Cegah Korupsi, KPK Luncurkan Fitur JAGA Bansos
INDEX

BISNIS-27 506.098 (1.39)   |   COMPOSITE 5701.03 (13.2)   |   DBX 1035.29 (5.15)   |   I-GRADE 166.318 (1.06)   |   IDX30 494.279 (3.03)   |   IDX80 129.716 (0.53)   |   IDXBUMN20 362.653 (5.07)   |   IDXG30 134.441 (-0.01)   |   IDXHIDIV20 440.988 (4.01)   |   IDXQ30 143.821 (1.19)   |   IDXSMC-COM 242.747 (0.52)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-0.75)   |   IDXV30 122.829 (2.2)   |   INFOBANK15 978.195 (8.41)   |   Investor33 426.909 (0.57)   |   ISSI 166.986 (-0.13)   |   JII 611.564 (-1.71)   |   JII70 209.726 (-0.38)   |   KOMPAS100 1161.89 (1.98)   |   LQ45 907.882 (4.41)   |   MBX 1586.58 (3.07)   |   MNC36 318.65 (0.67)   |   PEFINDO25 310.515 (1.67)   |   SMInfra18 285.156 (4.12)   |   SRI-KEHATI 364.469 (1.43)   |  

Cegah Korupsi, KPK Luncurkan Fitur JAGA Bansos

Jumat, 29 Mei 2020 | 20:40 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan fitur JAGA Bansos dalam platform pencegahan korupsi JAGA. Fitur ini untuk mencegah penyimpangan dan bahkan korupsi terkait penyelenggaraan bantuan sosial (bansos) yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

“Kami berharap masyarakat bisa percaya untuk memberikan informasi melalui fitur JAGA Bansos ini, karena ini bisa jadi saluran bagi masyarakat untuk berperan aktif mengawal pengalokasian bansos dan mencegah potensi terjadinya korupsi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat meluncurkan fitur JAGA Bansos saat konferensi pers daring melalui akun Youtube KPK, Jumat (29/5/2020).

Aplikasi JAGA (JAGA Apps) bisa diunduh melalui gawai dengan sistem operasi android ataupun iOs. Selain melalui gawai, masyarakat juga bisa mengakses JAGA melalui situs https://jaga.id.

"KPK berharap adanya fitur JAGA Bansos, bukan hanya membantu masyarakat dalam mendapatkan haknya, tetapi juga menjadi pengawasan bersama dalam pelaksanaan tugas pemerintah demi menjamin kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi," katanya.

Firli mengatakan, masyarakat dapat menggunakan fitur baru ini untuk melaporkan dugaan penyimpangan/penyalahgunaan bantuan sosial. Tak hanya itu, JAGA Bansos juga menyediakan informasi tentang bansos. Keluhan atau laporan yang masuk ke JAGA Bansos, akan diterima KPK untuk diteruskan kepada pemerintah daerah terkait.

"KPK meneruskan informasi dari masyarakat melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) pencegahan. Selanjutnya, KPK akan memonitor tindak lanjut penyelesaian laporan dan keluhan masyarakat tersebut," katanya.

Dikatakan, penambahan fitur JAGA Bansos merupakan upaya tambahan yang dilakukan KPK untuk mencegah korupsi dalam penyelenggaraan bansos terutama terkait penanganan pandemi Covid-19. Dari mitigasi yang dilakukan, penyelenggaraan bansos yang merupakan bagian dari Jaring Pengaman Sosial menjadi salah satu titik rawan terjadinya korupsi dalam penanggulangan pandemi corona Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan realokasi anggaran dalam jumlah yang sangat signifikan untuk JPS.

Di tingkat pusat dari alokasi anggaran Rp 405 triliun, bansos merupakan bagian dari komponen JPS senilai Rp 110 triliun. Sementara dari realokasi anggaran pemerintah daerah sebesar Rp 67,32 triliun, tercatat 25 triliun akan diberikan dalam bentuk bansos kepada masyarakat.

Alokasi bansos lainnya bersumber dari Dana Desa yang mengalokasikan secara berjenjang yaitu 25% - 35% dari besaran dana desa atau senilai total Rp 21 triliun.

Selama ini pemerintah pusat telah memberikan bansos regular berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan adanya pandemi, maka cakupan penerima bantuan diperluas dan besaran bantuan diperbesar.

Di samping itu juga diperkenalkan bantuan baru yaitu bansos sembako dan tunai untuk wilayah Jakarta, Bodetabek dan luar Jabodetabek. Di tingkat daerah pemberian bansos juga dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota yang bersumber dari realokasi APBD. Maka, saat ini setidaknya ada tujuh jenis bantuan yang ditujukan untuk masyarakat yang miskin dan rentan menjadi miskin karena pandemi.

Dalam pelaksanaannya, KPK menemukan bahwa penyaluran tujuh jenis bansos ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat di sejumlah daerah. Salah satu persoalan utama mengenai DTKS yang belum diperbaharui oleh pemda. Selain itu, KPK menemukan pemahaman yang keliru tentang penerima manfaat bansos.

Untuk itu, KPK menilai pentingnya mengedukasi masyarakat tentang jenis bansos, kriteria penerima bantuan, dan masyarakat tidak menerima semua jenis bansos.
"Rentannya penyimpangan dalam penyaluran bansos, mendorong KPK mengambil langkah antisipatif. Salah satunya dengan menerbitkan Surat Edaran No 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat," katanya.

Melalui surat edaran tersebut, KPK mendorong penggunaan sekaligus sebagai kesempatan untuk melakukan pemutakhiran DTKS oleh pemda melalui dinas sosial. Data tersebut kemudian dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data by name by address penerima bantuan diyakini tidak fiktif ketika ada NIK. Saat ini pemadanan 96 juta data DTKS sedang berjalan dengan sekitar 70 Juta sudah padan atau sudah memiliki NIK.

"KPK juga meminta Kementerian/Lembaga/Pemda dan instansi lainnya agar transparan dan akuntabel dalam menyalurkan bantuan dengan membuka akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan dan anggaran yang tersedia. KPK juga mengimbau agar menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat," katanya



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ruslan Buton, Tersangka Ujaran Kebencian Dibawa ke Jakarta

Ruslan dijemput tim gabungan akibat video rekaman yang meminta Presiden Jokowi mundur, jika tidak akan gelombang revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Panglima: LVRI Bantu Percepat Penanganan Covid-19

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dinilai telah ikut serta membantu mempercepat penanganan Covid-19

NASIONAL | 29 Mei 2020

KPK Diharapkan Usut Dugaan Suap Gubernur Papua Barat ke Wahyu Setiawan

KPK diminta memanggil dan memeriksa Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan terkait dugaan suap kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan

NASIONAL | 29 Mei 2020

KawalBansos.ID Terima Ratusan Laporan Masyarakat yang Tak Terima Bansos

KawalBansos.ID mengaku masih menerima ratusan laporan terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19

NASIONAL | 29 Mei 2020

Kabaharkam Polri: Masyarakat Harus Beradaptasi dengan New Normal

TNI dan Polri bekerja sama dengan berbagai pihak terkait akan mengedukasi masyarakat agar disiplin mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Polri: Pelanggar Lalu Lintas Turun, Kecelakaan Naik

Polri mencatat penindakan pelanggaran harian dalam Operasi Ketupat 2020 menurun dibanding periode yang sama tahun lalu, namun kecelakaan lalu lintas meninggal.

NASIONAL | 29 Mei 2020

New Normal, Kementerian PANRB Terapkan SPBE untuk ASN

Pemerintah tengah merencanakan tatanan normal baru atau yang disebut new normal, khususnya dalam lingkup aparatur sipil negara (ASN)

NASIONAL | 29 Mei 2020

Kemhub Fasilitasi Kedatangan 818 ABK Kapal Asing

818 ABK yang merupakan pekerja migran Indonesia, Jumat pagi (29/5/2020) telah tiba di Dermaga Jakarta International Container Terminal 2, Tanjung Priok.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Mensos: Bansos untuk Warga di Wilayah Terpencil Disalurkan Sekaligus

Mensos Juliari Batubara mengatakan penyaluran bansos tunai untuk 400.000 keluarga penerima manfaat (KPM) yang berada di wilayah terpencil dilakukan sekaligus

NASIONAL | 29 Mei 2020

Polda Sumut Siapkan Skema Baru New Normal

Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan, pihaknya meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi dalam mempersiapkan new normal.

NASIONAL | 29 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS