Konsep Kodifikasi Dinilai Lebih Baik Dibandingkan Omnibus Law
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Konsep Kodifikasi Dinilai Lebih Baik Dibandingkan Omnibus Law

Senin, 24 Februari 2020 | 13:31 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Konsep omnibus law dinilai kurang tepat dipakai dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Sebab omnibus law hanya menghilangkan sejumlah pasal dalam undang-undang (UU) tertentu. Menurut peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Charles Simabura, kodifikasi atau penyatuan UU yang sebenarnya lebih ideal.

“Kodifikasi tentu lebih baik, karena undang-undang yang lama enggak berlaku lagi. Kalau omnibus law hanya mencabut beberapa pasal. Tapi undang-undangnya masih hidup,” kata Charles saat diskusi bertajuk Sistem Presidensial, Omnibus Law dan Tata Kelola Hukum 2005-2019, di Kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Senin (24/2/2020).

Charles menyatakan, perencanaan dan pembahasan RUU Ciptaker terkesan terburu-buru. RUU Ciptaker pun keluar dari agenda penataan regulasi presiden.

“Ini (RUU Ciptaker) patut diduga merupakan penumpang gelap karena semata-mata bicara tentang kemudahan investasi dan tidak dalam rangka menyelesaikan problem penataan regulasi secara keseluruhan,” ujar Charles.

Charles menambahkan, peranan presiden untuk membentuk peraturan perundang-undangan di bawah UU semestinya diperkuat. Selain itu dibutuhkan integrasi lembaga yang berwenang dalam pembentukan sebuah regulasi. Charles pun mengusulkan revisi atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan memuat omnibus law.

Pada kesempatan yang sama pengamat hukum dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Andi Syafrani mengatakan, RUU Ciptaker menuai sorotan tajam dari publik akibat kompleksitas dan luasnya ruang lingkup. Konsep omnibus law RUU Ciptaker, lanjut Andi, berbeda dengan tiga RUU lainnya.

Ketiga RUU itu yakni tentang pemindahan ibu kota, perpajakan, dan kefarmasian.

“Jika dilihat RUU ibu kota, pajak, dan farmasi lingkupnya sama. Bisa dibaca oleh kita topiknya. Kenapa RUU Ciptaker jadi mumet? Karena topik dan lingkupnya sangat lebar. RUU Ciptaker menabrak cara pikir aspek hukum,” kata Andi.

Andi juga mengeritik rencana pengesahan RUU Ciptaker dalam 100 hari kerja. Menurut Andi, DPR sepatutnya memperjuangkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terlebih dahulu untuk disahkan. Sebab RUU KUHP sudah dibahas puluhan tahun.

“Pastikan dulu RUU KUHP selesai. Setidaknya membuat wajah DPR tidak tertampar,” tukas Andi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CSIS Philips J Vermonte yang menjadi moderator mengatakan, problem pembentukan perundang-undangan sudah berlangsung sejak era Reformasi.

“Banyak hal yang harus kita evaluasi. Ke depan yang harus dijaga prinsipnya, kita harus tetap menjadi negara demokratis, mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Philips.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hasil Survei Sebut Kepercayaan Masyarakat Menurun, KPK Jadikan Masukan

Hasil survei sejumlah lembaga menyebut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menurun

NASIONAL | 24 Februari 2020

Jaksa Agung: Gunakan Hati Nurani Dalam Penegakan Hukum

Jaksa Agung ST Burhanudin mengemukakan, penegakan hukum tidak melulu berdasarkan text book atau berpatokan pada buku dan teori

NASIONAL | 24 Februari 2020

Menpora Acungkan Jempol untuk Tim Olahraga Binaan Polri

Menpora Zainudin Amali mengapresiasi semangat Polri dalam membina ketiga tim binaan pada cabang olahraga sepakbola dan voli.

NASIONAL | 24 Februari 2020

Siswi SMPN 1 Turi Jalani Trauma Healing

Ada enam siswa mengalami gejala symptoms, yaitu timbul rasa sedih, cemas, dan marah.

NASIONAL | 24 Februari 2020

Ketua KPK: Korupsi Bisa Terjadi karena Kesalahan Sistem

KPK dikatakan Firli Bahuri bisa saja menangkap tiap hari para pelaku korupsi.

NASIONAL | 24 Februari 2020

Umumkan Penghentian 36 Penyelidikan, Firli Bahuri: Tanda Cinta ke KPK

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, kritikan dari sejumlah pihak menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi lembaga yang dipimpinnya

NASIONAL | 24 Februari 2020

Kejaksaan Agung Buka Rekening yang Diblokir

Jaksa Agung sedang membuka rekening di beberapa bank yang terblokir.

NASIONAL | 24 Februari 2020

Wapres Dukung Kemitraan BPPT dengan Industri

Wapres berharap kemitraan tersebut memunculkan inovasi untuk mendorong perekonomian bangsa.

NASIONAL | 24 Februari 2020

Wapres: Iptek Tolok Ukur Kemajuan Bangsa

Menurut Wapres, revolusi industri 4.0 menuntut adanya penggunaan iptek dalam kehidupan sehari-hari.

NASIONAL | 24 Februari 2020

Hamil di Kolam Renang Jadi Berita Terpopuler Media Inggris

Berita ini mengalahkan kabar rapat rahasia kerajaan Inggris untuk mempersiapkan Pangeran William sebagai putra mahkota.

NASIONAL | 24 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS