Korupsi Proyek IPDN, Eks Petinggi PT Hutama Karya Mulai Jalani Hukuman 5 Tahun Penjara
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Korupsi Proyek IPDN, Eks Petinggi PT Hutama Karya Mulai Jalani Hukuman 5 Tahun Penjara

Jumat, 5 Juni 2020 | 19:22 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Senior Manager Pemasaran PT Hutama Karya Bambang Mustaqim ke Rutan Klas I Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (5/6/2020). Eksekusi ini dilakukan setelah perkara korupsi proyek pembangunan kampus IPDN yang menjerat Bambang berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

"KPK diwakili oleh Jaksa Eksekusi Medi Iskandar Zulkarnain, pada tanggal 5 Juni 2020 telah melaksanakan eksekusi pidana badan atas nama Terpidana Bambang Mustaqim ke Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559K/Pid.Sus/2020 tanggal 18 Mei 2020 juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2019/PT. DKI tanggal 15 November 2019 jucnto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Agustus 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (5/6/2020).

Di Rutan Cipinang, Bambang Mustaqim bakal menjalani hukuman 5 tahun penjara dikurangi masa tahanan sebagaimana putusan pengadilan.

"Sebelumnya Terpidana dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan dan pelaksanaan pembangunan gedung kampus IPDN. Terpidana akan melaksanakan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Ali Fikri.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Bambang Mustaqim. Tak hanya itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 500 juta terhadap Bambang selambatnya satu bulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap.

Jika dalam jangka waktu tersebut Bambang tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Bambang akan dipidana penjara selama 2 bulan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti.

Dalam putusannya, Hakim menyatakan Bambang terbukti membantu mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero) Budi Rachmat Kurniawan mengatur proses pelelangan sedemikian rupa untuk memenangkan PT Hutama Karya atas dua proyek pembangunan gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN) di Agam, Sumatera Barat dan Rokan Hilir, Riau tahun anggaran 2011.

Caranya, dengan memasukkan arranger fee dalam komponen anggaran biaya lelang (ABL) untuk diberikan kepada pihak-pihak terkait pelelangan. Bambang membantu Budi melakukan subkontrak pekerjaan utama tanpa persetujuan pejabat pembuat komitmen (PPK). Kemudian, membuat pekerjaan fiktif untuk menutup biaya arranger fee, menerima pembayaran seluruhnya atas pelaksanaan pekerjaan, meski pelaksanaan pekerjaan belum selesai 100 persen. Bambang pun berperan mengeksekusi arranger fee.

Atas perbuatannya, Bambang menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 500 juta, Budi Rachmat Kurniawan sebesar Rp 1 miliar, serta orang lain dan korporasi, yaitu Dudy Jocom Rp 5,3 miliar, Hendra Rp 4 miliar, Sri Kandiyati Rp 300 juta, Mohammad Rizal Rp 510 juta, Chaerul Rp 30 juta, dan Sutidjan Rp 500 juta. Selain itu, memperkaya PT Hutama Karya sebesar Rp 40,8 miliar, CV Prima Karya Rp 3.3 miliar, CV Restu Kreasi Mandiri sebesar Rp 265 juta, dan PT Yulian Berkah Abadi sebesar Rp 79,4 juta. Perbuatan Bambang itu turut merugikan negara sebesar Rp 56,9 miliar atas proyek pembangunan kampus IPDN itu.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dirgantara Indonesia (DI), Budi Santoso, Jumat (5/6/2020)

NASIONAL | 5 Juni 2020

Coretan di Webinar Wapres, Polri Koordinasi dengan UIN Maliki

Coretan-coretan tidak beraturan berwarna merah dan biru secara bergantian muncul saat rekaman sambutan video Wakil Presiden Ma'ruf Amin ditayangkan.

NASIONAL | 5 Juni 2020

Peduli Covid-19, Perempuan Golkar Akan Bagi 1.000 Sembako dan 1.500 Makanan Tiap Jumat

Program Jumat Berbagi untuk Sesama akan rutin digelar Gerakan Perempuan Golkar Peduli dalam setiap minggunya.

NASIONAL | 5 Juni 2020

Kempora Segera Terbitkan Protokol Keolahragaan untuk New Normal

Penerbitan protokol new normal bagi para atlet ditunjukkan agar para atlet bisa kembali berlatih atau melanjutkan kompetisi olahraga.

NASIONAL | 5 Juni 2020

Seluruh Santri yang Masuk ke Jateng Wajib Karantina

Semua santri yang masuk Jateng wajib dikarantina.

NASIONAL | 5 Juni 2020

50 Pasien Positif Covid-19 di Kota Bogor Sembuh

Jumlah pasien positif Covid-19 sembuh menjadi 50 orang di Bogor.

NASIONAL | 5 Juni 2020

KPK Kembali Garap 11 Mantan Anggota DPRD Sumut

KPK pemeriksa 11 anggota DPR Sumut terkait kasus korupsi yang melibatkan Gatot Pujo Nugroho.

NASIONAL | 5 Juni 2020

Puja-Puji Bima Arya Apresiasi Gubernur Ridwan Kamil Tangani Covid-19 di Jabar

Wali Kota Bogor puji Gubernur Jabar dalam tangani covid-19.

NASIONAL | 5 Juni 2020

Pemkot Palu Izinkan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dengan Syarat Taat Aturan

Pemkot Palu membolehkan kegiatan keagamaan di rumah-rumah ibadah.

NASIONAL | 5 Juni 2020

Pemindahan RKUD Pemprov Banten ke BJB Hanya untuk Selamatkan Kasda

Gubernur Banten pindahkan rekening buat Bank Banten terpuruk.

NASIONAL | 5 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS