Istana: Tidak Ada Karantina Wilayah
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

Istana: Tidak Ada Karantina Wilayah

Senin, 30 Maret 2020 | 10:17 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menyebutkan belum ada rencana untuk melakukan karantina wilayah untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 semakin meluas di Indonesia.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, pemerintah tidak ada rencana melakukan lockdown sehingga harus mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) Karantina Wilayah. "Tidak ada," tegas Fadjroel Rachman kepada Beritasatu.com melalui pesan pendeknya, Senin (30/3/2020).

Hal senada juga disampaikan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Hingga saat ini, pemerintah belum ada memikirkan untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah.

"Ini sudah sering dipertanyakan tentang status lockdown atau apa sajalah. Dan saya sudah mengatakan berulang kali, jangan perdebatkan status," kata Doni Monardo kepada beritasatu.com.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengatakan, setiap negara memiliki karakteristik sendiri. Dan lockdown bukan solusi yang tepat untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia.

Ketika karantina wilayah atau lockdown diterapkan, lanjutnya, maka sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, maka kebutuhan seluruh masyarakat di wilayah itu harus dibiayai pemerintah.

"Tidak hanya masyarakatnya, tetapi hewan peliharaan juga harus dibiayai," ujar Doni Monardo.

Kalau ini terjadi, maka akan cukup menyulitkan pemerintah. Karena selain harus menangani pasien positif terinfeksi corona, termasuk orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP) hingga menyiapkan rumah sakit dan kesiapan sarana dan prasarana, perhatian pemerintah juga harus terbagi untuk menyediakan kebutuhan masyarakat dan hewan peliharaan yang dilakukan lockdown.

"Jadi ketika undang-undang ini dilaksanakan sesuai persyaratan yang ada, maka harus dipikirkan kira-kira dampaknya seperti apa," terang Doni Monardo.

Daripada lockdown, menurut Doni Monardo, lebih masyarakat patuhi imbauan physical distancing dengan bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Lalu terapkan pola hidup bersih dan sehat dengan rajin mencuci tangan serta menjaga jarak aman ketika beraktivitas di luar.

Atau kalau mau lakukan lockdown, lanjutnya, bisa dilakukan dari kelompok masyarakat terkecil, seperti RT (rukun tetangga). Kalau ada RT yang sudah tertular, maka tidak boleh ada orang yang keluar dan masuk dari kawasan RT tersebut. Lalu kebutuhan RT yang di lockdown, dipenuhi bersama-sama oleh RW (rukun warga) yang menaungi RT tersebut.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Lantamal III Pantau Komplek TNI AL Cegah Kerumunan Warga

Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Lantamal III melakukan pemantauan di sekitar perumahan Komplek TNI Angkatan Laut (AL) wilayah Jabodetabek

NASIONAL | 30 Maret 2020

Biayai Pasien Covid-19, BPJS Kesehatan Ditugaskan Lakukan Verifikasi Klaim Rumah Sakit

Pemerintah mempercepat pembayaran kepada rumah sakit yang merawat pasien virus corona (Covid-19)

NASIONAL | 30 Maret 2020

Pasien Corona di Batam Meninggal

Pasien baru melakukan perjalanan ke Jakarta pada awal Maret 2019.

NASIONAL | 30 Maret 2020

Perpusnas Perpanjang Penutupan Layanan Onsite Hingga 29 Mei

Seluruh layanan 'onsite' di Perpusnas akan ditutup mulai dari 16 Maret sampai 29 Mei 2020.

NASIONAL | 30 Maret 2020

Gubernur Riau Minta Peserta Tablig Akbar di Malaysia Segera Melapor

Menurut informasi ada puluhan warga Riau yang mengikuti tablig akbar tersebut.

NASIONAL | 30 Maret 2020

Pemerintah Hadapi Seruan #LockdownOrDie

Para politisi, dokter, dan pemimpin hak asasi manusia mendesak tindakan yang lebih ketat, terutama di ibu kota Jakarta.

NASIONAL | 30 Maret 2020

Pasien PDP Meninggal Dunia di RS Yunus Bengkulu Negatif Covid-19

PDP virus "corona" atau Covid-19 yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yunus Bengkulu, awal pekan lalu dinyatakan negatif "corona".

NASIONAL | 30 Maret 2020

Atasi Corona, DPD Dukung Pemerintah Berlakukan Karantina Wilayah

DPD mendukung pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait aturan karantina wilayah, untuk meredam laju penyebaran virus corona atau Covid-19.

NASIONAL | 29 Maret 2020

Untirta dan Relawan Bagikan Masker dan Hand Sanitizer ke Masyarakat

Terkait penempatan wastafel potabel di tiga titik, Leo menjelaskan, hal itu dilakukan mengingat masih banyak masyarakat Banten yang bekerja di sektor informal.

NASIONAL | 29 Maret 2020

Jateng Siapkan Rp 1,4 Triliun Atasi Covid-19

Anggaran Rp 1,4 triliun dari Pemprov Jateng itu juga masih bisa bertambah dengan back up anggaran dari APBD kabupaten/kota.

NASIONAL | 29 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS