Tangani Corona, KPK Bentuk Tim Khusus Kawal Pengadaan Barang dan Jasa
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Tangani Corona, KPK Bentuk Tim Khusus Kawal Pengadaan Barang dan Jasa

Kamis, 2 April 2020 | 18:13 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah untuk memastikan pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam percepatan penanganan pandemi corona atau Covid-19 dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel serta tetap berpegang pada konsep harga terbaik (value for money).

Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut.

“Mengingat saat ini salah satu kegiatan penting adalah pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19, seperti pengadaan APD (alat pelindung diri), maka KPK dalam upaya pencegahan korupsi, monitoring dan koordinasi membantu Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nasional dan daerah terkait dengan pencegahan korupsi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan pers yang diterima, di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Firli memastikan, KPK bakal mengawal dan mengawasi pengadaan barang dan jasa terkait penanganan corona. KPK, katanya, telah membentuk tim khusus untuk mengawal dan bekerja bersama Satgas di tingkat pusat dan daerah serta dengan stakeholders terkait lainnya.

Selain itu, KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. SE tersebut ditujukan kepada Gugus Tugas di tingkat pusat dan daerah untuk memandu proses pengadaan barang dan jasa.

Langkah-langkah ini dilakukan KPK untuk menghilangkan keraguan bagi pelaksana di lapangan tentang pidana korupsi yang berpotensi dapat dikenakan kepada pelaksana. Padahal kondisi saat ini adalah darurat dan membutuhkan kecepatan dalam eksekusinya.

"Dalam Surat Edaran disampaikan rambu-rambu pencegahan yang diharapkan dapat memberi kepastian bagi pelaksana pengadaan bahwa sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi, maka proses pengadaan barang dan jasa tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan," papar Firli.

Beberapa prinsip yang ditekankan KPK di dalam Surat Edaran tersebut di antaranya agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk aturan yang secara khusus dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Dari kajian yang pernah dilakukan maupun perkara yang ditangani, KPK mengidentifikasi sejumlah modus dan potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Beberapa di antaranya adalah persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang/jasa, menerima kickback, penyuapan, gratifikasi, benturan kepentingan, perbuatan curang, berniat jahat memanfaatkan kondisi darurat, hingga membiarkan terjadinya tindak pidana.

KPK mendorong aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan BPKP untuk turut mengawal proses pengadaan barang dan jasa terkait penanganan corona.

“Kami juga mendorong keterlibatan aktif APIP dan BPKP untuk melakukan pengawalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan PBJ dengan berkonsultasi kepada LKPP,” kata Firli.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rute Transjakarta Berkurang 86%, KRL Commuter Line Beroperasi Normal

Transjakarta hanya melayani 33 rute.

NASIONAL | 3 April 2020

WNI di Malaysia yang Pulang ke RI Harus Dipastikan Negatif Corona

Pemerintah memastikan agar kepulangan mereka ke Tanah Air dalam pengawasan ketat sesuai protokol kesehatan.

NASIONAL | 3 April 2020

Wakil Ketua DPR: Perppu 1/2020 Bisa Langsung Berlaku

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan, Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan sudah dapat diberlakukan.

NASIONAL | 3 April 2020

ICW Sebut Bebaskan Koruptor Agenda Lama Menkumham

ICW mengkritik usulan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mempercepat pembebasan napi korupsi

NASIONAL | 2 April 2020

Mensos Ingatkan Kepala Daerah Lengkapi Program Stimulus Pemerintah

Menteri Sosial Juliari Batubara mengingatkan agar para kepala daerah segera bekerja untuk melengkapi program stimulus yang sudah ditetapkan Pemerintah

NASIONAL | 2 April 2020

Kasus Harun Masiku, Kader PDIP Didakwa Suap Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan

Kader PDIP, Saeful Bahri didakwa telah menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebesar Sin$ 57.350 atau setara sekitar Rp 600 juta

NASIONAL | 2 April 2020

MPR: Disiplin Jadi Kunci Cegah Meluasnya Covid-19

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan kedisiplinan warga masyarakat adalah kunci utama mencegah semakin berkembangnya Covid-19.

NASIONAL | 2 April 2020

Seusai Bertemu Pimpinan MPR, Gugus Tugas Covid-19 Serukan Pesan Persatuan

Semua harus mau disiplin serta bekerja sama demi segera selesainya pandemi corona.

NASIONAL | 2 April 2020

Perludem: Perppu Penundaan Pilkada Harus Segera Diterbitkan

Perludem meminta pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait penundaan Pilkada 2020

NASIONAL | 2 April 2020

Pemkot Surabaya Mulai Terapkan PSBB

PSBB untuk percepatan penanganan virus corona atau Covid-19, diterapkan mulai Jumat (3/4/2020).

NASIONAL | 2 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS