Perpres TNI Atasi Terorisme Sangat Dibutuhkan
INDEX

BISNIS-27 437.928 (0)   |   COMPOSITE 4945.79 (17.16)   |   DBX 931.257 (0.14)   |   I-GRADE 131.318 (0.86)   |   IDX30 415.488 (2.53)   |   IDX80 108.562 (0.62)   |   IDXBUMN20 273.68 (0)   |   IDXG30 115.596 (0.7)   |   IDXHIDIV20 371.558 (2.03)   |   IDXQ30 121.636 (0.7)   |   IDXSMC-COM 210.245 (0)   |   IDXSMC-LIQ 235.867 (1.3)   |   IDXV30 102.795 (0)   |   INFOBANK15 787.375 (5.23)   |   Investor33 363.773 (1.92)   |   ISSI 144.695 (0)   |   JII 523.846 (0)   |   JII70 177.783 (0)   |   KOMPAS100 971.12 (4.67)   |   LQ45 760.321 (4.78)   |   MBX 1369.12 (0)   |   MNC36 271.592 (1.42)   |   PEFINDO25 259.811 (0.71)   |   SMInfra18 233.526 (0)   |   SRI-KEHATI 306.747 (0)   |  

Perpres TNI Atasi Terorisme Sangat Dibutuhkan

Kamis, 21 Mei 2020 | 18:08 WIB
Oleh : Robert Wardy / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta menggemukakan peraturan presiden (perpres) tentang pelibatan TNI dalam memberantas terorisme sangat dibutuhkan. Dengan adanya Perpres menjadi jelas batasan dan ruang lingkup TNI dalam memberantas terorisme.

"Ada beberapa ancaman terorisme yang sangat butuh TNI. Misalnya di Poso dan Papua. Itu perlu aturan tegas," kata Sukamta di Jakarta, Kamis (21/5/2020).

Ia menjelaskan, pepres harus diterbitkan untuk mengatur koordinasi aparat di lapangan. Terutama koordinasi antara TNI, Polri, BNPT dan instansi lain yang menggurusi pemberantasan terorisme.

Menurut politisi dari Fraksi PKS ini, sejak tahun 2018, DPR sudah mendesak agar ada perpres yang mengatur detail dan komprehensif terkait keterlibatan TNI mengatasi terorisme. Kelompok teroris ada yang bersenjata canggih yang harus dilawan oleh TNI.

"Pasal pasal dalam Perpres TNI harus detail dan rinci. Jangan ada salah tafsir oleh petugas di lapangan nanti, "ujar Sukamta.

Peneliti terorisme, Rakyan Adibrata mengemukaan, Perpres TNI mengacu pada dua undang undang utama yaitu UU TNI tahun 2004 dan UU 5/2018 tentang Penanggulangan Pidana Terorisme. Dalam kedua UU itu, secara prinsip, peran TNI bisa melakukan penangkalan, penindakan dan pemulihan.

"Pelibatan TNI dalam mengatasi ancaman terorisme skala tinggi harus berdasarkan perintah Presiden. Itu sudah diatur dalam pasal 8 rancangan Perpres TNI. Termasuk mengatasi pembajakan pesawat, " kata Rakyan.

Sementara pengamat pertahanan dan militer, Connie Rahakundini Bakrie menilai, ketakutan segelintir aktivis atas Rancangan Peraturan Presiden pelibatan TNI dalam memberantas teroris adalah berlebihan. Ketakutan bahwa militer bisa mengambilalih tugas penegak hukum sebagai ketakutan yang dangkal (narrow minded) dan tidak pada tempatnya.

"Mereka-mereka yang menolak itu kacamatanya hanya pemahaman akan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sempit. Mereka menganggap masalah terorisme adalah masalah hukum semata,” kata Connie.

Menurut Connie, para aktivis yang menolak draf Perpres tidak paham dan ketinggalan zaman. Mereka tidak tahu misalnya perkembangan perang CBRNE, terutama biological war yang menjadi senjata termurah para teroris dan lone wolf. CBRNE merupakan akronim dari Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive Materials.

"Perang di mana-mana pun bukan tentang hukum semata,” ujar Connie.

Harus Terukur

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai, keberatan pokok sejumlah kalangan termasuk pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pelibatan TNI karena Indonesia memilih extended criminal justice system atau sistem peradilan pidana.

Sistem itu diperluas dengan mengedepankan pencegahan sebagai mekanisme hukum menangani terorisme.
Menurutnya, TNI bukan bagian dari law enforcement atau penegak hukum. Sampai sejauh ini pun, TNI tetap tidak mau tunduk pada peradilan umum biasa. Padahal di negara yang menghormati supremasi sipil, untuk kasus yang melibatkan anggota tentara dan bukan urusan kedinasan atau kemiliteran, harus dibawa ke peradilan umum.

"Pelibatan militer dalam membantu kepolisian menangani terorisme di banyak negara bukanlah sesuatu yang tabu dan dimungkinkan. Hanya saja pelibatan itu harus terukur dan sesuai dengan kebutuhan atau tingkat skala ancaman. Derajat keterlibatan militer diatur secara seksama dan terinci," tutur Bonar.

Di tempat terpisah, Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengemukakan pemerintah akan membahas draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme bersama dengan Sekretariat Negara (Setneg) pekan ini. Saat ini, Perpres tersebut masih berada di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Dini menyampaikan, semua hal yang ada pada draf Perpres tersebut masih dapat berubah hingga proses finalisasi dilaksanakan. Isi dari perpres yang dikritik karena berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) tersebut sangat tergantung dari proses diskusi yang berjalan.

"Semuanya masih bisa berubah dalam proses finalisasi. Tergantung bagaimana nanti proses diskusinya," kata Dini.
Sebagaimana diketahui, beberapa pekan lalu beredar draf Perpres pelibatan TNI dalam berantas terorisme. Draf itu dikirim Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly ke Komisi I DPR. Namun sampai saat ini, belum ada pembahasan di Komisi I DPR.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Instruktur Militer, Tersangka JI Nonstruktur Tasikmalaya Jadi Tiga

Densus 88/Antiteror nenangkap satu persatu jaringan teroris Jamaah Islamiah (JI) nonstruktur di Tasikmalaya.

NASIONAL | 21 Mei 2020

Alumni Akabri 2001 Sumbang Paket Sembako ke Warga Majalengka

Gerakan berbagi paket sembako serentak dilakukan alumni Akabri 2001 di seluruh Indonesia.

NASIONAL | 21 Mei 2020

Bupati Ogan Ilir Klaim Pemecatan 109 Tenaga Kesehatan Sudah Sesuai Prosedur

Menurut Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam pemecatan 109 tenaga kesehatan honorer sudah sesuai prosedur karena semua tuntutan sudah dipenuhi.

NASIONAL | 21 Mei 2020

KLHK Salurkan 500 Paket APD ke Asosiasi Pemulung Bantargebang

Bantuan APD dari KLHK kemudian dibagikan kepada pemulung dan para pekerja di sektor persampahan

NASIONAL | 21 Mei 2020

KPK Ingatkan Pengusaha Alkes Hindari Pemberian Gratifikasi ke Pejabat

KPK telah menerbitkan Surat Edaran nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya.

NASIONAL | 21 Mei 2020

Kota Makassar Putuskan Tidak Perpanjang PSBB

Pemkot Makassar memutuskan untuk tidak memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar yang berakhir Kamis (21/5/2020).

NASIONAL | 21 Mei 2020

Warga Medan Patuhi Protokol Kesehatan di Lippo Plaza

Warga yang mendatangi Lippo Plaza Medan wajib menjalani pengecekan suhu tubuh oleh petugas.

NASIONAL | 21 Mei 2020

Polisi Tangkap Pelaku Penyebar Info Beras Busuk Bulog

Dirut Perum Bulog Budi Waseso menegaskan siapapun yang menghalang-halangi tugas akan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

NASIONAL | 21 Mei 2020

Jelang Lebaran, Kerumunan Warga di Pasar Sulit Diatasi

Kerumunan massa di Kota Serang dan Kota Cilegon sulit dihindari.

NASIONAL | 21 Mei 2020

Ketua DPRD Banten Soroti Lambannya Penyaluran Bansos

Penyaluran bansos di Banten dinilai lamban.

NASIONAL | 21 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS