KPK Sebut Penunjukan Platform Digital Kartu Prakerja Sarat Konflik Kepentingan
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

KPK Sebut Penunjukan Platform Digital Kartu Prakerja Sarat Konflik Kepentingan

Kamis, 18 Juni 2020 | 15:22 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung mengkaji program kartu prakerja yang di masa pandemi Covid-19 ini memiliki anggaran sebesar Rp 20 triliun dengan target peserta sebesar 5,6 juta orang.

Dari kajian yang dilakukan, KPK menyatakan, penunjukan delapan platform digital yang menjadi minta kartu prakerja tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Penetapan platform digital sebagai mitra kerja yang dilakukan oleh Komite Cipta Kerja pada 9 Maret 2020 sebelum manajemen pelaksana dibentuk dinilai tidak sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 47 dalam Permenko Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan kerja sama dengan Platform Digital dilaksanakan oleh Manajemen Pelaksana.

"KPK merekomendasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meminta pendapat ahli terkait penetapan delapan Platform Digital sebagai mitra kerja yang tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Kamis (18/6/2020).

Tak hanya itu, penunjukan kemitraan digital platform kartu prakerja pun sarat akan konflik kepentingan. Dikatakan Alex, sapaan Alexander Marwata, lima dari delapan platform digital yang ditunjuk memiliki konflik kepentingan dengan penyedia pelatihan.

"Lima dari delapan platform digital memiliki konflik kepentingan dengan lembaga pelatihan, mulai dari kesamaan pemilik hingga badan usaha," katanya.

Dikatakan, sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik lembaga penyedia pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital.

KPK merekomendasikan agar pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dilarang tayang di platform digital mitra kartu prakerja.

"Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital dilarang tayang pada platform digital tersebut," katanya.

Apalagi, katanya, kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13% dari 1.895 pelatihan.

“Materi pelatihan tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar. Dari 1.895 pelatihan dilakukan pemilihan sampel didapatkan 327 sampel pelatihan. Kemudian dibandingkan ketersediaan pelatihan tersebut di jejaring internet. Hasilnya 89% dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar termasuk di laman prakerja.org,” kata Alex.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Masuk Zona Kuning, Sekolah Wajib Terapkan Belajar dari Rumah

Mendikbud Nadiem hanya memperbolehkan sekolah di zona hijau untuk dibuka kembali di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 18 Juni 2020

KPK: Pelatihan Kartu Prakerja Secara Daring Rugikan Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung mengkaji pelaksanaan program kartu prakerja

NASIONAL | 18 Juni 2020

Pembukaan Sekolah di Zona Hijau Wajib Penuhi Persyaratan Ini

Terdapat sejumlah persyaratan untuk pembukaan sekolah di zona hijau Covid-19.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Ribuan Gamers War From Home Ramaikan National E-Sport Java Governor Cup 2020

Sejak dibuka pendaftaran pada awal sampai pertengahan Juni lalu, para gamers langsung beradu cepat untuk mendaftar.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Waketum Hanura: Terima Kasih Pak Jokowi atas Penundaan RUU HIP

Djafar Badjeber meminta pembahasan RUU ini tidak perlu dilanjutkan lagi karena lebih banyak mudharatnya.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Dibuka Lagi, Pembeli di Pasar Kedip Kebayoran Lama Sepi

Meski kembali dibuka, namun aktivitas di Pasar Kedip, Kebayoran Baru, Jaksel, belum sepenuhnya normal lantaran sepinya pembeli.

NASIONAL | 18 Juni 2020

KPU Sumut Fasilitasi Pasien Covid-19 Gunakan Hak Pilih di Pilkada

"Begitu juga dengan warga yang reaktif, bilik khusus juga disediakan," ujar Herdensi.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Gubernur Sumut Belum Izinkan Sekolah Dibuka

Menurut Edy Rahmayadi, Pemprov Sumut belum mengizinkan kabupaten maupun kota yang masuk dalam zona hijau terkait Covid-19 untuk membuka sekolah tingkat SMA.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Pantau Karhutla, Jambi Pasang CCTV di Hutan Gambut

Patroli terpadu dan pemantauan hotspot (titik panas) juga mulai diintensifkan.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Apkasi Harap Daerah Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Ciptaker

Apkasi berharap daerah dilibatkan dalam penyusunan RUU Ciptaker khususnya terkait klaster penyederhanaan perizinan dan persyaratan investasi.

NASIONAL | 18 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS