Rekomendasi TII, KPK Beri Apresiasi
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Rekomendasi TII, KPK Beri Apresiasi

Rabu, 27 Mei 2020 | 18:43 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM


Jakarta, beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari Timnas PK mengapresiasi rekomendasi atas hasil pemantauan Transparency International Indonesia (TII) terhadap pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) ini. KPK bersama seluruh Timnas PK berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan capaian atas seluruh aksi yang telah ditetapkan.

"Sampai akhir Maret 2020, capaian aksi dari 53 kementerian/lembaga (K/L) dan 542 pemerintah daerah (pemda) telah mencapai antara 50% sampai 55%, dari target 62,5% pada triwulan pertama 2020," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati saat dikonfirmasi, Rabu (27/5/2020)

Ipi memastikan hasil pemantauan yang dilakukan TII bersama sejumlah kelompok masyarakat di beberapa daerah akan dibawa ke tingkat pusat untuk dielaborasi lebih lanjut. Diharapkan, hasil pemantauan ini menjadi evaluasi dan perbaikan ke depan agar capaian aksi Stranas PK lebih optimal.

"Termasuk mendorong pelibatan partisipasi publik," katanya.

Berdasarkan catatan Setnas PK, dalam upaya pembentukan UKPBJ sebagai salah satu sub-aksi, sudah lebih dari 80% pemda memiliki UKPBJ mandiri. Bahkan, lima Pemda, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Kabupaten Badung, telah mencapai tingkat kematangan level tiga.

Selanjutnya, terkait percepatan OSS, Setnas PK mencatat sudah 22 K/L yang aplikasi perizinannya terkoneksi dengan OSS. Selain itu, seluruh pemda juga telah dapat menerima Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menotifikasi persetujuan atau penolakan izin melalui web-form.

Terkait implementasi sub-aksi kebijakan one map policy, dari total 11 Informasi Geospasial Tematik (IGT) di tingkat pusat yang menjadi fokus, terdapat tujuh IGT telah terintegrasi, dua IGT telah terkompilasi, dan dua IGT lainnya masih dalam proses kompilasi. Sedangkan, terkait sub-aksi percepatan sistem merit, sudah 90% ASN terpidana dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

"Dan 11 Kementerian/Lembaga serta dua Pemerintah Kabupaten telah menerapkan sistem merit," katanya.

Diketahui, Timnas PK dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Timnas PK terdiri atas KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan. Untuk mendukung kelancaran tugas, Timnas PK dibantu oleh Setnas PK, yang berkedudukan di Gedung KPK.

Stranas PK memiliki tiga fokus sektor, yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum. Ketiga fokus tersebut diterjemahkan ke dalam 11 aksi dan 27 sub-aksi.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPAI Dorong Pemda Buat Juknis PPDB 2020

Juknis harus sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19.

NASIONAL | 27 Mei 2020

TII: Perluas Partisipasi Publik dalam Pencegahan Korupsi

ransparency International Indonesia (TII) mendorong diperluasnya partisipasi publik dalam penyusunan, pelaksanaan dan pemantauan Stranas KPK

NASIONAL | 27 Mei 2020

Tatanan New Normal Butuh Perubahan Perilaku Individu

Tatanan normal baru atau new normal tidak memberi ruang sama sekali untuk penularan Covid-19.

NASIONAL | 27 Mei 2020

Pemprov Sumut Perpanjang Masa Tanggap Darurat

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyatakan, masa tanggap darurat diperpanjang karena penyebaran virus corona (Covid-19) masih terjadi.

NASIONAL | 27 Mei 2020

Seluruh Pihak Diingatkan Bahaya Laten Komunis

Wabah Covid-19 menyita perhatian banyak pihak tanpa kecuali, sehingga tanpa disadari ada bahaya yang mengancam eksistensi NKRI.

NASIONAL | 27 Mei 2020

Sebelum Putuskan New Normal, PSBB Harus Diperketat

Pemerintah diminta bersabar dan terus memperketat PSBB sampai kurva Covid-19 menurun.

NASIONAL | 27 Mei 2020

Begini Cara Taiwan Terhindar dari Episentrum Covid-19

Taiwan berhasil terhindar jadi episentrum Covid-19 dengan berbekal sistem kesehatan berbasis data yang terintegrasi.

NASIONAL | 27 Mei 2020

39.976 Napi dan Anak Sudah Dibebaskan Melalui Asimilasi dan Integrasi

Kemkumham) telah mengeluarkan hampir 40.000 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi dari lapas sebagai upaya pencegahan pandemi Covid-19.

NASIONAL | 27 Mei 2020

Dinilai Belum Optimal, Sandiaga Uno: Potensi Zakat Capai Rp 270 Triliun

Sandi mendorong lembaga pengumpul zakat, infaq, dan sedekah meningkatkan pengelolaan dengan memanfaatkan teknologi dan menyesuaikan dengan kondisi kekinian.

NASIONAL | 27 Mei 2020

87.636 Kendaraan Disuruh Putar Balik

Selain disuruh putar balik, pihak kepolisian juga menindak hampir 10.000 pelanggaran lalu lintas sampai H+2 Lebaran.

NASIONAL | 27 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS