polri dengan tuduhan memberikan keterangan palsu. Setelah proses-proses hukum tersebut, Geo Dipa melalui kuasa hukumnya berkoordinasi kepada KPK. Karena dengan dibatalkannya putusan BANI, Bumigas mengklaim bahwa perjanjian hidup kembali dan meminta negosiasi kembali dilakukan. Salah satu bagian negosiasi adalah Bumigas meminta proyek Patuha I.

"Karena Patuha I adalah aset negara, maka KPK berpendapat bahwa proyek tersebut tidak bisa diserahkan kepada pihak ketiga dan tidak ada pembayaran kompensasi terkait hal ini," jelas Ali Fikri.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Suap Dirut Perum Perindo, Bos Navy Arsa Sejahtera Dituntut 2 Tahun Penjara

Jaksa meyakini Mujib telah memberikan suap kepada mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Risyanto Suanda.

NASIONAL | 10 Februari 2020

Menkeu: Dana BOS Tahun 2020 Naik 6%

Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 naik 6,03 persen dibanding tahun lalu, dari Rp49 triliun menjadi Rp54,32 triliun.

NASIONAL | 10 Februari 2020

Majelis Hakim Konfirmasi Utang Piutang Dirut PT INTI dan Dirkeu PT AP II

Jaksa KPK menduga, uang senilai Rp 5 miliar yang Andra terima merupakan suap terkait pengadaan BHS

NASIONAL | 10 Februari 2020

Sebulan Lebih Buru Harun Masiku Tanpa Hasil, KPK: Sabar Saja

"Sabar saja nanti ketika waktunya kami sampaikan. Ditunggu saja teman-teman kalau ada update-nya pasti disampaikan," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri.

NASIONAL | 10 Februari 2020

Adik Zulhas Mulai Jalani Hukuman 12 Tahun Penjara di Lapas Bandar Lampung

aksa Eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan ke Lapas Bandar Lampung, Senin (10/2/2020).

NASIONAL | 10 Februari 2020

KPK Ingatkan Ketum PAN Zulkifli Hasan Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik pada Kamis (14/2/2020)

NASIONAL | 10 Februari 2020

BNPT Gandeng Pengusaha untuk Berdayakan Ekonomi Mantan Napiter

Ada mantan teroris yang sudah sadar dan keluarga penyintas yang juga harus diperhatikan.

NASIONAL | 10 Februari 2020

Ketua DPR Minta Pemerintah Tak Terburu-buru Pulangkan 600 Eks ISIS

Menurut Puan, kepulangan mereka bisa mengancam keamanan dalam negeri.

NASIONAL | 10 Februari 2020

lndosat Ooredoo Luncurkan Phone Line dengan Asisten Google

Randy Jusuf berharap hadirnya layanan IM3 Ooredoo Phone Line dengan asisten Google ini diharapkan membantu memperluas akses informasi kepada masyarakat.

NASIONAL | 10 Februari 2020

Bertemu Satgas Anti Mafia Bola, Menpora Harap Piala Dunia U-20 Sportif

Menpora Zainudin Amali berharap Satgas Anti Mafia Bola dapat terus diperpanjang untuk memastikan Piala Dunia U-20 berlangsung sportif.

NASIONAL | 10 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS