KPK: Pelatihan Kartu Prakerja Secara Daring Rugikan Negara
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

KPK: Pelatihan Kartu Prakerja Secara Daring Rugikan Negara

Kamis, 18 Juni 2020 | 15:44 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung mengkaji pelaksanaan program kartu prakerja. Dari kajian yang dilakukan, KPK menyebut metode pelaksanaan program pelatihan program kartu prakerja yang dilakukan secara daring tak efektif dan bahkan berpotensi merugikan negara.

"Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis (18/6/2020).

Diketahui, pelaksanaan program kartu prakerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 26 Februari 2020. Dalam situasi pandemi Covid-19, program ini diharapkan menjadi instrumen untuk penyaluran bantuan sosial dengan anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 20 triliun dan target peserta sebesar
5,6 juta orang.

Anggaran tersebut terdiri dari total insentif pascapelatihan sebesar Rp 2.400.000 per orang, insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000 per orang, dan bantuan pelatihan sebesar Rp 1.000.000 per orang.

Alex, sapaan Alexander Marwata, mengatakan, metode pelatihan secara daring tidak efektif dan merugikan negara karena hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

Selain itu, dari 1.895 pelatihan yang tayang dalam program kartu prakerja, hanya 24% atau sekitar 457 pelatihan yang memenuhi syarat sebagai materi pelatihan. Selanjutnya, dari 457 pelatihan itu, hanya 55% dari 457 pelatihan yang dapat diberikan secara daring.

"Sisanya harus dilakukan secara offline dan kombinasi," katanya.

Dalam kajian ini, KPK juga menemukan lembaga pelatihan telah menerbitkan sertifikat meski peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.

“Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta,” kata Alex.

Atas temuan-temuan tersebut, KPK merekomendasikan agar pelaksanaan pelatihan metode daring dilakukan secara interaktif untuk menjamin peserta menyelesaikan seluruh paket pelatihan.

KPK juga meminta manajemen pelaksana memperbaiki sistem untuk menjamin terlaksananya sistem pelatihan dan pembayaran insentif sesuai dengan Permenko Nomor 03 Tahun 2020. Terkait konten pelatihan, KPK merekomendasikan manajemen pelaksana untuk menyusun kurasi materi pelatihan dalam bentuk petunjuk teknis dengan melibatkan ahli yang kompeten.

Selain itu, manajemen pelaksana wajib memastikan bahwa materi pelatihan tidak tersedia secara gratis di internet.

"KPK juga merekomendasikan Pelibatan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam penyusunan standar materi pelatihan dan sertifikasi pelaksana program," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pembukaan Sekolah di Zona Hijau Wajib Penuhi Persyaratan Ini

Terdapat sejumlah persyaratan untuk pembukaan sekolah di zona hijau Covid-19.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Ribuan Gamers War From Home Ramaikan National E-Sport Java Governor Cup 2020

Sejak dibuka pendaftaran pada awal sampai pertengahan Juni lalu, para gamers langsung beradu cepat untuk mendaftar.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Waketum Hanura: Terima Kasih Pak Jokowi atas Penundaan RUU HIP

Djafar Badjeber meminta pembahasan RUU ini tidak perlu dilanjutkan lagi karena lebih banyak mudharatnya.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Dibuka Lagi, Pembeli di Pasar Kedip Kebayoran Lama Sepi

Meski kembali dibuka, namun aktivitas di Pasar Kedip, Kebayoran Baru, Jaksel, belum sepenuhnya normal lantaran sepinya pembeli.

NASIONAL | 18 Juni 2020

KPU Sumut Fasilitasi Pasien Covid-19 Gunakan Hak Pilih di Pilkada

"Begitu juga dengan warga yang reaktif, bilik khusus juga disediakan," ujar Herdensi.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Gubernur Sumut Belum Izinkan Sekolah Dibuka

Menurut Edy Rahmayadi, Pemprov Sumut belum mengizinkan kabupaten maupun kota yang masuk dalam zona hijau terkait Covid-19 untuk membuka sekolah tingkat SMA.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Pantau Karhutla, Jambi Pasang CCTV di Hutan Gambut

Patroli terpadu dan pemantauan hotspot (titik panas) juga mulai diintensifkan.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Apkasi Harap Daerah Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Ciptaker

Apkasi berharap daerah dilibatkan dalam penyusunan RUU Ciptaker khususnya terkait klaster penyederhanaan perizinan dan persyaratan investasi.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Lakukan 60.389 PCR, Jabar Klaim Lampaui Standar WHO

Standar WHO untuk swab test itu 0,1% dari populasi, 50 juta (jiwa) berarti ada di 50.000 swab test.

NASIONAL | 17 Juni 2020

Kempupera Anggarkan Rp 179,4 M untuk Bangun 38 Jembatan Gantung

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) menganggarkan Rp 179,4 miliar untuk membangun 38 unit jembatan gantung di 16 provinsi tahun ini.

NASIONAL | 18 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS