DPR Disarankan Studi Banding ke Korsel Lihat Tata Kelola Kepegawaian
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

DPR Disarankan Studi Banding ke Korsel Lihat Tata Kelola Kepegawaian

Selasa, 23 Juni 2020 | 19:41 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyarankan Komisi II DPR melakukan studi banding ke Korea Selatan (Korsel) dalam rangka melihat tata kelola kepegawaian.

Tjahjo menyatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB) sudah pernah menyaksikan langsung. Tata kelola kepegawaian di Korsel, dipandang layak diterapkan di Indonesia.

"Saya kira yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi II perlu untuk meninjau di Korea Selatan," ungkap Tjahjo saat rapat dengan Komisi II, Selasa (23/6/2020).

Menurut Tjahjo, Korsel menciptakan sistem tata kelola kepegawaian dengan sangat rapi dan efisien jika dibandingkan negara-negara menengah lainnya. Tjahjo menambahkan, sistem di Singapura pun semestinya dipelajari.

Tjahjo menjelaskan pemerintahan di Singapura hanya dikelola oleh 300 orang ahli, namun berjalan efektif dan profesional. Meski begitu, lanjut Tjahjo, tata kelola kepegawaian di Korsel lebih mudah diintegrasikan

"Kalau di Korea Selatan mungkin bisa mudah terintegrasi karena Kempan RB itu dirangkap oleh Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri) dan dirangkap semacam oleh kepolisian di sana," ungkap Tjahjo.

Tjahjo menilai melalui integrasi tersebut, setiap bisa membangun jaringan dengan sistem informasi teknologi (IT) yang terprogram. Pasalnya selama ini data maupun IT di kementerian/lembaga berjalan sendiri-sendiri atau belum terpusat.

Tjahjo menyatakan integrasi juga dapat memudahkan birokrasi untuk menggerakkan dan mengorganisir masyarakat di tingkat bawah, termasuk menyerap aspirasi.

Pangkas ASN

Tjahjo mengatakan, wacana pemangkasan Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa mendatang bukan berarti ada pemecatan secara langsung. Tjahjo menjelaskan pihaknya hanya akan memangkas jabatan tertentu yang dirasa tidak begitu fleksibel dengan berbagai beban kerja.

"Bukan langsung dipecat. Tidak mungkin dipecat, tidak mungkin pensiun dipercepat, tidak mungkin diberhentikan. Kita bertahap tunggu pensiun atau kecuali dia minta pensiun dini gitu aja," jelas Tjahjo.

Tjahjo menuturkan total ASN sat ini mencapai sekitar 4,27 juta orang.
Sebanyak 1,6 juta di antaranya berstatus atau dalam posisi administrasi. Menurut Tjahjo, tenaga administrasi itu terlalu banyak.

"Jadi 4,27 juta ASN kita 70 persen ada di daerah dari 4,27 juta itu 1,6 jutanya tenaga administrasi kan tidak bisa tenaga administrasi tahu-tahu (diangkat ke fungsional). Misal kalau di media, tiba-tiba jadi reporter atau penyiar kan tidak akan mungkin, kan harus ada spesifikasi, ada kompetensi," kata Tjahjo.

Tjahjo menegaskan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sekarang akan meniadakan posisi jabatan administrasi.

"Nanti pemetaan ASN disesuaikan dengan kebutuhan, kalau di swasta ada HRD yang menyiapkan, kita pun nanti demikian, maka tahun ini kami tidak menerima pegawai administrasi, kita fokus cari pegawai yang dibutuhkan yang ahli IT dan lain-lain," ucap Tjahjo.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Praperadilan Nasabah Wanaartha Gugur

Sidang praperadilan Wanaartha Life atas perkara penyitaan rekening efek yang telah diblokir penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dinyatakan gugur.

NASIONAL | 23 Juni 2020

Selama Pandemi, Pendidikan Vokasi Utamakan Mata Kuliah Berbasis Teori

Sedangkan untuk yang berbasis praktik akan dilakukan terakhir.

NASIONAL | 24 Juni 2020

KPK Perkuat Sinergi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak seluruh kepala daerah memperkuat sinergi dan meningkatkan efektifitas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi

NASIONAL | 24 Juni 2020

Prajurit TNI yang Gugur di Kongo Diserang Kelompok Bersenjata ADF

Satu prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XX-Q/Monusco gugur

NASIONAL | 24 Juni 2020

Nasabah Wanaartha Akan Audiensi dengan DPR dan OJK

Ketua Umum Forum Nasabah Wanaartha (Forsawa), Parulian Sipahutar menegaskan, perjuangan nasabah yang tergabung di wadah Forsawa terus berlanjut

NASIONAL | 24 Juni 2020

Kurikulum Pendidikan Tinggi Tidak Diubah Selama Pandemi

Namun yang diubah adalah metodenya, saat ini dilakukan di kelas maya. Yang selama ini praktikum di laboratorium sementara dialihkan dengan daring

NASIONAL | 24 Juni 2020

Jangan Ada Lagi Uang Ketok Palu APBD

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan para penyelenggara negara di daerah untuk mencegah potensi munculnya korupsi.

NASIONAL | 24 Juni 2020

Docquity Akselarasi Kemampuan Pelayanan Medis Lawan Covid-19

Platform Docquity menyediakan layanan rekrutmen dokter relawan berikut pelatihan secara daring untuk menangani pasien Covid-19.

NASIONAL | 24 Juni 2020

KPK Setor Hampir Rp 1 Miliar ke Kas Negara Terkait Perkara Wali Kota Pasuruan

Jaksa Eksekutor pada KPK menyetor uang sebesar Rp 977 juta atau hampir Rp 1 miliar terkait perkara suap proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan

NASIONAL | 24 Juni 2020

Gorontalo Lawan Covid-19 dengan Kearifan Lokal

Pemerintah daerah Gorontalo memiliki siasat dengan menjadikan kearifan lokal sebagai senjata melawan virus Covid-19.

NASIONAL | 24 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS